Hasto: Kebudayaan Jadi Modal Penting Kemajuan Indonesia
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristoyanto mengungkapkan kesannya terhadap Bali sebagai manifestasi sempurna negeri spiritual dan berbudaya. Ia menyebutkan Bali sebagai titik temu peradaban dunia yang selalu kokoh dengan identitas kulturalnya meski dibanjiri arus modernitas.
“Saya begitu mencintai bali dan banyak belajar tentang spiritualitas disini, bagi saya pribadi bali menghadirkan dirinya sebagai manifestasi sempurna negeri spiritual. Setiap berada di Bali selalu terasa berbeda. Bali menjadi bukti perpaduan spiritualitas yang hidup dan membumi, dengan kebudayaan, dan keindahan alam rayanya. Bali menjadi titik temu peradaban dunia. Bali tiada henti dibanjiri arus modernitas yang hebat dari seluruh dunia, namun Bali selalu kokoh pada identitas kulturalnya,” ujar Hasto saat orasi ilmiah berjudul ‘Teguh Indonesia Berkepribadian’ di Kampus Institut Seni Indonesia, Denpasar, Bali, Selasa (28/2/2023).
Menurut Hasto, apa yang terjadi di Bali, mengingatkannya pada tulisan Franz Magnis-Suseno dalam the Javanese Ethics and World View. Dalam tulisan Magnis-Suseno, ditegaskan pentingnya panduan hidup atas dasar moral, hati nurani, dan olah rasa.
“Dalam tulisan itu ditegaskan pentingnya panduan hidup atas dasar moral, hati nurani, dan olah rasa. Hal yang paling menonjol dalam etika Jawa, terletak pada penekanan dimensi keselarasan antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (keteraturan semesta),” urai Hasto.
Hasto menyampaikan, dalam sisi lain ketika Indonesia menghadapi masa-masa genting akibat perang dingin, berbagai ancaman ditujukan kepada Presiden Soekarno. Sebab pemikiran geopolitik Soekarno mampu membangun kepemimpinan Indonesia atas Asia-Afrika dan Amerika Latin. Dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan kaum neokolonialisme dan imperialism pada saat itu.
“Dalam periode itulah Bung Karno memperkenalkan konsepsi Trisakti. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.” tuturnya.
Untuk itu, Hasto yang merupakan doktor ilmu pertahanan Universitas Pertahanan berharap seluruh kampus seni di Indonesia berkolaborasi dan menyatu menjadi institusi seni Indonesia. Institusi seni itu diharapkan dapat menjadi wujud kepemimpinan Indonesia di bidang seni dan budaya secara global.
“Saya membayangkan nantinya sebagai bagian dari kepemimpinan Indonesia bagi dunia, suatu saat dapat dibangun pusat kebudayaan dan institut seni Indonesia di New York, Amerika Serikat. Di situlah gambaran kepemimpinan Indonesia di dunia pada bidang seni budaya,” ujar Hasto.
Hasto menuturkan, karena itulah apa yang disampaikan Bung Karno dan Franz Magnis Suseno nampak benang merahnya, mengingat kebudayaan dibangun sebagai buah cipta karsa dan rasa. Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan adalah garis ideologis Bung Karno untuk menghadirkan Indonesia yang bangga dengan karakternya, adat istiadat, kebudayaannya, termasuk kulinernya.
“Melalu revolusi mental ditransformasikanlah kebudayaan itu, menjadi sistem budaya sebagai bangsa besar, bangsa yang mewarnai peradaban dunia. Bagi saya pemikiran geopolitik Soekarno pada dasarnya adalah ilmu kepemimpinan Indonesia bagi dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan suatu nilai-nilai keadilan dan pemikiran geopolitik kita termasuk dengan kebudayaan untuk mewujudkan dunia dengan cita-cita kemanusiaannya,” paparnya.
Hasto Kristiyanto mengatakan ada fenomena menarik ketika para pelancong domestik dan manca negara datang ke Bali. Atmosfirnya sungguh berbeda.
“Ada sesuatu hal unik, sesuatu yang khas yang ditangkap oleh “rasa”, melalui pancaindera. Alam Bali memudahkan berkontemplasi, hingga terciptalah rasa nyaman, at home, ataupun sesuatu hal yang menciptakan rasa aman,” ungkap Hasto.
