Tinjau Lokasi Kebakaran, Wapres Ma’ruf Minta Depo Pertamina Plumpang Direlokasi dan Penuhi Aspek Keamanan
Jakarta – Kebakaran hebat terjadi di Depo milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam (03/03/2023) sekitar pukul 20.11 WIB. Selain menghanguskan sejumlah bangunan, kebakaran ini juga menyebabkan 17 orang meninggal dunia, lebih dari 50 orang luka-luka, dan ratusan orang lainnya mengungsi.
Saat meninjau langsung lokasi kebakaran pada Sabtu siang (04/03/2023), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa penataan kembali kawasan Depo Pertamina Plumpang harus dilakukan termasuk alternatif memindahan depo ke daerah pelabuhan Tanjuk Priok.
“Saya berharap supaya depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers di lokasi.
Tidak hanya Depo Pertamina Plumpang, tambahnya, depo-depo lain yang keberadaannya berisiko membahayakan masyarakat sekitar juga akan ditata ulang.
“Dan daerah ini nanti kita tahu lah supaya lebih teratur, lebih baik, aman, dan memenuhi persyaratan, sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa pelaksanaan evakuasi para korban kebakaran sejauh ini tidak mengalami kendala.
“Masalah evakuasi tidak ada masalah, kemudian masalah dampak akan terus dipantau, [pengungsi] yang ada di penampungan nanti itu Pertamina yang akan menanggulangi,” ujarnya.
Termasuk juga masalah logistik bagi para pengungsi, terang Wapres, seluruhnya ditanggung oleh Pertamina.
“Hal-hal lain seperti konsumsi, dan lainnya ditanggung Pertamina dan selalu dikirim, saya harapkan tak ada masalah yang dihadapi,” pungkasnya.
Sejalan dengan Wapres, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di lokasi yang sama menyampaikan bahwa BUMN telah menekankan agar daerah penyangga (buffer zone) antara kawasan obyek vital dan pemukiman masyarakat diperjauh.
“Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital, saya rasa tidak hanya kilang, tetapi juga Pupuk (Sriwijaya) yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan, itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat,” paparnya.
Untuk itu, ke depan ia ingin menata ulang zonasi kawasan obyek vital tidak hanya milik Pertamina, tetapi juga PLN dan Pupuk Sriwijaya.
“Supaya ada batasan-batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal, tetapi dengan segala yang kita inginkan bersama, semoga ini menjadi solusi juga bahwa masyarakat mengerti kawasan itu tidak aman jangan ditinggali kembali,” tutur Erick.
“Tadi Pak Wapres sudah mengarahkan nanti untuk kawasan ini [Depo Plumpang] bersama Pelindo [dan] Pertamina untuk mencari solusi,” imbuhnya.
Tidak hanya meninjau, pada kesempatan ini Wapres juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan.
Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran Depo Pertamina Plumpang masih dalam proses penyelidikan pihak yang berwenang. Sebelumnya, diberitakan bahwa pipa bensin di kompleks Depo Pertamina Plumpang meledak dan menyebabkan api membumbung tinggi dan menyambar rumah-rumah warga di sekitar Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
