Usulan Indonesia Diterima Jadi Salah Satu Rekomendasi Konferensi Parlemen Dunia untuk Dialog Antar-Iman
Jakarta – Organisasi Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union/IPU) bersama Parlemen Kerajaan Maroko mengadakan Forum Parlemen Dunia untuk Dialog Antar-Iman yang diselenggarakan di Marakesh pada tanggal 13 – 15 Juni 2023. Forum mengenai Dialog Antar-Iman yang pertama kali diadakan oleh IPU tersebut menghadirkan anggota Parlemen dari 70 negara, tokoh pemimpin agama, perwakilan dari organisasi-organisasi berbasis keagamaan, serta perwakilan dari organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu hubungan antar-agama dan iman.
Pada sesi General Debate, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengelola kemajemukan bangsa. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak sekaligus demokrasi terbesar ketiga di dunia dapat menjadi model bagi negara-negara lainnya. Fadli Zon juga menyampaikan, bahwa hanya di Indonesia terdapat berbagai hari libur nasional keagamaan bagi para pemeluk agama, antara lain Idulfitri dan Iduladha bagi umat Islam, Natal dan Paskah untuk umat Kristiani, serta Waisak untuk umat Buddha, dan Nyepi untuk umat Hindu.
“Praktik ini adalah bentuk penghormatan bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi rekomendasi Indonesia di sesi General Debate yang diadopsi dalam Outcome Document,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa Demokrasi dan Agama dapat hidup berdampingan dan memberikan kontribusi positif bagi upaya perdamaian dunia. Indonesia aktif di berbagai forum dialog antar-iman pada skala global, termasuk inisiatif melalui R20 pada G20 tahun lalu di Indonesia.
Lebih jauh, Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menyampaikan sejumlah tantangan eksternal bagi harmonisasi agama di Indonesia. Hal itu seperti berkembangnya Islamofobia, aksi-aksi provokatif yang berulang dalam bentuk pembakaran Kitab Suci Al Quran, serta Ujaran Kebencian (hatespeech) dan kekerasan terhadap minoritas Muslim di Barat, yang memancing ketegangan dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia.
Di samping itu, Fadli Zon juga menjelaskan mengenai posisi kunci dari Ideologi Pancasila dan Konstitusi Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, yang menjamin hak warga negara dalam beragama. Kemudian, untuk memperkuat dan mendukung keharmonisan dalam kehidupan beragama di Indonesia.
“DPR RI, melalui fungsi pengawasan, memantau kegiatan Forum Kerukunan Antar Beragama yang berperan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan beragama di Indonesia, antara lain melalui penguatan moderasi dan melawan ujaran kebencian yang berbasis SARA,” tutupnya.
Forum yang mengangkat tema “Working Together for Our Common Future” tersebut dihadiri oleh Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang diketuai oleh Fadli Zon selaku Ketua BKSAP (Fraksi Gerindra) sekaligus sebagai Ketua Delegasi, serta anggota delegasi yaitu Wakil Ketua BKSAP Sukamta (Fraksi PKS) dan Achmad Hafisz Thohir (Fraksi PAN), dan Anggota BKSAP Syahrul Aidi Maazat (Fraksi PKS), Primus Yustisio (Fraksi PAN), serta Syaikhul Islam (Fraksi PKB).
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
