Sudin : Ketersediaan Beras Harus Terjaga, Jangan Sampai Masyarakat Indonesia Kesulitan
Jakarta – Beras merupakan komoditas strategis di Indonesia yang keterjangkauan harga dan pasokan beras harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok utama masyarakat. Selain itu, Beras juga merupakan salah satu komponen bahan pokok penyumbang inflasi.
“Sehingga sangat dipahami jika pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga dan pasokan beras di tingkat masyarkat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin RDPU dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia dan Pengusaha Pedagang Beras mengenai ketersediaan gabah dan beras di penggilingan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Dijelaskan Sudin, Pada RDP tanggal 23 November lalu, Kementerian pertanian menyatakan bahwa stok beras di penggilingan pada Oktober minggu keempat tahun 2022 dan dari hasil konfirmasi dinas pertanian provinsi yaitu sebanyak 1,8 juta beras, serta telah dilakukan validasi di lapangan untuk kesanggupan penggilingan memasok ke Bulog selama November sampai Desember sebesar 351.370 ton yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.
“Dalam rapat yang sama, Bulog menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan TNI, Polri serta Pemprov terkait kesiapan stok di penggilingan yang hasilnya adalah kuantum beras di penggilingan jauh dibawa data yang disampaikan sehingga per tanggal 22 November stok hanya sebesar 594,856 ton,” katanya.
Sudin mengungkapkan, Komisi IV melihat terjadi kontradiksi antara data pasokan beras yang disampaikan oleh Kementan dan Perum Bulog. UUntuk itu pada Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, Komisi IV ingin mendapatkan dan menggali informasi mengenai ketersediaan stok beras di penggilingan.
“Katanya nih ya, data BPS mengatakan di penggilingan ada sekian juta ton, kemudian di pasar ada sekian juta ton, yang saya bingung di rumah tangga pun BPS tahu jumlahnya berapa, ini saya agak bingungnya satu hal apakah di rumah tangga itu merupakan surplus, kalau surplus itu kan artinya lebih,” terangnya.
Kemudian terakhir rapat tambah Sudin, Kementan siap menyiapkan beras sebanyak 600 ribu ton selama kurun waktu 6 hari kerja, namun Bulog mendapatkan info yang beda lagi, ternyata berasnya tidak ada. Maka dari itu, Komisi IV ingin mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan stok Beras di penggilingan, untuk kemudian menjadi bahan masukan pada rapat kerja Komisi IV.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat. “Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ,” katanya.
Sutarto lantas menjelaskan secara rinci berapa stok beras di beberapa daerah penggilingan padi yang ada di Indonesia. Menurutnya, stok masih ada meski tidak cukup untuk cadangan nasional. Ia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi, tetapi tidak dilakukan pendataan ke 170 ribu penggilingan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan data Sutarto, penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang masih memiliki stok beras. Menurutnya, penggilingan padi yang memang masih eksis melakukan kegiatan bisnis, pasti akan terus membeli dan menyalurkan beras setiap harinya. Namun, hal itu dilakukan terbatas sesuai dengan kawasan pasarnya saja.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
