Intan Dorong PT Sarinah Perkuat Kontribusi Bantu Pengrajin Indonesia
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendorong PT Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel, untuk dapat berperan memberikan ruang semaksimal mungkin bagi pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia. Hal tersebut, menurutnya penting sebagai fungsi sosial dengan membantu perekonomian para pengrajin Indonesia.
“Sebagai Badan Usaha Milik Negara karena Sarinah bagian dari InJourney tentu harus mencari keuntungan. Tetapi di sisi lain bagaimana mereka menampilkan karya-karya pengrajin Indonesia misalnya apakah itu di bidang kuliner, menampilkan masakan-masakan Indonesia, kemudian kerajinan dari bahan kain, batik, tenun, dan sebagainya juga kerajinan lainnya sudah sangat baik (secara display) tapi jangan dilupakan tetap harus bermitra dengan pengrajinnya langsung sehingga mempunyai dampak ekonomi bagi pengrajin-nya,” ujar Intan kepada Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Sarinah di Ruang Rapat Komisi VI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/03/23).
Intan berharap, mal pertama di Indonesia yang hadir sebagai wadah industri kreatif tanah air tersebut tidak hanya bekerja sebagai pengumpul para pedagang, namun betul-betul bisa mengkurasi langsung hasil-hasil dari pengrajin Indonesia. Dengan begitu, Intan menilai, barang-barang yang ada di mal Sarinah dapat lebih terjangkau karena diperoleh langsung dari pengrajin.
“Karena positifnya adalah tentu harga akan lebih terjangkau karena langsung dari pengrajin, yang kedua juga membantu pengrajin secara ekonomi dan kalau bisa tentunya kita harapkan Sarinah menjadi bapak angkat bagi para pengrajin untuk bisa meningkatkan kualitas,” tutur Politisi Fraksi PAN ini.
Intan berharap dengan adanya hubungan mitra antara Sarinah dan para pengrajin dapat melestarikan budaya Indonesia, meningkatkan kualitas karya yang dihasilkan, dan dapat menyerap lapangan pekerjaan. “Jangan sampai kerajinan Indonesia sudah turun temurun kemudian juga sudah ada dari berbagai daerah, karena Indonesia ini kaya sekali dari Sabang sampai Merauke tapi anak mudanya tidak mau kemudian menghasilkan karya-karya karena tidak ada mata pencaharian di sana. Jadi ini bagian dari juga menyerap lapangan pekerjaan yang mereka bisa menjadi pengusaha langsung dari para pengrajin-pengrajin tersebut,” imbuhnya
Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat VI ini menilai penampilan Sarinah sekarang yang terlihat eksklusif merupakan hal yang positif. Hal ini dikarenakan dapat menunjukkan bahwa hasil kerajinan Indonesia ini dihargai dan ditempatkan di tempat yang berkelas premium. Meski begitu, Intan juga mengingatkan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk menyerap pasar yang tinggi dan menjadi momentum untuk menaikkan kelas UMKM.
“Kalau saya secara pribadi tentu itu adalah salah satu sisi positif bahwa hasil kerajinan Indonesia dihargai dan ditempatkan di tempat yang premium, tapi kita ingat juga bahwa kita harus menyerap pasar yang tinggi. Jadi kalau bicara UMKM hasil kerajinan Indonesia yang memang dia sudah siap, pangsa pasar premium tadi disebutkan konsumennya SES (Socio-Economic Status) A dan B itu daya belinya kuat sehingga itu bisa dijadikan momentum untuk UMKM naik kelas,” tambah Intan.
Pada kesempatan yang sama Intan juga menyampaikan masukannya untuk PT. Sarinah untuk bisa mengakomodir lahan parkir yang sekarang masih sangat terbatas. “Nah area parkir menjadi satu fungsi pendukung yang harus dipikirkan juga karena jangan sampai orang mau datang ke sana, tentu ada LRT, MRT, dan sebagainya tapi mobil-mobil pribadi banyak keluhan memang di sana lahan parkirnya terbatas dan harus pakai valey gitu kan tidak efisien,” sarannya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
