Peran Masyarakat Sangat Dibutuhkan Guna Jaga dan Rawat Alam Demi Air Bersih
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai bahwa peran dari masyarakat sangat dibutuhkan guna menjaga dan merawat alam demi hadirnya air bersih, di samping pembangunan infrastruktur. Hal itu ia sampaikan ketika berbicara soal pentingnya investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam sidang parlemen di Markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pekan lalu.
“Saya mengajak seluruh pihak, terutama stakeholder terkait dan juga masyarakat sendiri untuk menjaga dan merawat kebersihan sungai. Karena sungai sangat bermanfaat demi keberlangsungan hidup kita,” kata Puan dalam rilis yang diterima tim Parlementaria, Kamis (23/2/2023).
Diketahui, sejumlah sungai di Indonesia tak hanya sekadar untuk menjadi bahan baku air untuk rakyat, namun air di sungai tersebut juga dapat menjadi pemutar turbin untuk kebutuhan listrik. Beberapa sungai yang menjadi turbin tersebut, di antaranya, seperti sungai Citarum di Jawa Barat yang keberadaannya menjadi sumber kehidupan perekonomian bagi banyak orang.
Meski begitu, tidak sedikit ditemukan permasalahan serius terkait lingkungan sungai. Salah satunya mengenai kebersihan dan terabaikan perawatannya. Sehingga, menyebabkan sungai kotor dan dampak-dampak alam lainnya. Untuk itu, Puan mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan sungai.
“Rawat dan jaga selalu sungai dan lingkungan di sekitarnya. Sebab sungai yang sehat menjadi salah satu cara kita dalam mendapatkan akses air bersih,” ucap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.
Lebih lanjut Politisi Fraksi PDIP ini menjelaskan bahwa menjaga dan merawat sungai tersebut berarti juga berupaya untuk menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik. “Maka saya mengapresiasi pihak-pihak, termasuk relawan dan kelompok masyarakat yang turut andil membantu Pemerintah dalam perawatan sungai,” imbuh Mantan Menko PMK ini.
Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini mengatakan, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa pada isu akses air bersih dan sanitasi, yang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Apalagi, kata Puan, keberadaan mata air dan air tanah pada saat ini terus berkurang.
“Berbagai penelitian juga telah merekomendasikan pelarangan pemakaian air tanah untuk dikonsumsi karena pencemaran lingkungan. Masalah kualitas air juga disebabkan oleh akses sanitasi yang buruk. Ini masih menjadi PR kita bersama,” sebut Cucu Proklamator Bung Karno ini.
Oleh karena itu, pada setiap forum-forum internasional, Puan kerap menyuarakan pentingnya bantuan negara maju kepada negara berkembang dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Sebab, untuk membangun infrastruktur dalam mengatasi masalah lingkungan, dibutuhkan investasi yang tidak sedikit.
“Di luar pembiayaan, kita juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif. Hal ini yang juga terus dikerjakan oleh DPR RI,” ungkap Puan.
Selain persoalan air bersih dan sanitasi, Puan juga menyoroti persoalan daerah aliran sungai (DAS) yang berisiko tinggi. Laporan dari salah satu harian nasional menyebutkan bencana banjir dan longsor di sejumlah DAS terus meningkat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Laporan yang sama menyatakan, banjir dan longsor di ratusan DAS di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mengingat sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan, Puan mengingatkan Pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih maksimal. “Selain kebijakan dan program pemulihan DAS, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Terutama warga yang tinggal di kawasan DAS,” jelas Puan.
Puan menekankan, menjaga sungai dan lingkungan di sekitarnya juga akan membantu mengatasi krisis iklim yang menyebabkan terjadinya banyak bencana alam. “Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengakselerasi langkah-langkah dan beradaptasi untuk mengatasi krisis iklim,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
