Performa Terus Meningkat, APBN Siap Lindungi Ekonomi
Jakarta – Mendekati akhir Kuartal I 2023, PMI Global mulai membaik meski belum ekspansif. PMI Indonesia masih berada di zona ekspansi bersama Tiongkok dan Vietnam yang juga pulih, sementara sebagian negara besar masih di zona kontraksi. Selanjutnya, harga komoditas masih volatile dengan harga energi dalam tren menurun. Risiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang, inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan.
Sementara itu, prospek perekonomian domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Maret 2023.
Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh Stabil di Kuartal I 2023
Prospek ekonomi domestik yang masih kuat ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 18 bulan berturut-turut (Februari mencapai 51,2). Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) stabil di tingkat yang tinggi, yaitu 122,4. Hal ini menunjukkan keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimis. Selain itu, pertumbuhan kredit (Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja) masih berada pada level yang tinggi, masing-masing 9,3%, 11,4% dan 10,1% per akhir Januari. Demikian pula penjualan kendaraan mobil dan motor secara wholesale (yoy) yang juga masih melanjutkan pertumbuhan yang tinggi, yaitu masing-masing sebesar 56,3% untuk motor dan 7,4% untuk mobil.
“Ini merupakan optimism karena masyarakat, terutama yang menengah, sudah melakukan belanja barang-barang tahan lama seperti motor atau kendaraan. Ini menggambarkan daya belinya menunjang kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi. Ini yang akan kita jaga terus, karena ini yang akan menjadi salah satu fondasi menjaga growth momentum kita yang sangat baik tahun lalu yaitu 5,3%,” jelas Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2023 di Aula Mezanin, Jakarta (14/03/2023).
Selanjutnya, tingkat inflasi masih terjaga. Laju inflasi Indonesia masih moderat dibandingkan negara peers. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil di Kuartal I 2023, sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional untuk tahun 2023 yang berada di rentang 4,7 s.d. 5,0 persen (yoy) untuk tahun 2023.
Di pasar keuangan, kinerja Rupiah dan pasar SBN terjaga. Dollar Index secara year-to-date (ytd) mulai bergerak positif, nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023 (menguat 1,3%). Selanjutnya, kinerja pasar SBN domestik terjaga didukung likuiditas domestik yang cukup ample dan mencatatkan inflow secara ytd (Rp33,97 T), sehingga mendorong tren penyempitan spread LCY. Dibanding beberapa negara EM, posisi yield Indonesia relatif moderat. Namun demikian, dinamika pasar keuangan dan sentimen global masih perlu dicermati terutama terkait dampak rambatan atas isu stabilitas perbankan AS.
Tren Belanja APBN hingga Februari 2023 Positif
Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp287,8 T atau 9,4% Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp182,6 T (8,1% dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp76,4 T dan belanja non-K/L sebesar Rp106,2 T. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp105,2 T (12,9% Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8% (yoy)). Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan dikarenakan masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023.
Selain itu, penyaluran DAK non-fisik juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang digunakan untuk menyalurkan PBI JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri. Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta belanja untuk kawasan padi 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha. Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah, penyaluran subsidi dan BLT Desa.
Realisasi subsidi hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp24,3 T, digunakan untuk memberikan subsidi energi (Subsidi BBM Minyak Tanah, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik), serta subsidi non-energi (penyaluran subsidi bunga KUR tahun sebelumnya). Selanjutnya, guna menekan angka pengangguran, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat melalui Program Kartu Prakerja yang telah terealisasi sebesar Rp59,0 M hingga akhir Februari, utamanya digunakan untuk biaya pelatihan bagi 10 ribu orang peserta. Program Kartu Prakerja 2023 difokuskan pada peningkatan skill kompetensi (lebih besar pada komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif).
Dari sisi pembiayaan investasi, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan sebesar Rp176,3 T, antara lain sebesar Rp85,3 T (48,5%) akan digunakan antara lain untuk mendukung klaster infrastruktur seperti penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui FLPP. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset melalui LPDP, serta menyalurkan hibah untuk pemerintah/lembaga asing di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan melalui LDKPI.
Penerimaan Pajak s.d. Februari 2023 Masih Kuat
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 38,7% (yoy). Hingga akhir Februari 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp419,6 T atau 17,0% dari Target APBN 2023 (Target).
Memasuki bulan Februari, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp279,98 T atau 16,3% dari Target, tumbuh 40,4% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Ke depannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi UU HPP.
Hingga akhir Februari 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melambat namun on-track, akibat penurunan penerimaan bea keluar, namun demikian, penerimaan bea masuk masih menunjukan kinerja positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp53,27 T (17,57% dari Target, turun 6,13% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 15,6% (yoy), didorong extra effort pada bulan Januari, kurs USD yang meningkat dibandingkan tahun lalu, dan Bea Masuk Kendaraan. Selanjutnya, penerimaan Cukai stagnan antara lain dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan pelunasan HT produksi bulan Desember 2022, dan efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja Bea Keluar menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.
Kinerja PNBP hingga akhir Februari 2023 terus mengalami peningkatan, mencapai Rp86,4 T (19,6% dari Target) atau tumbuh 86,6% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi pendapatan SDA Migas (14,1% dari Target) yang ditopang oleh kenaikan kurs, SDA non-Migas (45,6% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, pendapatan KND (9,4% dari Target) akibat adanya dividen interim yang dibayarkan BUMN, dan PNBP Lainnya (24,5% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT. Pendapatan BLU (7,2% dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan Rumah Sakit.
Pembiayaan APBN Terjaga dengan Tetap Prudent, Fleksibel, dan Akuntabel
Pelaksanaan APBN hingga akhir Februari 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,63 persen terhadap PDB. Hingga akhir Februari 2023, realisasi Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp186,9 T (26,8% dari Target). Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif serta memperhatikan posisi kas pemerintah. Strategi pembiayaan melalui utang tahun 2023 dilakukan dengan tetap mengutamakan penerbitan SBN Domestik, serta mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel, sedangkan penerbitan SBN valas digunakan untuk buffer pembiayaan utang. Selain itu, penerbitan lelang triwulan I 2023 diturunkan menyesuaikan dengan kondisi kas.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan geopolitik, tingginya inflasi dan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap stabil, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal serta fiskal dan moneter. Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan surplus didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Sebagai shock absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi, dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
“Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal 1 kita optimis akan tetap terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai. Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel,” tutup Menkeu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
