Legislator Harap PTPN Bisa Wujudkan Kedaulatan Pangan
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Akram berharap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dapat memiliki kontribusi yang riil dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun dalam mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri.
Menurutnya, hal tersebut dapat dimulai dengan meningkatkan kinerja dari sektor-sektor produksi milik PTPN itu sendiri. Salah satunya dengan cara meningkatkan kontribusinya di sektor CPO. “Kita sangat berharap bagaimana (PTPN) punya kontribusi peningkatan produksi di sektor CPO yang sekarang kontribusinya baru tujuh persen atau malah masih enam persen. Ke depan harus meningkat tajam ini bisnis sawit, karena pasarnya memang besar baik untuk konsumsi rumah tangga, industri, maupun mendukung green energy, ini sangat besar pasarnya,” ujarnya usai pertemuan dengan PTPN dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/2/2023).
Selain di sektor CPO, Amin juga menyoroti peningkatan produksi gula nasional. Ia menjelaskan bahwa konsumsi gula nasional bisa mencapai tujuh ton per tahun, sementara produksi gula nasional masih berada di angka 2,35 ton per tahun. Sedangkan, sisanya Indonesia masih mengimpor dari negara lain.
“Coba setahun hampir lima juta lho ton impor gula, dan itu yang impor juga swasta semua. Itu krisis yang sangat besar bagi BUMN kita dan bisa meningkatkan devisa buat negara kita. Kita tidak usah berpikir ekspor, pasarnya ada di dalam negeri berbentuk sektor rumah tangga maupun industri ya, tujuh juta ton dan sekarang produksinya baru dua juta ton,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Untuk itu, Amin meminta agar PTPN Holding dapat meningkatkan potensi yang ada sehingga nantinya kebutuhan gula nasional diharapkan dapat terpenuhi. “Tentu ini dengan hadirnya PT SGN yang merupakan holding dari PTPN ini kita sangat mendorong agar benar-benar mereka bekerja keras mendayagunakan potensi yang ada, potensi lahan, potensi SDM kita, potensi lahan kita, juga pendanaannya harus bersinergi sehingga produksi gula nasional kita meningkat secara signifikan khususnya yang disumbangkan oleh BUMN gula dalam hal ini,” imbuhnya.
Sektor lain yang menjadi perhatian Amin adalah persoalan kedelai. Ia mendorong PTPN untuk dapat memaksimalkan lahan-lahan yang ada untuk menanam kedelai. Pasalnya, hingga kini, sebanyak kurang lebih 90 persen kebutuhan kedelai dalam negeri masih impor. Hal ini berarti hanya sebanyak 10 persen kebutuhan kedelai dapat dipenuhi dari dalam negeri.
“Saya punya tetangga petani-petani juga di desa dulu begitu mudah tanam kedelai itu, kenapa ini tidak digalakkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri ? minimal mengurangi impor, karena kita sangat khawatir sekarang khususnya untuk tempe. Tempe yang sering kita konsumsi itu sudah dicampur bahan-bahan lain, bukan kedelai murni,” tambahnya
Untuk itu, Amin berharap PTPN dapat terus berperan dan berkontribusi dengan baik guna mewujudkan kedaulatan pangan yang selama ini dicita-citakan Indonesia. “Dari paparan Dirut holding PTPN Pak Abdul Ghani ini sangat bagus untuk proyeksi ke depan, jangka pendek maupun jangka menengahnya itu sangat bagus. Tentu kita berharap PTPN punya kontribusi yang real dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam mewujudkan terciptanya bukan sekadar ketahanan tapi lebih kemandirian pangan, kalau perlu kedaulatan pangan,” harapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
