Connect with us
DPR RI

DPR Dorong Pertamina Segera Selesaikan Buffer Zone Sesuai Standar Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

DPR Dorong Pertamina Segera Selesaikan Buffer Zone Sesuai Standar Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati beserta segenap jajaran PT Pertamina Persero yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina untuk segera menyelesaikan buffer zone berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi serta aparat terkait, sehingga dapat memitigasi risiko sesuai standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan (HSE) yang berlaku.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung usai rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati beserta segenap jajaran PT Pertamina Persero yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

“Di area (Integrated Terminal Jakarta) Plumpang, kita juga tadi minta supaya kebijakan buffer zone itu dilakukan. Nah ini memang membutuhkan kerjasama dari stakeholder yang lain termasuk Pemerintah Provinsi dan instansi-instansi yang lain. Tapi kita minta kalau bisa ini dilakukan maksimum dalam waktu 3 bulan nanti kita akan monitor penyelesaian pelaksanaannya seperti apa,” jelas Martin saat diwawancarai Parlementaria.

Tak hanya itu, Komisi VI meminta Pertamina melakukan safety audit dan roadmap terkait penanganan permasalahan di 9 lokasi Pertamina Patra Niaga dan 3 lokasi PT Kilang Pertamina Internasional. “Ya jadi kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dirut Pertamina dan Komisi VI meminta supaya penanganan terhadap keseluruhan korban dan warga terdampak dilakukan secara optimal. Dan kita minta supaya Pertamina melakukan safety audit dan juga roadmap terhadap keseluruhan fasilitas Pertamina,” tandasnya.

“Sebab tadi kita dapati ada 9 fasilitas di Pertamina Patra Niaga, lalu ada 3 fasilitas di kilang Pertamina yang juga harus kita lihat masalahnya. Nah tadi kami memberikan waktu mungkin sekitar 1 bulan untuk melakukan ini, untuk kemudian nanti kita dengar apa langkah-langkah Pertamina kedepannya,” sambung Legislator Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, terhadap para korban, Komisi VI terus mendorong Pertamina untuk terus melanjutkan penanganan korban secara optimal. “Baik itu dukungan terkait lokasi sementara ataupun apabila ada lokasi lain dan juga kepada korban yang masih dirawat kita minta agar Pertamina melakukan atau bahkan melanjutkan secara optimal. Karena kita harus lihat juga keluarganya atau anak-anaknya itu perlu dukungan dan lain sebagainya, kami akan pantau terus,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati saat rapat menyampaikan bahwa Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara tidak bisa secara mendadak ditutup. Hal ini lantaran, Depo Plumpang menjadi objek vital nasional yang memenuhi 790 SPBU di 19 Kota/Kabupaten. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa untuk sementara ini pihaknya akan memperluas buffer zone atau zona pengamanan objek vital nasional.

“Adapun untuk luasan buffer zone yang akan dilakukan akan mengacu pada standar safety yang harus dipenuhi. Tidak hanya Depo BBM Plumpang saja, ada beberapa daerah khususnya terminal BBM yang di kota-kota besar,” papar Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya