Menko PMK Pimpin Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN Ke-29
Jakarta – Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi Ketua ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council atau Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN.
Dewan Menteri Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC) menyelenggarakan sidang tingkat Menteri sebanyak dua kali setahun. Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29/ The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting diselenggarakan di Sofitel Nusa Dua, Bali, pada Senin, (8/5/2023) Pertemuan membahas deklarasi Pilar Sosial Budaya yang akan disahkan oleh para Pemimpin Negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.
Sidang ASCC ke-29 dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN, di antaranya Menteri Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Sekretaris Jenderal ASEAN, Pejabat Perwakilan Menteri Thailand, Viet Nam, dan Kamboja, serta pejabat Timor Leste sebagai observer.
Menko PMK Muhadjir Effendy selaku Pemimpin Sidang Dewan Menteri ASCC memberi pengarahan pada pertemuan tentang prioritas utama Pilar Sosial Budaya ASEAN di bawah tema Keketuaan Indonesia, “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.
Dalam mendukung tema keketuaan Indonesia, Pilar Sosial Budaya ASEAN mengajukan 4 dokumen komitmen bersama ASEAN, yakni terkait: Isu One Health; Jejaring desa ASEAN; Pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis; dan pekerja migran khususnya nelayan migran. Hal ini sebagai upaya memajukan ASEAN yang inklusif dan tetap relevan dengan perkembangan isu global.
Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, Rangkaian Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 didahului dengan beberapa side events. Side event yang pertama adalah temu seniman dan budayawan Bali dengan Menko PMK pada tanggal 6 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, para budayawan menyampaikan aspirasi dan harapannya agar semua anggota masyarakat dapat lebih dilibatkan dan ditingkatkan partisipasinya untuk berkontribusi terhadap keragaman ekspresi budaya di ASEAN.
Lebih lanjut pada tanggal 7 Mei 2023, bagian dari rangkaian Sidang ASCC ke-29 diselenggarakan acara ASCC Knowledge Forum dengan tema “Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Alleviate Poverty in ASEAN”. ASCC Knowledge Forum merupakan forum bertukar pandangan dan pengalaman terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di ASEAN yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI).
Hasil dari dua kegiatan ini disampaikan oleh Menko PMK dalam Sidang ASCC ke-29. “Sebagai ‘pilar rakyat’, saya percaya bahwa penting untuk menerjemahkan tema ‘ASEAN Matters’ dan merefleksikan relevansi ASEAN bagi rakyat. Hal ini hanya dapat dicapai dengan memastikan inklusivitas ASEAN dengan benar-benar melibatkan, menghubungkan, dan mempertahankan kehadiran ASEAN di tingkat akar rumput, karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang kita layani,” tegas Muhadjir.
“Aspirasi-aspirasi para budayawan untuk memajukan budaya ASEAN dapat direalisasikan melalui program pertukaran tokoh budaya ASEAN, festival budaya, serta kegiatan lainnya yang dapat mendorong promosi ekspresi budaya ASEAN,” tambahnya.
“Sementara itu, guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di ASEAN, komitmen dan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta serta organisasi masyarakat lainnya sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, kami menyelenggarakan acara-acara ini untuk merangkul seluruh aspek masyarakat dalam memajukan Kerjasama ASEAN” pungkas Muhadjir.
Setelah melaksanakan sidang, para Menteri ASCC dan delegasi mengikuti cultural visit di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Pada cultural visit tersebut, para Menteri ASCC diajak membuat Gebogan Bali menyusun bersama kumpulan buah yg bertujuan untuk merefleksikan kerja sama anggota Asean untuk membentuk piramida buah-buahan. Pada kesempatan ini juga delegasi ASEAN diajak berkeliling melihat keindahan Plaza Wisnu dan Plaza Garuda. Hasil Sidang ASCC akan disampaikan pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.
Isu-isu Penting pada Sidang ASCC
Dalam Sidang ASCC ke-29, para Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN, menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.
Sidang menyambut baik keterlibatan Wakil Menteri Solidaritas Sosial dan Inklusi Timor Leste, Ibu Signi Chandrawati Verdial dalam pertemuan tersebut sebagai Observer, dan menegaskan kembali dukungannya terhadap persiapan Timor-Leste untuk bergabung dengan ASEAN.
Selain itu, sidang menegaskan kembali pentingnya bekerja sama untuk memfasilitasi pemulihan pascapandemi yang inklusif dan memajukan upaya pembangunan Komunitas ASEAN. Sehubungan dengan kondisi ASEAN yang memulih dari pandemi COVID-19, Sidang mendukung prioritas Indonesia untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional, dan mendukung Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Inisiatif One Health sebagai salah satu dokumen keluaran untuk diadopsi pada KTT ASEAN ke-42.
Penguatan perlindungan sosial pekerja migran, terutama dalam situasi krisis, juga menjadi prioritas utama di bawah Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini. Sidang menyambut baik perkembangan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis dan Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran yang menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk lebih menjaga dan memperkuat ketahanan pekerja migran.
Hasil penting lainnya di bawah Pilar Sosial Budaya adalah pembangunan desa dan pembentukan jaringan desa ASEAN (ASEAN Village Network). Jejaring ini akan memungkinkan desa-desa se-ASEAN untuk saling bertukar pengetahuan dan menjajaki peluang kemitraan.
“Saya yakin diskusi kita hari ini adalah awal yang baik bagi Pilar Sosial Budaya untuk mencapai ASEAN yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif seperti yang kita cita-citakan,” ujar Muhadjir.
Sebagai informasi, Sidang ASCC ke-29 diselenggarakan secara berurutan dengan KTT ASEAN ke-42 dan pertemuan terkaitnya yang akan berlangsung pada 9-11 Mei di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Ti
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
