Puan Minta Polri Selidiki Secara Tuntas dan Transparan Kasus Polisi Tembak Polisi
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong Polri untuk mengusut tuntas peristiwa polisi tembak polisi, yang menewaskan satu orang. Ia menekankan pentingnya transparansi penyelesaian kasus demi menjaga citra Polri di mata masyarakat.
“Peristiwa penembakan polisi oleh kolega sesama polisinya sungguh sangat disesalkan. Polri harus menyelidiki kasus ini secara tuntas. Dan tentunya dengan mengedepankan transparansi kepada publik, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (27/7/2023).
Diketahui seorang anggota Polri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bernama Bripda IDF menjadi korban penembakan di Rusun Polri, Cikeas, Bogor pada pada Minggu (23/7). Saat ini kepolisian telah menetapkan Bripda IMS dan Bripka IG sebagai tersangka.
Berdasarkan informasi dari Polri, peristiwa tersebut disebabkan kelalaian anggota pada saat mengeluarkan senjata, hingga mengenai orang yang berada di depannya. Jika peristiwa ini terbukti benar, kata Puan, Polri perlu melakukan pengetatan kepemilikan senjata api untuk anggotanya.
“Jangan sampai abai untuk dilakukannya psikologi berkala bagi anggota Polri yang diberikan kewenangan membawa senjata api. Karena membawa senjata api yang tidak disertai tanggung jawab, akan membahayakan orang sekitar dan dirinya sendiri,” jelas Mantan Menko PMK ini.
Puan berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa mengkondusifkan jajarannya, khususnya dalam penggunaan senjata api. “Saya harap Pak Kapolri bisa menyelesaikan persoalan ini secara presisi, agar tidak jadi preseden buruk bagi institusi Polri. Karena peristiwa polisi tembak polisi, baik karena kelalaian atau disengaja, sudah sering terjadi,” tutur Puan.
Kejadian peristiwa polisi tembak polisi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya publik dikejutkan dengan insiden penembakan di rumah dinas perwira tinggi Polri di mana seorang anggota Polri berinisial Brigadir J menjadi korban penembakan oleh rekannya sendiri.
Oleh karena itu, Puan mengingatkan penyelesaian kasus polisi tembak polisi tersebut harus diselesaikan secara tepat, akurat dan transparan sehingga tidak memunculkan pertanyaan di publik. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kapolri yang menyatakan Polri akan terus berbenah.
“Masyarakat juga menantikan janji Kapolri yang menyatakan Polri akan terus berbenah dah peka terhadap peristiwa yang melibatkan internal. Jangan sampai muncul lagi persepsi, bahwa setiap kejadian yang melibatkan anggotanya seakan-akan ditutupi,” tuturnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu meyakini, peristiwa yang melibatkan anggota kepolisian hanya dilakukan oleh segelintir oknum. Namun sebagai pengayom masyarakat, Polri diminta untuk menunjukkan dedikasi terbaiknya.
“DPR dan Publik memahami bahwa sebenarnya masih banyak polisi yang profesional dan benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Tapi pastikan Polri selalu mengedepankan perlindungan dan pelayanan untuk rakyat. Dan polisi juga harus lebih bijak menghadapi kasus-kasus terhadap orang kecil, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa hukum tajam ke bawah,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
