Bantu PLTS “Rooftop” untuk Ponpes di Kudus, Ganjar: Belajar Transisi Energi Kecil-kecilan
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop senilai Rp60 juta untuk Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Kabupaten Kudus, Jumat (3/3/2023). Bantuan itu diharap jadi stimulan bagi kelompok masyarakat untuk memulai transisi energi.
Perwakilan ponpes, KH Muh Jazuli mengatakan, kehadiran orang nomor satu di Jawa Tengah itu, telah dinantikan para santri sejak pagi. Ia senang karena Ganjar datang, bahkan memberikan bantuan.
“Santri di sini jumlahnya ada sekitar 1.000 (orang), putra dan putri. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur diampiri, disilaturrahimi orang nomor satu Jawa Tengah dan Kudus, ini kebahagiaan bagi keluarga besar pesantren. Ini kebersamaan ulama umaro, inilah contohnya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga jadi berkah untuk kita semuanya,” katanya.
Selain Ponpes Darul Falah Jekulo, bantuan PLTS Rooftop juga diberikan kepada Ponpes Al-Qur’an Arroudlotul Mardliyah II. Ganjar juga menyerahkan bantuan paket sarpras perikanan budidaya senilai Rp19 juta untuk Remaja Asri.
Bantuan yang diserahkan kepada Pemkab Kudus di antaranya rehab RTLH untuk 39 orang senilai Rp780 juta, bantuan sarpras desa untuk 218 titik lokasi senilai Rp26 miliar, dan bantuan pengembangan desa wisata di tiga titik senilai Rp300 juta. Total bantuan yang diberikan senilai Rp41,8 miliar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bantuan PLTS Rooftop ini hanya sebagian dari berbagai bantuan yang diberikan di Kabupaten Kudus. Harapannya, masyarakat makin mengenal PLTS.
“Kami dorong pondok pesantren, ada sekolahan, ada tempat-tempat kelompok kegiatan masyarakat, kami kenalkan PLTS, agar mereka mulai belajar transisi energi yang kecil-kecilan dululah,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, pengembangan energi baru terbarukan terus dilakukan di Jawa Tengah. Tidak mudah, karena masyarakat harus diberikan sosialisasi dan edukasi. Mantan anggota DPR RI itu tak menampik mahalnya infrastruktur pendukung menjadi kendala.
“Tapi kami mulai kenalkan dengan cara pemerintah hadir sekaligus sebagai stimulan. Tapi nanti kalau kenal, produksi mulai banyak, harapan kami nanti mulai terbiasa. Karena nanti kalau sudah masuk mobil motor listrik kan orang mulai terbiasa,” ujarnya.
Khusus terkait bantuan, Ganjar menegaskan agar tata kelola keuangannya diatur sebaik mungkin. Ketua PP Kagama itu menitipkan agar integritas dan governance di desa dijaga.
“Tata kelola keuangannya mesti bagus. Kalau nggak tahu tanya. Kedua, juga saya minta tidak boleh ada yang potong, siapa pun, nggak boleh. Sehingga kalau ada yang motong, laporkan ke saya agar kami bisa menggunakan itu dengan benar,” tandasnya.
Sebagai informasi, bauran EBT di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir dilaporkan terus mengalami peningkatan. Pada 2018, capaian bauran EBT berada di angka 10,82 persen atau melampaui target yang dipatok di 10,32 persen. Pada 2022 lalu, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian bauran EBT sudah berada di angka 15,76 persen. Berdasarkan Perda Jateng Nomor 12/2028, diharapkan bauran EBT pada 2050 bisa menyentuh angka 28,82 persen.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
