51 Tahun Makmurkan Negeri, Petrokimia Gresik Capai Kinerja Terbaik Sepanjang Sejarah
Jakarta – PT Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia genap 51 tahun memakmurkan negeri dari sektor pertanian. Dimana pada usia perusahaan yang lebih dari setengah abad ini PT Petrokimia Gresik juga berhasil meraih kinerja terbaiknya sepanjang sejarah sejak berdiri tahun 1972.
Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo pada saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-51 PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Senin (10/7/2023) menyampaikan bahwa, capaian terbaik ini merupakan buah dari komitmen dan inovasi-inovasi yang dibangun Insan PT Petrokimia Gresik untuk berkontribusi bagi kemajuan pertanian Indonesia. Semangat ini kemudian diangkat dalam tema HUT 51 PT Petrokimia Gresik, yaitu “Solusi Makmurkan Negeri”.
“Pada pertengahan tahun 2022 lalu Petrokimia Gresik dihadapkan pada perubahan regulasi pupuk bersubsidi melalui Permentan 10 Tahun 2022. Dari awalnya ada lima pupuk yang masuk dalam skema subsidi, sekarang tinggal Urea dan NPK saja. Begitu juga dengan komoditas yang disubsidi dari semula ada 70 komoditas, sekarang hanya sembilan komoditas saja yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar Dwi Satriyo.
“Dengan keyakinan, semangat, optimisme serta sinergi yang baik antarinsan Petrokimia Gresik di bawah arahan Pupuk Indonesia, kami dapat menjalani tahun 2022 dengan kinerja terbaik,” imbuhnya.
Kinerja terbaik tersebut ditandai dengan perolehan laba perusahaan tahun 2022 sebesar Rp3,23 triliun, atau sekitar 285 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp1,13 triliun. Laba ini menjadi laba terbesar yang berhasil dibukukan Petrokimia Gresik selama lebih dari 50 tahun memakmurkan negeri ini.
Kemudian, realisasi tingkat kesehatan perusahaan memperoleh skor 91 dengan predikat “Sehat AA” atau lebih tinggi dibandingkan skor RKAP sebesar 78 predikat Sehat A. Begitu juga dengan capaian Key Performance Indicator (KPI) perusahaan sebesar 106,11% atau lebih tinggi dibandingkan RKAP sebesar 100%.
Kinerja terbaik berikutnya diwujudkan melalui inovasi insan PT Petrokimia Gresik sepanjang tahun 2022 yang mampu menciptakan nilai tambah atau value creation sebesar Rp277 miliar bagi perusahaan. Capaian ini merupakan sumbangsih dari 91% karyawan yang terus berpikir improvement bagi perusahaan.
“Inovasi Petrokimia Gresik tersebut juga berhasil menarik dunia internasional. Sebanyak 5 gugus inovasi perusahaan telah berhasil meraih predikat “4 Stars” (kategori tertinggi) pada ajang 27th Asia Pacific Quality Organization (APQO). Prestasi ini menegaskan bahwa karya inovasi Insan Petrokimia Gresik tidak hanya berdampak pada produktivitas dan perolehan laba bagi perusahaan, namun juga mampu menginspirasi dan membawa prestasi hingga level internasional,” tandas Dwi Satriyo.
Selanjutnya, program Makmur Petrokimia Gresik juga menjadi solusi bagi perusahaan untuk memakmurkan negeri. Dimana program yang diinisiasi Pupuk Indonesia dan selanjutnya menjadi program platform Kementerian BUMN ini berhasil membantu meningkatkan produktivitas pertanian dengan realisasi mencapai lebih dari 92 ribu Ha atau sekitar 93% dari target tahun 2023 sebesar 99 ribu.
Pada tahun lalu, realisasi Program Makmur Petrokimia Gresik mencapai 116% dari target, yaitu seluas 98.598 Ha dengan total serapan pupuk mencapai 63.779 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa program ini merupakan wujud nyata solusi makmurkan negeri perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Terakhir, kinerja terbaik perusahaan telah mendapatkan pengakuan stakeholder melalui sejumlah penghargaan. PT Petrokimia Gresik berhasil meraih 70 penghargaan selama setahun, diantaranya Propernas Emas yang merupakan peringkat tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) atas kerja keras perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup; serta Industri Hijau Level V (level tertinggi) dari Kementerian Perindustrian atas upaya PT Petrokimia Gresik menjadi perusahaan ramah lingkungan secara konsisten.
“Keberhasilan dalam pencapaian kinerja terbaik perusahaan di tahun 2022 lalu tentunya tidak lepas dari implementasi tata nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan penerapan Respectful Workplace Policy sebagai salah satu wujud AKHLAK,” tandas Dwi Satriyo.
