Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Usai Ditetapkan sebagai Capres PDI Perjuangan
Jakarta – Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024 mendatang dari PDI Perjuangan. Penetapan ini disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/04/2023).
“Dengan sebuah kontemplasi proses panjang selama ini, memikirkan, melihat, dan mencermati, apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk Allah SWT, maka pada Hari Kartini ini tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak kaum perempuan yang non diskriminatif setara dan dijamin konstitusi negara, maka pada jam 13.45 WIB dengan mengucapkan Bismillahir rahmanir rahim menetapkan Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden RI dari PDI Perjuangan,” ucap Megawati dalam sambutannya.
Sebagai tanda penetapan capres, Megawati memberikan sebuah kopiah kepada Ganjar Pranowo sebagai simbol identitas dari nasionalisme dan religius bangsa Indonesia.
Dengan penetapan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 tersebut, Megawati juga memberikan instruksi kepada tiga pilar partai untuk segera bergerak dan bekerja keras turun ke bawah menyapa akar rumput memenenangkan Pemilu 2024.
Setelah itu, Ganjar pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato pertamanya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.
Berikut pidato lengkap Ganjar Pranowo jadi Capres PDI Perjuangan.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, rahayu.
Yang sangat kita hormati, kita banggakan, Ibu Ketua Umum, Ibu Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri. Tentu yang terhormat, yang kita banggakan kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita semua miliki Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini bertugas sebagai Presiden RI.
Hadir dalam ruang ini, Mas Prananda, Mbak Puan yang sudah menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Ollie terima kasih. Pak Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen terima kasih.
Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang, sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai.
Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD PDI-Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, satgas dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran, ini lah momentum buat kita untuk konsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one.
Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati, tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat pusat.
Setelah itu partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai dua periode.
Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum PDI-Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.
Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat, mudah-mudahan saya mampu berjuang dengan baik soal itu, sebagai calon presiden RI.
Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dengan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini.
Dengan nilai-nilai kejuangan, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno yang tentu kita sebagai anak-anaknya, anak-anak bangsa selalu menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau sebagai seorang pemikir politik bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil sampai tingkat lokal yang tadi disampaikan bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung.
Seluruh inspirasi dari segala pemikiran-pemikiran Bung Karno ini lah yang kemudian musti kita wujudkan. Tugas belum tuntas. Harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa bagaimana spirit dalam Pembukaan UUD musti kita wujudkan, bagaimana negara ini bisa berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami.
Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Mbak Puan, yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan dua periode.
Mas Nanan terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai perpanjangan tangan di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat.
Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang telah dibangun musti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk terus melanjutkan itu di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu.
Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Insyaallah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh perempuan yang sangat hebat di hari Kartini pada hari ini.
Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idulfitri, mohon maaf lahir batin, mohon dukungannya. Salam Pancasila! Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.”
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.