Soroti Siswa SD Sekolah Pakai Rakit, Komisi V DPR Dorong Perbanyak Akses Jembatan di Daerah
Jakarta – Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah memperbanyak fasilitas jembatan yang layak untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang kesulitan akses bersekolah. Hal ini menyusul kejadian siswa sekolah di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yang berangkat sekolah bertaruh nyawa dengan menyeberang sungai menggunakan rakit gabus.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan salah satu aspek penting dalam memastikan pemberian pendidikan yang layak adalah melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. “Infrastruktur pendidikan yang memadai bukan hanya merupakan kewajiban moral Pemerintah, tetapi juga merupakan investasi yang strategis untuk masa depan bangsa,” ujar Iwan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (13/6/2023).
Seperti diketahui, siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, Sulsel harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah karena jembatan penyeberangan rusak diterjang banjir. Kejadian tersebut, menurut Iwan, merupakan salah satu contoh ketidakpekaan Pemerintah dalam memberikan akses infrastruktur yang layak bagi calon penerus bangsa.
“Anak-anak yang ingin merasakan dunia pendidikan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sekolah. Kondisi jalanan yang mereka lalui berat, belum lagi harus menyeberangi sungai dengan moda transportasi yang tidak aman,” ungkap Legislator Dapil Sulsel II tersebut.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnisitas, atau geografis. “Jika menjangkau sekolahnya saja sudah sulit, bagaimana literasi mereka dapat meningkat?” tegas Iwan.
Oleh sebab itu, Iwan meminta Pemerintah memberikan solusi jangka pendek yang penting untuk memberikan akses bagi siswa SDN 478 Barowa bisa bersekolah dengan aman dan nyaman. “Anggaran sudah ada. Tapi karena memang anggaran terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan, paling tidak berikan solusi sementara untuk jangka pendek, seperti jembatan gantung dulu. Ini berlaku untuk daerah seluruh Indonesia, terutama yang ada di pelosok-pelosok,” paparnya.
Iwan menyebut, kejadian seperti di Kabupaten Luwu tersebut banyak juga ditemukan di daerah lain, termasuk di beberapa wilayah di Sulsel. Untuk itu, Pemerintah diminta memberi perhatian lebih. “Kejadian seperti di Luwu itu sebenarnya banyak terjadi. Di Sulsel juga banyak banget. Bahkan di Jawa Barat yang dekat dengan ibukota negara juga banyak. Banyak wilayah-wilayah tertentu sebenarnya dapat dijangkau dalam waktu 5 menit tapi menjadi 40 menit karena faktor tidak ada jembatan,” tandasnya.
Lebih lanjut Iwan menuturkan, selain untuk kepentingan anak bersekolah, pembangunan jembatan juga penting sebagai akses dari satu desa ke desa lainnya. “Dengan adanya jembatan yang memadai, masyarakat dapat dengan mudah mengakses pasar, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja di desa sebelah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk di sekitar desa,” tutur Iwan.
Komisi V DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu juga menekankan bahwa pembangunan jembatan tidak hanya sebatas membangun struktur fisik semata. Iwan mengatakan, Pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberlanjutan, perawatan, dan keamanan dalam perencanaan dan implementasi proyek jembatan. “Penggunaan teknologi yang tepat, pemeliharaan rutin, serta pemantauan yang baik diperlukan untuk memastikan keandalan dan keselamatan jembatan,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
