Pesisir Selatan Denpasar Butuh Revitalisasi, Pakar Maritim Dorong Tersus LNG Sidakarya
Jakarta – Pembahasan rencana pembangunan Terminal Khusus Liquified Natural Gas (Tersus LNG) masih terus bergulir. Kawasan Pantai Sidakarya, Intaran, Serangan, dan Sesetan dinilai sebagai daerah paling ideal untuk membangun Tersus LNG tersebut. Ketiganya merupakan kawasan yang akan ditata sesuai kesepakatan dalam proyek LNG di Sidakarya.
Pakar Maritim, Ketut Sudiarta menilai pembangunan Tersus LNG ini juga akan memberikan manfaat dalam penataan kawasan di empat wilayah tersebut. Sebab, kata Doktor Manajemen Perairan IPB Bogor ini, pembangunan Tersus LNG akan memberikan material yang menunjang penataan wilayah pesisir selatan Bali tersebut.
“Kalau tidak jalan LNG-nya itu, tidak ada material untuk penataan pantai pesisir di sana, karena material untuk penataan pantai itu kan nanti diperoleh dari pengerukan alur itu,” kata Ketut saat dihubungi media, (10/6/2023).
Ketut berujar, penataan wilayah di sekitar pembangunan LNG itu menjadi sangat penting dilakukan. Sebab, Sidakarya yang merupakan lokasi rencana pembangunan LNG tersebut, saat ini telah menjadi kantong-kantong kumuh.
“Kawasan itu, yang sekarang ada di Kota Denpasar yang di lokasi rencana Tersus itu kan satu-satunya yang menjadi kantong-kantong kumuh. Baik dari kumuh lingkungan, maupun dari identitas yang tidak tertata. Sehingga, (penataan ) itu sangat urgen,” ujar dosen Ilmu Kelautan Universitas Warmadewa Denpasar itu.
Selain itu, lanjut Ketut, beberapa wilayah di sekitar Sidakarya juga sudah mulai dilakukan penataan.
“Karena penataan kawasan itu terpadu. Jadi urgensinya kan pantai-pantai lain sudah ditata itu. Misalnya di sekitar (Pulau) Serangan, (PT) BTID (Bali Turtle Island Development), Pantai Sanur. Sebelah timurnya, di Pantai Jimbaran juga ditata oleh Badung,” tuturnya.
Oleh karena penataan kawasan secara terpadu, Ketut mengatakan penataan tersebut harus dilakukan secara keseluruhan dan saling terintegrasi dengan wilayah-wilayah lainnya.
“Ya, (harus) ditata secara keseluruhan. Dan kawasan itu juga apple to apple dengan kawasan lainnya,” ujarnya.
“Artinya supaya terpadu semua, tidak elok misalnya KEK kura-kura bagus, di sebelahnya kumuh, membantu citra bagi BTID. Itu kan kontribusinya, gimana di sebelahnya masih berantakan,” imbuh Ketut.
Proyek Tersus LNG Sidakarya yang melewati empat desa adat ini akan terintegrasi dengan penataan Pelabuhan Serangan, Pantai Intaran, serta revitalisasi Pantai Sidakarya.
Pantai Intaran yang dilalui sungai akan dinormalisasi sehingga menjadi solusi banjir dari Renon Denpasar. Selain itu, penataan pantai ini juga akan mempermudah akses warga Sidakarya melakukan upacara Melasti yang nantinya bisa dilakukan di pantai sendiri.
“Misalnya, tempat-tempat (upacara) Melasti Desa Sidakarya. Itu sangat urgen untuk dia punya pantai untuk Melasti dan juga normalisasi alur sungainya supaya pengurangan banjir di Desa Sidakarya. Begitu juga Sesetan itu, bagaimana mengoptimalkan keberadaan Dermaga Segara Kodang yang ada itu supaya juga berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi lokal,” pungkas Ketut.
Sementara untuk Pulau Serangan yang letaknya di sebelah selatan Sidakarya, Ketut mengatakan wilayah tersebut nantinya akan mendapat manfaat dari segi pengembangan pelabuhan.
“Kalau Serangan itu memang kepentingannya itu terutama untuk pengembangan pelabuhan, karena kalau itu tidak dikembangkan, itu nanti kedepannya Pelabuhan Sanur itu crowded juga jadi untuk berbagi peran juga,” tuturnya.
“Jadi sangat urgen termasuk di Intaran itu kan ada dermaga eksisting, itu juga harus diaktivasi supaya juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat,” sambung Ketut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
