DAK Jateng Rp1,1 Triliun, Ganjar Dorong Kepala Daerah Fokus Tangani Infrastruktur
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di wilayahnya. Ganjar membeberkan, pemerintah pusat mengucurkan DAK untuk Jateng sebesar Rp1,1 triliun.
Hal itu disampaikan Ganjar saat Roadshow Musrenbang pertama di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, di Sasana Manggala Sukowati, Kabupaten Sragen, Senin (13/3/2023). Dalam kegiatan itu, kepala daerah di enam wilayah pengembangan menyampaikan masalah jalan rusak.
Dalam kegiatan, Ganjar menyampaikan kepada para kepala daerah agar fokus pada pelaksanaan penanganan infrastruktur, karena Jawa Tengah mendapat DAK sebesar Rp1,1 triliun.
“Bapak ibu tidak usah khawatir diprotes warga, karena saya juga tiap hari dilapori. Nah untuk infrastruktur, kita akan dapat bantuan Rp1,1 triliun untuk membereskan di Jateng. Pengerjaannya sudah mulai dilakukan,” ucap Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat itu akan digunakan untuk penanganan seluruh infrastruktur yang ada di Jawa Tengah.
“Solo Raya itu kemarin itu saya udah dikasih tahu karena apa, terkait dengan yang ada di sekitar Sragen yang banyak protes dari masyarakat ke saya itu, itu cukup banyak,” ujarnya usai acara.
Ganjar menjelaskan, nantinya DAK sebesar Rp1,1 triliun itu akan digunakan untuk sejumlah paket kegiatan. Antara lain, kegiatan preservasi ruas Jalan Galeh-Ngrampal di Sragen sebesar Rp9,9 miliar.
“Lalu preservasi ruas jalan Lasem sampai dengan Sale ini di sekitar Rembang sana. Ini gedhe karena rusaknya lumayan parah, sekitar Rp17 miliar,” katanya.
Selain itu, juga alokasi melalui Inpres infrastruktur. Di antaranya yang sudah berjalan di paket ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer sebesar Rp108,5 miliar, dengan nilai kontrak Rp97 miliar.
“Jadi beberapa ruas-ruas penting yang ini perlu kami kejar, kami komunikasi dan minta petunjuk dan bantuan dari pusat. Alhamdulillah beberapa bisa kami kerjakan,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, penanganan infrastruktur jalan sebenarnya sudah masuk dalam RPJMD, baik provinsi maupun daerah. Namun, selama dua tahun belakang harus direalokasi untuk penanganan Covid-19.
“Problem kita ini kan dua tahun kita nggak bangun ya, kemarin ya itu aja. Dananya di-refocusing untuk yang lain, sehingga ya kondisinya lumayan dedhel duel,” katanya.
Belum lagi, selama masa tersebut juga ditambah faktor penyebab lain. Di antaranya, hujan ekstrem, bencana, dan truk over dimensi over load.
Usulan Kelompok Minoritas
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengapresiasi kelompok minoritas yang menyampaikan usulan-usulan menarik. Kelompok minoritas yang dimaksud Ganjar adalah kelompok anak, perempuan dan disabilitas.
“Tadi dari perempuan itu soal pemberdayaan, terus kemudian perlindungan terhadap perempuan, termasuk unsur-unsur pekerja migran. Anak-anak menarik. Butuh fasilitas di sekolah itu yang nyaman, butuh model diskusi yang menarik apalagi dengan gurunya, butuh yang friendly, bukannya galak-galak,” ujarnya.
Selain itu, mereka juga punya menyinggung soal pernikahan dini yang masih marak terjadi. Ganjar berharap usulan dari kelompok minoritas ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program prioritasnya.
“Saya suka tadi, ada pelajar yang bicara soal pernikahan dini. Ini ide-ide yang menurut saya sangat luar biasa,” tegasnya.
Di sisi lain, Ganjar juga menerima banyak usulan mengenai infrastruktur. Misalnya di Surakarta yang mengusulkan agar revitalisasi Velodrome diprioritaskan. Selain itu juga Solo Techno Park.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
