Terima Aduan Kades dan Bidan Desa Sidoharjo, Ganjar Langsung Gerak Cepat
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung merespon aduan dari seorang bidan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, bernama Sri Umiyati. Aduan itu terkait kondisi Polindes dan kebutuhan beras fortifikasi untuk gizi masyarakat, khususnya ibu hamil.
Respons cepat Ganjar itu justru membuat Sri Umiyati terharu dan membuatnya meneteskan air mata. Ia terharu lantaran Ganjar sangat peduli dengan Polindes dan kesehatan ibu hamil.
“Saya kan tinggal di Polindes, maaf (kondisi) Polindesnya mengenaskan, Pak. Saya terharu ada orang penting yang memperhatikan kondisi Polindes,” ujar Sri Umiyati, saat berdialog dengan Ganjar Pranowo secara daring, dalam acara Musrenbangwil Petanglong Bregasmalang, di Pendapa Kabupaten Batang, Rabu (15/3/2023).
Sri Umiyati menjelaskan, di Desa Sidoharjo terdapat 41 anak stunting. Jumlah tersebut turun 54 persen dari 2021. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan stunting adalah memberikan sosialisasi, memberikan makan bergizi, serta edukasi kepada ibu hamil, termasuk pemberian pil penambah darah.
“Kami masih membutuhkan susu dan beras fortifikasi. Beras fortifikasi itu kan banyak mengandung gizi, Pak. Untuk ibu hamil ada 21 orang, jumlah risti (risiko tinggi) ada 12 orang karena kurang energi kronis (KEK), hipertensi, penyakit penyerta, kehamilan lebih umur atau di atas 35 tahun, ada juga yang 17 tahun sudah hamil. Kalau AKI-AKB nihil,” ungkapnya.
Selain memberikan bantuan renovasi polindes, Ganjar Pranowo juga akan mengirim mobil sampah untuk Desa Sidoharjo. Itu setelah Kepala Desa Sidoharjo Muhammad Mutokhin menyampaikan, kebutuhan mobil sampah cukup penting supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan.
“Tiga persoalan utama di Desa Sidoharjo itu ada RTLH sekitar 242 rumah, stunting, dan warga tidak mampu tidak ter-cover BPJS. Kami juga membutuhkan mobil sampah biar warga tidak buang sampah sembarangan,” ujarnya kepada Ganjar.
Menanggapi aduan dari bidan desa dan kepala desa itu, Ganjar Pranowo dengan cepat meminta jajarannya agar melihat kondisi Polindes Sidoharjo untuk direnovasi. Ia juga meminta agar beras fortifikasi dan mobil sampah segera dikirimkan.
“Oke nanti biar dilihat Polindesnya dan dibangun. Beras fortifikasi dan mobil sampah nanti saya kirim ke sana,” kata gubernur.
Ganjar mengatakan, dia butuh mendengarkan masyarakat secara langsung untuk mengetahui permasalahan di masyarakat, kemudian membuat kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebutuhan disabilitas, isu perempuan dan anak, stunting, AKI-AKB, dan ibu hamil juga menjadi perhatian dalam musrenbang.
“Ada yang sebenarnya bisa kita tangani dengan cepat kok. Maka kalau kemudian itu bisa kami tangani cepat, ya sudah kami lakukan sendiri saja. Kan saya punya akses-akses yang sebenarnya bisa digunakan. Maka saya senang kalau ada orang yang bersemangat, punya prestasi, dan ada kendala kami bisa mengatasi, karena itu tidak terlalu sulit. Uangnya juga nggak terlalu mahal. Itu bisa kami lakukan,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
