Performa Terus Meningkat, APBN Siap Lindungi Ekonomi
Jakarta – Mendekati akhir Kuartal I 2023, PMI Global mulai membaik meski belum ekspansif. PMI Indonesia masih berada di zona ekspansi bersama Tiongkok dan Vietnam yang juga pulih, sementara sebagian negara besar masih di zona kontraksi. Selanjutnya, harga komoditas masih volatile dengan harga energi dalam tren menurun. Risiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang, inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan.
Sementara itu, prospek perekonomian domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Maret 2023.
Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh Stabil di Kuartal I 2023
Prospek ekonomi domestik yang masih kuat ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 18 bulan berturut-turut (Februari mencapai 51,2). Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) stabil di tingkat yang tinggi, yaitu 122,4. Hal ini menunjukkan keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimis. Selain itu, pertumbuhan kredit (Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja) masih berada pada level yang tinggi, masing-masing 9,3%, 11,4% dan 10,1% per akhir Januari. Demikian pula penjualan kendaraan mobil dan motor secara wholesale (yoy) yang juga masih melanjutkan pertumbuhan yang tinggi, yaitu masing-masing sebesar 56,3% untuk motor dan 7,4% untuk mobil.
“Ini merupakan optimism karena masyarakat, terutama yang menengah, sudah melakukan belanja barang-barang tahan lama seperti motor atau kendaraan. Ini menggambarkan daya belinya menunjang kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi. Ini yang akan kita jaga terus, karena ini yang akan menjadi salah satu fondasi menjaga growth momentum kita yang sangat baik tahun lalu yaitu 5,3%,” jelas Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2023 di Aula Mezanin, Jakarta (14/03/2023).
Selanjutnya, tingkat inflasi masih terjaga. Laju inflasi Indonesia masih moderat dibandingkan negara peers. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil di Kuartal I 2023, sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional untuk tahun 2023 yang berada di rentang 4,7 s.d. 5,0 persen (yoy) untuk tahun 2023.
Di pasar keuangan, kinerja Rupiah dan pasar SBN terjaga. Dollar Index secara year-to-date (ytd) mulai bergerak positif, nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023 (menguat 1,3%). Selanjutnya, kinerja pasar SBN domestik terjaga didukung likuiditas domestik yang cukup ample dan mencatatkan inflow secara ytd (Rp33,97 T), sehingga mendorong tren penyempitan spread LCY. Dibanding beberapa negara EM, posisi yield Indonesia relatif moderat. Namun demikian, dinamika pasar keuangan dan sentimen global masih perlu dicermati terutama terkait dampak rambatan atas isu stabilitas perbankan AS.
Tren Belanja APBN hingga Februari 2023 Positif
Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp287,8 T atau 9,4% Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp182,6 T (8,1% dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp76,4 T dan belanja non-K/L sebesar Rp106,2 T. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar Rp105,2 T (12,9% Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8% (yoy)). Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang belum tersalurkan dikarenakan masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023.
Selain itu, penyaluran DAK non-fisik juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang digunakan untuk menyalurkan PBI JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri. Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta belanja untuk kawasan padi 2,9 ribu Ha dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha. Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah, penyaluran subsidi dan BLT Desa.
Realisasi subsidi hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp24,3 T, digunakan untuk memberikan subsidi energi (Subsidi BBM Minyak Tanah, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik), serta subsidi non-energi (penyaluran subsidi bunga KUR tahun sebelumnya). Selanjutnya, guna menekan angka pengangguran, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat melalui Program Kartu Prakerja yang telah terealisasi sebesar Rp59,0 M hingga akhir Februari, utamanya digunakan untuk biaya pelatihan bagi 10 ribu orang peserta. Program Kartu Prakerja 2023 difokuskan pada peningkatan skill kompetensi (lebih besar pada komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif).
Dari sisi pembiayaan investasi, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan sebesar Rp176,3 T, antara lain sebesar Rp85,3 T (48,5%) akan digunakan antara lain untuk mendukung klaster infrastruktur seperti penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui FLPP. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset melalui LPDP, serta menyalurkan hibah untuk pemerintah/lembaga asing di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan melalui LDKPI.
Penerimaan Pajak s.d. Februari 2023 Masih Kuat
Pendapatan negara melanjutkan kinerja baik di tahun 2023 dan tumbuh 38,7% (yoy). Hingga akhir Februari 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp419,6 T atau 17,0% dari Target APBN 2023 (Target).
Memasuki bulan Februari, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp279,98 T atau 16,3% dari Target, tumbuh 40,4% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Ke depannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi UU HPP.
Hingga akhir Februari 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melambat namun on-track, akibat penurunan penerimaan bea keluar, namun demikian, penerimaan bea masuk masih menunjukan kinerja positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp53,27 T (17,57% dari Target, turun 6,13% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 15,6% (yoy), didorong extra effort pada bulan Januari, kurs USD yang meningkat dibandingkan tahun lalu, dan Bea Masuk Kendaraan. Selanjutnya, penerimaan Cukai stagnan antara lain dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan pelunasan HT produksi bulan Desember 2022, dan efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja Bea Keluar menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.
Kinerja PNBP hingga akhir Februari 2023 terus mengalami peningkatan, mencapai Rp86,4 T (19,6% dari Target) atau tumbuh 86,6% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi pendapatan SDA Migas (14,1% dari Target) yang ditopang oleh kenaikan kurs, SDA non-Migas (45,6% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, pendapatan KND (9,4% dari Target) akibat adanya dividen interim yang dibayarkan BUMN, dan PNBP Lainnya (24,5% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT. Pendapatan BLU (7,2% dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan Rumah Sakit.
Pembiayaan APBN Terjaga dengan Tetap Prudent, Fleksibel, dan Akuntabel
Pelaksanaan APBN hingga akhir Februari 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,63 persen terhadap PDB. Hingga akhir Februari 2023, realisasi Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp186,9 T (26,8% dari Target). Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif serta memperhatikan posisi kas pemerintah. Strategi pembiayaan melalui utang tahun 2023 dilakukan dengan tetap mengutamakan penerbitan SBN Domestik, serta mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel, sedangkan penerbitan SBN valas digunakan untuk buffer pembiayaan utang. Selain itu, penerbitan lelang triwulan I 2023 diturunkan menyesuaikan dengan kondisi kas.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada peningkatan tekanan geopolitik, tingginya inflasi dan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap stabil, ditopang utamanya oleh kinerja dari sektor riil dan eksternal serta fiskal dan moneter. Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan surplus didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Sebagai shock absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi, dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
“Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal 1 kita optimis akan tetap terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai. Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel,” tutup Menkeu.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
