Peringati Tahun Baru Hijriah, Puan Ajak Umat Islam Pupuk Kepedulian Bagi Bangsa dan Sesama
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak Umat Islam di Indonesia untuk menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang jatuh pada 19 Juli 2023 ini sebagai momentum untuk menjaga kebersamaan. Ia juga berharap perayaan 1 Muharram bisa menjadi ajang refleksi spiritual Umat Islam dalam semangat memperkuat persatuan dan kebangsaan.
“Tahun Baru Hijriah menjadi momentum bagi Umat Islam untuk merefleksikan diri dalam iman dan takwa agar bisa semakin lebih baik lagi dalam mengamalkan ibadah dan berbuat kebajikan,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Puan meminta Umat Islam tidak hanya sekadar menjadikan Tahun Baru Islam sebagai pergantian tahun. Ia mengajak seluruh Umat Islam untuk mengingat kembali peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah dan mengambil pesan yang terkandung kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Perayaan Tahun Baru Islam harus bisa membawa Umat Islam terpacu untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Di momen pergantian Tahun Baru Islam, hendaknya Umat Islam dapat berhijrah dengan meninggalkan hal-hal buruk dan sikap tercela menuju perilaku yang lebih terpuji,” papar Mantan Menko PMK ini.
“Bagaimana umat muslim dapat berhijrah dari sifat-sifat yang memicu konflik, menjadi pribadi yang mengedepankan rasa perdamaian, kerukunan, dan toleransi sekaligus semakin memupukkan rasa kepedulian terhadap sesama,” lanjutnya.
Puan juga mengajak umat muslim untuk memaknai pergantian Tahun Islam sebagai waktu yang tepat dalam merefleksikan nilai-nilai kebangsaan. Umat Islam juga diingatkan agar tak hanya memupuk kepedulian dalam lingkungan bermasyarakat, tapi juga meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan bernegara.
“Umat Islam juga dapat merefleksikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat menjaga kebersamaan, membangun persatuan, serta memupuk nasionalisme dan rasa bangga terhadap identitas Indonesia sebagai negara yang penuh dengan keberagaman,” ucap Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun berharap semangat berhijrah di Tahun Baru Islam dapat memperkokoh kesatuan bangsa. Sebab, menurut Puan, Allah SWT telah memberikan berkah bagi Bangsa Indonesia atas keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang menjadikan negara ini semakin kuat. “Namun di balik kemegahan keberagaman ini terdapat suatu tanggung jawab besar yang harus dipelihara oleh seluruh umat di Indonesia dengan teguh, yaitu persatuan dan kesatuan,” tuturnya.
Untuk itu, Puan mengajak Umat Islam agar memandang keberagaman di Indonesia sebagai harta karun nusantara. Menurutnya semboyan Bangsa Indonesia, Bineka Tunggal Ika harus diamalkan dalam setiap lingkungan kehidupan bermasyarakat.
“Jadikanlah perbedaan dari keragaman di Indonesia sebagai sumber kekuatan dan inspirasi untuk maju bersama. Semoga Tahun Baru Islam semakin mengokohkan semangat kebersamaan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia,” sebut Puan.
Cucu Bung Karno ini pun mengapresiasi umat Islam Indonesia yang menyambut Tahun Baru Islam lewat berbagai kegiatan budaya. Seperti, kata Puan, dengan pawai obor, kirab 1 suro, dan tradisi lainnya. “Bangsa kita kental akan budaya, yang semakin memperindah harmoni dalam keberagaman di Indonesia. Melestarikan budaya-budaya nusantara menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa,” terangnya.
Puan menambahkan, hanya dengan memelihara persatuan dan kesatuan, Indonesia akan terus tegak berdiri sebagai negara yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Ia berharap Tahun Baru Hijriah dapat menjadi sumber inspirasi bagi umat muslim dalam menjaga keutuhan bangsa demi membangun Indonesia yang semakin maju.
“Tentunya atas rida Allah SWT, negeri ini akan terus tumbuh dan berjaya, dengan para pemimpin yang mampu menghadirkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan.
“Selamat merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah untuk seluruh umat Islam. Mari memasuki 1 Muharram dengan kebahagiaan sambil berbagi berkah kepada sesama demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan di Tanah Air,” tutupnya.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