Sementara itu, capaian tersebut tidak membuat insan PT Petrokimia Gresik berpuas diri. Karena perusahaan kembali dihadapkan pada rencana perubahan regulasi pupuk subsidi, yakni Subsidi Langsung ke Petani (SLP). Hal ini semakin menegaskan bahwasanya persaingan di pasar komersil menjadi semakin terbuka.
Untuk itu, PT Petrokimia Gresik telah menyiapkan strategi untuk mengubah tantangan tersebut menjadi peluang, diantaranya menyiapkan program Smart Precision Farming. Program ini adalah wujud komitmen PT Petrokimia Gresik dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan teknologi modern dan Internet of Things (IoT), penggunaan drone, implementasi produk berteknologi baru sehingga menghasilkan budidaya yang efektif, efisien, dan presisi menuju pertanian modern.
Menjadi milestone baru juga bagi PT Petrokimia Gresik, bahwasanya di tahun 2023 ini, perusahaan melahirkan pupuk teknologi nano pertama yang diproduksi di Indonesia yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Teknologi ini memungkinkan pupuk dapat terserap optimal melalui stomata daun sehingga lebih efektif penggunaannya.
Untuk terus menjadi solusi bagi pertanian Indonesia, berbagai upaya transformasi bisnis juga dilakukan perusahaan diantaranya melalui pengembangan pabrik dan berbagai fasilitas penunjang. Pada tahun 2023 ini PT Petrokimia Gresik membangun Pabrik Phonska V dengan kapasitas 600.000 ton dan Gudang Urea kapasitas 20.000 ton.
“Dunia tidak hanya sedang berubah tetapi juga menghadapi tantangan era disrupsi. Pola bisnis lama bisa tiba-tiba menjadi usang dan muncul pola bisnis baru yang mengambil alih. Untuk itu kemampuan beradaptasi dan berkreasi menjadi tumpuan dalam berkompetisi sehingga Petrokimia Gresik semakin baik lagi dalam memberikan Solusi Agroindustri guna memakmurkan negeri,” tutup Dwi Satriyo.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 51 bagi PT Petrokimia Gresik. Bakir Pasaman juga mengapresiasi kontribusi dan capaian yang telah diraih Petrokimi Gresik selama ini.
“Selamat Ulang Tahun Petrokimia Gresik, tema tahun ini luar biasa, ‘Solusi Makmurkan Negeri” sesuai dengan penugasan kepada PT Petrokimia Gresik dengan semua inovasi yang dilakukan. Terima kasih juga atas kontribusi Petrokimia Gresik yang besar dalam menyumbang KPI laba bersih grup Pupuk Indonesi (PI) tahun lalu. Sekaligus saya mengingatkan insan Petrokimia Gresik, agar perlu kerja lebih keras, karena sampai bulan ini penugasan dari kementerian BUMN belum tercapai. Tahun depan pola subsidi langsung akan diterapkan, sementara dunia usaha sedang tidak baik-baik saja, harga komoditi jatuh termasuk harga pupuk, hal ini merupakan tantangan baru yang membutuhkan inovasi dan kreatifitas dalam menghadapi krisis ke depan,” ucapnya.
Selain itu, mewakili Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik, T. Nugroho Purwanto (Komisaris Utama) juga tidak lupa mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke 51 PT Petrokimia Gresik. Nugroho mengatakan momen ini merupakan kesempatan bagi PT Petrokimia Gresik untuk merefleksikan diri serta memaknai kata syukur dan semangat dalam menjalankan peran strategis memajukan bangsa.
Nugroho juga mengingatkan di usia yang ke 51 tahun ini, tantangan yang dihadapi juga tidaklah mudah, untuk itu perlu dijawab dengan optimisme dan kinerja yang lebih baik oleh seluruh insan Petrokimia Gresik.
“Ingat arahan presiden, agar kita fokus, waspada dan antisipasi datangnya krisis, kelola penerimaan negara, maksimalkan realisasi belanja, antisipasi kemarau panjang dan jaga stabilitas politik dan keamanan, mengingat peran strategis pupuk dalam ketahanan pangan nadional,” tuturnya.
Terakhir, sebuah pantun untuk HUT ke 51 Petrokimia Gresik;
Petrokimia hadir 51 tahun di Indonesia
Menghijaukan dan ikut serta memakmurkan para petani
Mari kita Jaga pabrik dan tumbuhkan kinerja
Semakin maju dan berkembang sebagai Solusi Makmurkan Negeri
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Komisi IV Dorong Peningkatan Anggaran Pengawasan Laut di Makassar
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
