Kekeringan Sebabkan Kelaparan di Papua, Puan Maharani: Bencana ini Milik Kita Bersama
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti bencana kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibat buntut kekeringan yang melanda wilayah tersebut, ia menegaskan Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan solusi jangka panjang guna mengatasi peristiwa yang terjadi hampir setiap tahun.
“Kita tidak boleh melupakan saudara kita di Papua, gotong royong dari seluruh pihak diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini menghadapi bencana kelaparan dampak dari cuaca ekstrem,” kata Puan melalui kepada Parlementaria, Kamis (3/8/2023).
Diketahui, bencana kelaparan di Papua Tengah disebabkan oleh kemarau panjang yang dibarengi dengan cuaca dingin ekstrem hingga membuat daerah tersebut mengalami kekeringan. Berada di belakang pegunungan Carstensz, Kabupaten Puncak kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau.
Akibat bencana kelaparan kali ini, 7.500 warga terdampak bencana kelaparan, khususnya yang berada di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Masyarakat di dua distrik itu akhirnya mengungsi ke distrik-distrik terdekat yang kondisinya sedikit lebih baik.
Suhu rendah di Kabupaten Puncak akibat kemarau panjang menyebabkan kekeringan terjadi sehingga tanaman seperti umbi-umbian tidak bisa tumbuh. Padahal umbi-umbian merupakan makanan pokok masyarakat setempat sehingga saat gagal panen, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
Sebab itu, Puan meminta Pemerintah Indonesia melakukan langkah terpadu menghadapi bencana kelaparan yang rutin terjadi di wilayah tersebut. Apalagi ini bukan bencana kelaparan pertama di Papua di mana pada tahun 1982, ratusan warga Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, juga mengalami hal yang sama.
Lalu, pada tahun 1984 dan 1986, kelaparan kembali berulang dengan jumlah kematian yang juga tak sedikit. Selain kejadian di tahun 2023, bencana terkini terjadi pada 2022, saat empat orang di Lanny Jaya meninggal akibat kelaparan. Di Kabupaten Puncak sendiri, bencana kelaparan hampir setiap tahunnya terjadi.
“Penyelesaian persoalan kelaparan di daerah pegunungan di Papua ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya dengan sekadar memberi bantuan, tapi juga antisipasi agar ke depannya bencana kelaparan bisa dihindari. Solusi harus dihadirkan secara terpadu,” ujarnya.
Penyelesaian bencana kelaparan di Papua secara terpadu juga diperlukan mengingat medan geografis yang sulit menyebabkan bantuan susah sampai. Akses yang paling mudah dan cepat adalah dengan menggunakan pesawat.
“Tapi persoalannya sekarang yang ada kan medan dan kondisi keamanan di sana menyebabkan sulitnya distribusi bantuan. Maka harus ada intervensi khusus sehingga masyarakat segera mendapat bantuan,” sebut Perempuan Pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Dirinya mendukung upaya pengamanan dari TNI/Polri dalam penyaluran bantuan ke warga Papua Tengah sebab BNPB melaporkan adanya gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat tim menuju lokasi pengungsian warga untuk memberi bantuan. Puan menyebut, dukungan dari TNI/Polri bisa membantu penyaluran logistik yang tertahan.
“Sebagai pilar penjaga keamanan di Papua, TNI/Polri harus menjamin keamanan saat pasokan bantuan tiba di Papua. Upayakan agar bantuan untuk warga segera sampai dan antisipasi adanya masalah saat proses pendistribusiannya, serta pastikan masyarakat aman saat menerima bantuan,” paparnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat 6 warga di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal dunia di tengah kemarau panjang tahun ini. 5 korban meninggal merupakan orang dewasa dan 1 orang lainnya bayi berusia 6 bulan.
Ia mendukung upaya Pemerintah yang saat ini tengah bekerja secara masif dengan penetapan tambahan masa tanggap darurat bencana kekeringan di Papua Tengah menjadi dua minggu.
“Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen bangsa harus bisa mengatasi persoalan kelaparan di Papua ini. Tentunya DPR akan memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangan kami,” tanggapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
