Menko PMK Pimpin Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN Ke-29
Jakarta – Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi Ketua ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council atau Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN.
Dewan Menteri Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC) menyelenggarakan sidang tingkat Menteri sebanyak dua kali setahun. Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29/ The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting diselenggarakan di Sofitel Nusa Dua, Bali, pada Senin, (8/5/2023) Pertemuan membahas deklarasi Pilar Sosial Budaya yang akan disahkan oleh para Pemimpin Negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.
Sidang ASCC ke-29 dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN, di antaranya Menteri Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Sekretaris Jenderal ASEAN, Pejabat Perwakilan Menteri Thailand, Viet Nam, dan Kamboja, serta pejabat Timor Leste sebagai observer.
Menko PMK Muhadjir Effendy selaku Pemimpin Sidang Dewan Menteri ASCC memberi pengarahan pada pertemuan tentang prioritas utama Pilar Sosial Budaya ASEAN di bawah tema Keketuaan Indonesia, “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.
Dalam mendukung tema keketuaan Indonesia, Pilar Sosial Budaya ASEAN mengajukan 4 dokumen komitmen bersama ASEAN, yakni terkait: Isu One Health; Jejaring desa ASEAN; Pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis; dan pekerja migran khususnya nelayan migran. Hal ini sebagai upaya memajukan ASEAN yang inklusif dan tetap relevan dengan perkembangan isu global.
Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, Rangkaian Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 didahului dengan beberapa side events. Side event yang pertama adalah temu seniman dan budayawan Bali dengan Menko PMK pada tanggal 6 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, para budayawan menyampaikan aspirasi dan harapannya agar semua anggota masyarakat dapat lebih dilibatkan dan ditingkatkan partisipasinya untuk berkontribusi terhadap keragaman ekspresi budaya di ASEAN.
Lebih lanjut pada tanggal 7 Mei 2023, bagian dari rangkaian Sidang ASCC ke-29 diselenggarakan acara ASCC Knowledge Forum dengan tema “Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Alleviate Poverty in ASEAN”. ASCC Knowledge Forum merupakan forum bertukar pandangan dan pengalaman terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di ASEAN yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI).
Hasil dari dua kegiatan ini disampaikan oleh Menko PMK dalam Sidang ASCC ke-29. “Sebagai ‘pilar rakyat’, saya percaya bahwa penting untuk menerjemahkan tema ‘ASEAN Matters’ dan merefleksikan relevansi ASEAN bagi rakyat. Hal ini hanya dapat dicapai dengan memastikan inklusivitas ASEAN dengan benar-benar melibatkan, menghubungkan, dan mempertahankan kehadiran ASEAN di tingkat akar rumput, karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang kita layani,” tegas Muhadjir.
“Aspirasi-aspirasi para budayawan untuk memajukan budaya ASEAN dapat direalisasikan melalui program pertukaran tokoh budaya ASEAN, festival budaya, serta kegiatan lainnya yang dapat mendorong promosi ekspresi budaya ASEAN,” tambahnya.
“Sementara itu, guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di ASEAN, komitmen dan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta serta organisasi masyarakat lainnya sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, kami menyelenggarakan acara-acara ini untuk merangkul seluruh aspek masyarakat dalam memajukan Kerjasama ASEAN” pungkas Muhadjir.
Setelah melaksanakan sidang, para Menteri ASCC dan delegasi mengikuti cultural visit di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Pada cultural visit tersebut, para Menteri ASCC diajak membuat Gebogan Bali menyusun bersama kumpulan buah yg bertujuan untuk merefleksikan kerja sama anggota Asean untuk membentuk piramida buah-buahan. Pada kesempatan ini juga delegasi ASEAN diajak berkeliling melihat keindahan Plaza Wisnu dan Plaza Garuda. Hasil Sidang ASCC akan disampaikan pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.
Isu-isu Penting pada Sidang ASCC
Dalam Sidang ASCC ke-29, para Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN, menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.
Sidang menyambut baik keterlibatan Wakil Menteri Solidaritas Sosial dan Inklusi Timor Leste, Ibu Signi Chandrawati Verdial dalam pertemuan tersebut sebagai Observer, dan menegaskan kembali dukungannya terhadap persiapan Timor-Leste untuk bergabung dengan ASEAN.
Selain itu, sidang menegaskan kembali pentingnya bekerja sama untuk memfasilitasi pemulihan pascapandemi yang inklusif dan memajukan upaya pembangunan Komunitas ASEAN. Sehubungan dengan kondisi ASEAN yang memulih dari pandemi COVID-19, Sidang mendukung prioritas Indonesia untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional, dan mendukung Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Inisiatif One Health sebagai salah satu dokumen keluaran untuk diadopsi pada KTT ASEAN ke-42.
Penguatan perlindungan sosial pekerja migran, terutama dalam situasi krisis, juga menjadi prioritas utama di bawah Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini. Sidang menyambut baik perkembangan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis dan Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran yang menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk lebih menjaga dan memperkuat ketahanan pekerja migran.
Hasil penting lainnya di bawah Pilar Sosial Budaya adalah pembangunan desa dan pembentukan jaringan desa ASEAN (ASEAN Village Network). Jejaring ini akan memungkinkan desa-desa se-ASEAN untuk saling bertukar pengetahuan dan menjajaki peluang kemitraan.
“Saya yakin diskusi kita hari ini adalah awal yang baik bagi Pilar Sosial Budaya untuk mencapai ASEAN yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif seperti yang kita cita-citakan,” ujar Muhadjir.
Sebagai informasi, Sidang ASCC ke-29 diselenggarakan secara berurutan dengan KTT ASEAN ke-42 dan pertemuan terkaitnya yang akan berlangsung pada 9-11 Mei di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Ti
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