Menurut Hasto, fakta empiris yang ditemukan, bahwa di Bali ini falsafah, sistem nilai, kultur, hingga tradisi masyarakatnya saling beresonansi, membikin alam ikut berbicara. Suasananya sangat khas, dimana seluruh karya seni berpadu. Hasilnya ciri-ciri kebudayaan tampil begitu menonjol.
“Kebudayaan menyajikan sistem nilai, tradisi, dan juga pengetahuan yang ikut memengaruhi perilaku masyarakatnya dalam keteraturan bersama. Mereka yang hadir di Bali dengan beragam budaya ikut meluruh, hingga cara berpikir, berbicara, dan perilaku dipengaruhi oleh magnet kultural Bali. Tanpa terasa proses inkulturasi dan akulturasi berjalan secara natural, saling melengkapi,” paparnya.
Hasto mengatakan, tepat kiranya apabila kita memahami kebudayaan sebagaimana disampaikan oleh Clifford Geertz. Menurutnya, kebudayaan merupakan seperangkat peralatan simbolik untuk mengendalikan perilaku. Kebudayaan tidak lain merupakan pedoman yang digunakan oleh manusia dalam bertingkah laku dan berinteraksi, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Menurut Hasto, Bali bisa menjadi pusat pengembangan kebudayaan Indonesia dan dapat ditransformasikan juga sebagai sumbangsih Indonesia bagi dunia. ISI Denpasar, kata Hasto bisa terus menggali dan mengembangkan pendekatan akademis dan empiris dalam menyusun suatu strategi kebudayaan bagi Indonesia dan dunia. Ditekankan, Bali telah membuktikan keandalan sistem kebudayaannya bagi seluruh warga Indonesia.
“Dengan berbagai bukti otentik seperti peninggalan lontar, karya seni, tari-tarian, hingga kebudayaan Bali dalam pengertian luas, saya meyakini bahwa di Bali ini tercermin akar kebudayaan Nusantara, suatu identitas kebudayaan yang lahir dari hasil dialektika budaya nusantara dengan peradaban dunia,” kata Hasto.
Hasto mengungkapkan kebudayaan bisa menjadi modal penting untuk membangun kemajuan Indonesia. Secara empiris sudah dibuktikan Jepang, Korea, Eropa, hingga Tiongkok, dan Amerika.
Untuk itu, Hasto, menyebutkan ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan terkait hal tersebut.
“Pertama, perlunya kajian akademis tentang seluruh muatan budaya Bali, dengan menggali seluruh karya sastra, falsafah, nilai, dan tradisi kebudayaan yang ada sebagai hasil dari dialektika peradaban, baik dari dalam negeri-nusantara maupun dalam titik temunya dengan peradaban dunia,” kata Hasto.
Kedua, pentingnya untuk melihat secara kritis dengan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem pengetahuan, termasuk menempatkan pentingnya kritik kebudayaan. Hasto mengutip pernyataan Ignas Kleden, kritik kebudayaan yang valid mempersoalkan nilai budaya dalam konteks kognitifnya, yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-historis kebudayaan tersebut.
“Ketiga, seluruh nilai yang terkandung dalam kebudayaan, menjadi desain penting di dalam merumuskan strategi kebudayaan Indonesia, agar seluruh proses modernisasi yang ada tetap berdiri kokoh pada identitas kebudayaan bangsa,” ujar Hasto.
Keempat, kata Hasto, perlu revolusi mental untuk membangun rasa bangga pada kebudayaan nasional, dan mengambil spirit yang terkandung di dalamnya bagi kemajuan Indonesia raya. Melalui nation and character building, kebudayaan membangun mentalitas pelopor dan pejuang yang begitu penting bagi kemajuan.
“Kelima, bahwa upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membangun ketahanan nasional dalam bidang kebudayaan, harus didasarkan pada ideologi Pancasila bercirikan kebudayaan bangsa,” ujar Hasto.
Kepada para wisudawan dan wisudawati ISI Denpasar, Hasto berpesan agar terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penopang berkembangnya kebudayaan nasional yang berkemajuan, namun tetap kokoh pada identitas kebudayaan bangsa.
“Terus perkuat riset dan inovasi. Dari kebudayaan Bali ini jika digali secara mendalam, akan menjadi sumber pengetahuan yang khas Indonesia, dan sangat penting bagi desain kebijakan masa depan. Mari bangun kepemimpinan Indonesia di dunia pada bidang kebudayaan,” kata Hasto.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.