RUU Migas Harus Jadi Penopang Peningkatan Pendapatan Negara
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan Revisi Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) harus menjadi salah satu penopang dan mendorong peningkatan pendapatan negara. Ia berharap Kementerian Energi Sumber Daya Alam Manusia (ESDM) ataupun Kementerian Perindustrian dapat diberikan anggaran lebih, seperti halnya Kementerian Keuangan, supaya bisa menghasilkan peningkatan pendapatan negara jauh lebih besar lagi.
Diketahui Kementerian Keuangan kurang lebih punya anggaran dalam setahun mencapai Rp35 triliun, sementara Kementerian ESDM hanya Rp6 triliun sedangkan BPH Migas di level Rp241 miliar. Menurut Maman, jika memungkinkan anggaran daripada BPH Migas bisa dinaikkan Rp1-2 triliun, sehingga bisa lebih mendapatkan kekuatan ekstra melakukan untuk penindakan dan pengawasan.
“Saya ingin dengan adanya revisi terkait Rancangan UU Migas harus menjadi salah satu penopang pendapatan negara yang pada prinsipnya keberadaan RUU migas di tengah kondisi saat ini harus menjadi salah satu pendorong untuk membangun kesadaran semua pihak. Pada saatnya nanti Undang-Undang (UUD) yang dilahirkan bisa mendorong peningkatan percepatan pendapatan negara,” demikian dikatakan Maman usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat, (17/3/2023).
Ia menegaskan, negara harus hadir memberikan kemudahan kepada perusahan-perusahaan anak bangsa untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas keuangan. Artinya harus ada semangat besar dari negara yang nantinya akan ada elaborasi. “Pada prinsipnya mungkin pandangan saya belum tentu benar tapi layak diperdebatkan di Komisi VII untuk didiskusikan supaya RUU Migas ini, menjadi suatu UU yang paling paripurna bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan sesuai pasal 33 UUD. Bahwa pada ujungnya sumber kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sepenuhnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” urai Legislator Dapil Kalimantan Barat I ini.
Di sisi lain, Politisi Partai Golkar ini mendorong Pertamina bisa menjadi salah satu korporasi besar dan mandiri di negara ini. Tidak lagi diberikan privilese yang sangat besar oleh negara yang menyebabkan Pertamina di cap sebagai anak manja. Pasalnya saat selalu diberikan privilese dampak dari mobilisasi, daya gerak dan daya juang suatu institusi itu akan menjadi lemah. Tanpa disadari cepat atau lambat era pertarungan kedepan di era globalisasi ini pasti mendorong pada semua institusi korporasi untuk bersaing secara kompetitif.
“Ini yang harus dijaga jadi kalo ditanya, saya bukan yang anti sama Pertamina atau BUMN justru saya orang yang sangat sayang dan ingin pertamina dan BUMN bisa segera mempersiapkan diri dalam menghadapi pertarungan global ke depan, adanya semangat untuk menghadapi gejolak-gejolak yang akan dihadapi,” ujarnya.
Maman menekankan pemberian privilese kepada perusahaan Pertamina harus termonitor akan dampak dari pemberian privilese itu sendiri. Karena pada dasarnya segala hal yang terlalu berlebihan ataupun terlalu memonopoli itu juga tidak baik. Tetapi di sisi lain tidak boleh mengesampingkan juga bahwa ada aspek prioritas yang memang harus kita berikan kepada salah satu perusahaan anak bangsa.
Pada dasarnya pemberian privilese kepada Pertamina dan perusahaan anak bangsa mungkin diperlukan akan tetapi tidak boleh berlebihan yang diharapkan Pertamina lebih baik lagi kedepannya. Karena tanpa disadari sekali bahwa pada saat berlebihan memberikan perhatian pada satu institusi maupun satu kelompok dampaknya bukan malah membuat kelompok itu menjadi lebih baik tapi justru akan menjadi lebih lambat gerakannya.
“Akan tetapi apabila didorong pada perusahan-perusahaan anak bangsa untuk terus mampu melakukan latihan-latihan yang bisa memperkuat institusi menjadi lebih baik saya yakin kedepan pertamina ataupun perusahaan-perusahaan anak bangsa menjadi lebih kuat untuk bersaing secara kompetitif,” ucap Maman.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
