Pencetus Konsep Transportasi Umum Jabodetabek
Dunia transportasi terus berkembang pesat. Di era Pemerintahan Joko Widodo, berbagai moda transportasi baru mulai bermunculan. Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), lalu yang terbaru kereta bandara ikut menambah varian masyarakat yang punya mobilitas tinggi.
Jauh sebelum itu, khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), konsep transportasi sebenarnya juga sudah dirancang dan direncanakan. Namun realisasinya kerap menemui jalan buntu lantaran banyak hal, baik yang sifatnya mengikat seperti peraturan, hingga kepentingan persaingan bisnis yang turut memberi andil.
Nah, bicara soal konsep transportasi, Indonesia patut mengingat sosok Giri Suseno Hadihardjono. Mantan Menteri Perhubungan Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut adalah pencetus konsep transportasi umum Jabodetabek. Selain itu, mantan wakil ketua Badan Pengembangan Industri Strategis (BPIS) itu juga menggagas penyusunan masterplan angkutan umum Jabodetabek pada 1980.
Giri yang hari ini Jumat, 5 Januari 2018, tepat berulang tahun, ditunjuk sebagai menteri dengan masa jabatan dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 26 Oktober 1999, menggantikan menteri terdahulu Haryanto Dhanutirto. Ia juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pehubungan Darat pada periode 1984-1991.
Sepanjang kariernya, aktivis politik itu pernah menjabat Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan VII (1998- 1998), Menteri Perhubungan Kabinet Reformasi (21 Mei 1998-26 Oktober 1999), dan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Kabinet Reformasi (1999).
Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, 1941 silam itu pun sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Mantili Wisata dimulai pada tahun 2000, Komisaris Utama di PT Multimoda Transportindo Utama, Jakarta (2000 – 2003). Lalu pada tahun 2002 hingga 2006, ia diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jababeka, Tbk.
Tidak hanya itu, Giri juga merangkap sebagai Penasihat Senior Direksi PT. MWEB, Jakarta Indonesia (2000-2003), serta pernah bekerja sebagai Komisaris Utama di PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS), Jakarta, pada tahun 1998 hingga 2002.
Pendidikan dasar ia tempuh dengan bersekolah di Taman Sekolah Rakyat Siswo II, Solo hingga tahun 1952. Selanjutnya ia menimba ilmu di SMP Bagian B Negeri II, Solo sampai tahun 1955. Pendidikan tingkat atas dilakoninya dengan menjadi siswa di SMA Bagian B Negeri I, Solo sampai lulus pada tahun 1959. Usai menempuh wajib belajar, Giri tetap melanjutkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dia terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung Teknik Mesin dan berhasil meraih gelar Sarjana di tahun 1964.
Di tahun 1966, dia berhasil meraih gelar Master of Science and Engineering dari University of Michigan. Selang beberapa tahun kemudian, Giri meraih gelar doktor dalam Ilmu Pengetahuan Teknik setelah menamatkan pendidikan tertinggi di ITB pada tahun 2005 dengan judul disertasi ““Proses Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan Transportasi Pada Tataran Nasional Di Indonesia”.
Pada 27 Juni 2012, Giri mengembuskan nafas terakhir akibat kanker prostat pada usia 71 tahun. Ia wafat sekitar pukul 17.08 WIB di RS Premiere Ramsay, Jatinegara, Jakarta Timur, meninggalkan seorang isteri, Dra. Sri Saparini, dan tiga orang anak, yakni Laksmi Wijayanti, Budi Setiawan, dan Dian Nurcahyati.
Selamat ulang tahun, Om Giri.
Novianto
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
