Pencetus Konsep Transportasi Umum Jabodetabek
Dunia transportasi terus berkembang pesat. Di era Pemerintahan Joko Widodo, berbagai moda transportasi baru mulai bermunculan. Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), lalu yang terbaru kereta bandara ikut menambah varian masyarakat yang punya mobilitas tinggi.
Jauh sebelum itu, khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), konsep transportasi sebenarnya juga sudah dirancang dan direncanakan. Namun realisasinya kerap menemui jalan buntu lantaran banyak hal, baik yang sifatnya mengikat seperti peraturan, hingga kepentingan persaingan bisnis yang turut memberi andil.
Nah, bicara soal konsep transportasi, Indonesia patut mengingat sosok Giri Suseno Hadihardjono. Mantan Menteri Perhubungan Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut adalah pencetus konsep transportasi umum Jabodetabek. Selain itu, mantan wakil ketua Badan Pengembangan Industri Strategis (BPIS) itu juga menggagas penyusunan masterplan angkutan umum Jabodetabek pada 1980.
Giri yang hari ini Jumat, 5 Januari 2018, tepat berulang tahun, ditunjuk sebagai menteri dengan masa jabatan dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 26 Oktober 1999, menggantikan menteri terdahulu Haryanto Dhanutirto. Ia juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pehubungan Darat pada periode 1984-1991.
Sepanjang kariernya, aktivis politik itu pernah menjabat Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan VII (1998- 1998), Menteri Perhubungan Kabinet Reformasi (21 Mei 1998-26 Oktober 1999), dan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Kabinet Reformasi (1999).
Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, 1941 silam itu pun sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Mantili Wisata dimulai pada tahun 2000, Komisaris Utama di PT Multimoda Transportindo Utama, Jakarta (2000 – 2003). Lalu pada tahun 2002 hingga 2006, ia diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jababeka, Tbk.
Tidak hanya itu, Giri juga merangkap sebagai Penasihat Senior Direksi PT. MWEB, Jakarta Indonesia (2000-2003), serta pernah bekerja sebagai Komisaris Utama di PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS), Jakarta, pada tahun 1998 hingga 2002.
Pendidikan dasar ia tempuh dengan bersekolah di Taman Sekolah Rakyat Siswo II, Solo hingga tahun 1952. Selanjutnya ia menimba ilmu di SMP Bagian B Negeri II, Solo sampai tahun 1955. Pendidikan tingkat atas dilakoninya dengan menjadi siswa di SMA Bagian B Negeri I, Solo sampai lulus pada tahun 1959. Usai menempuh wajib belajar, Giri tetap melanjutkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dia terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung Teknik Mesin dan berhasil meraih gelar Sarjana di tahun 1964.
Di tahun 1966, dia berhasil meraih gelar Master of Science and Engineering dari University of Michigan. Selang beberapa tahun kemudian, Giri meraih gelar doktor dalam Ilmu Pengetahuan Teknik setelah menamatkan pendidikan tertinggi di ITB pada tahun 2005 dengan judul disertasi ““Proses Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan Transportasi Pada Tataran Nasional Di Indonesia”.
Pada 27 Juni 2012, Giri mengembuskan nafas terakhir akibat kanker prostat pada usia 71 tahun. Ia wafat sekitar pukul 17.08 WIB di RS Premiere Ramsay, Jatinegara, Jakarta Timur, meninggalkan seorang isteri, Dra. Sri Saparini, dan tiga orang anak, yakni Laksmi Wijayanti, Budi Setiawan, dan Dian Nurcahyati.
Selamat ulang tahun, Om Giri.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
