Setjen dan KORPRI DPR RI Lepas Delapan Pegawai Yang Akan Menunaikan Ibadah Haji
Jakarta – Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Asep Ahmad Saefuloh melepas delapan pegawai negeri sipil di lingkungan Setjen DPR RI yang akan melakukan ibadah haji tahun 1444H / 2023 M. Acara pelepasan secara simbolis ini diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal pada Senin (29/5/2023).
“Hari ini kita ada kegiatan pelepasan Calon Jemaah Haji, tamu Allah dari lingkungan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Jadi ini tradisi yang baik yang setiap tahun dilaksanakan ketika musim haji tiba. Syukur alhamdulillah di tahun ini ada 8 pegawai Setjen DPR RI yang kebetulan mendapat panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji karena itu untuk kita saling mendoakan,” ujar Asep kepada Parlementaria.
Tak hanya melepas secara simbolis delapan pegawai yang akan berangkat ke tanah suci, dalam acara ini juga menghadirkan penceramah dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI. Acara pelepasan Calon Jemaah Haji ini terselenggara atas kerjasama Setjen DPR RI dengan KORPRI Setjen DPR RI serta Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI.
Acara pelepasan calon jemaah haji di lingkungan Setjen DPR RI merupakan acara yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Meski sempat terhenti selama 2 tahun pada masa Pandemi Covid-19, tradisi ini kembali hadir pada mengiringi keberangkatan calon jemaah haji tahun 2022 silam.
“Memang sempat terhenti selama 2 kali ya Kalau tidak salah, karena kebetulan waktu itu ada Covid jadi karena memang nggak kegiatan ibadah haji. Kemudian juga kita hidupkan kembali kegiatan tersebut di tahun lalu di tahun 2022 tahun 2023. Insyaallah kedepannya setiap tahun, setiap ada musim haji kita selalu ada pelepasan jemaah haji yang berasal dari lingkungan setjen DPR RI karena ini demi kebaikan,” kata Asep yang juga Sekretaris Jenderal KORPRI Setjen DPR RI ini.
Disampaikan pada kesempatan yang sama, Asep mengatakan bahwa dengan diadakannya acara ini maka baik para calon haji maupun pegawai lain yang masih berkegiatan di kantor bisa saling mendoakan.
“Ini tradisi yang baik, kita akan saling mendoakan ya. mendoakan untuk jemaah haji yang diberi kelancaran, keselamatan, kemudahan dan bisa mendapatkan haji mabrur. Dan juga para jemaah kita bisa mendoakan buat teman di kantor. Semoga Kantor tetap lancar tetap optimal dan berikan layanan kepada anggota DPR, “ tutup Asep.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Irfan saat mewakili para calon jemaah haji dari Setjen DPR RI. Acara tersebut dihadiri oleh lima dari delapan calon jemaah haji, lantaran sudah ada yang melakukan keberangkatan beberapa waktu lalu.
“Izinkan kami pergi untuk bersafar selama 40 hari dan izinkan pula kita akan bertemu lagi nanti kalau Allah berkehendak memberikan taufik dan hidayah, kita tetap berkumpul kembali dan Insyaallah semakin akrab, semakin hangat dan kita saling berdoa. Kami juga saling mendoakan agar kesekjenan ini berjalan dengan lancar, aman,” tutur Irfan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
