Kemenkes Siapkan 14.641 Sarana Kesehatan di Jalur Mudik Nataru 2023
Jakarta – Pada libur Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru), diperkirakan akan terjadi lonjakan mobilisasi masyarakat sebesar 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 44,17 juta orang. Diprediksi terjadi pergerakan masyarakat dari wilayah Jabodetabek mencapai 16,5 persen atau sekitar 7,1 juta orang.
Dengan tingkat mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut, dikhawatirkan akan berpotensi terjadinya peningkatan kasus COVID-19, dan kasus lainnya seperti kecelakaa, dan kasus akut penyakit lain.
Diperlukan kesiapsiagaan sektor kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19, pemberian pelayanan kesehatan lain selama mobilisasi masyarakat menghadapi liburan Nataru meliputi pengobatan penyakit sehari-hari, penyakit akibat perjalanan, tindakan kesehatan pada kecelakaan lalu lintas, serta melakukan surveilans kesehatan untuk mengantisipasi potensi adanya kejadian luar biasa.
“Seperti yang kita tahu pandemi belum sepenuhnya berakhir, potensi penularan masih ada, bahkan penularan untuk penyakit infeksi lainnya. Karenanya menghadapi libur nataru, beberapa langkah antisipasi telah kami siapkan. Antisipasi ini harapannya mampu menekan potensi penularan penyakit,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dr. Yanti Herman, SH, MH. Kes.
Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah antisipatif menahan laju kenaikan COVID-19 dalam menghadapi masa liburan Nataru. Di antaranya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan melakukan koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait seperti Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol, Jasa Raharja, dan K/L terkait.
“Menghadapi libur Nataru tahun ini, sejumlah fasyankes telah kami siagakan di seluruh jalur mudik. Total ada sekitar 14.641 sarana kesehatan sudah kami siapkan, terdiri dari 901 Pos Kesehatan, 10.321 Puskesmas, 3.117 RS, 51 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan 251 Public Safety Center (PSC) 119,” ujar dr. Yanti.
Untuk Puskesmas, RS, dan PSC 119 yang berada di jalur utama mudik wajib mempersiapkan SDM dan pelayanan nya selama 24 jam. Sehingga sangat perlu mempertimbangkan pemilahan dan triase yang baik agar meminimalisir potensi merebaknya masalah-masalah kesehatan (kecelakaan, pemudik sakit, dll) dengan menentukan rumah sakit rujukan yang paling dekat dengan wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan atau jarak yang dekat dari pos kesehatan.
Pos Kesehatan disiapkan di pintu Pintu Exit Tol, Di Jalur Tol Operasional (Rest Area) Pos Kesehatan Di Jalur Non Tol, Pos Kesehatan Di Jalur Penyeberangan, Pos Kesehatan Di Bandara, Tempat ibadah yang ramai dikunjungi masyarakat, dan Tempat Wisata. Selain menyiapkan sarana Kesehatan tersebut juga disiapkan pelayanan vaksinasi khususnya vaksinasi booster, baik di beberapa pos kesehatan dan puskesmas.
Di samping itu, promosi Kesehatan mengenai pentingnya protokol kesehatan selama libur Nataru juga dilakukan pada setiap pos Kesehatan yang didirikan, hal ini sesuai Inmendagri Nomor 50 Tahun 2022 dan Inmendagri Nomor 51 Tahun 2022, bahwa seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini masuk dalam PPKM kategori level 1, seluruh kegiatan masyarakat dapat dilakukan secara normal dengan protokol Kesehatan ketat.
Pemantauan kesiapan pos Kesehatan, fasilitas pelayanan Kesehatan, dan sarana Kesehatan lain pada libur natal 2022 dan tahun baru 2023 dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui direktorat Pelayanan Kesehatan Primer dengan melibatkan lintas program terkait di lingkungan Kemenkes mulai tanggal 21 Desember 2022 -23 Desember 2022 melalui 3 jalur yaitu jalur pantai utara (pantura), jalur pantai selatan (Pansela) dan jalur Merak-Bakauheni.
Kunjungan pertama untuk jalur Pansela dimulai dari Gereja Katedral Jakarta untuk melihat kesiapan gereja dalam menghadapi ibadah Natal tahun ini. Pastor Kepala Gereja Albertus Hani Rudi Hartoko SJ didampingi Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Sudin Jakarta Pusat dan Puskesmas Sawah Besar menyambut rombongan tim pemantauan, dan menyatakan bahwa gereja dalam menyambut lonjakan umat yang akan beribadah natal sudah menyiapkan protokol Kesehatan secara ketat, selain harus menggunakan masker selama ibadah, sarana hand sanitizer disiapkan di setiap sudut gereja, serta termal scanner di pintu masuk.
Pihak gereja juga sudah memodifikasi air suci yang ditempatkan dalam wadah hand sanitezer, sehingga umat yang beribadah mengambil air suci tidak bersama lagi dalam satu wadah. Begitu juga kotbah dan doa-doa sudah dikemas dalam bentuk e-book. Donasi para umat disalurkan ke gereja melalui transfer atau QR scan yang sudah disiapkan di setiap tempat duduk gereja.
“Menjelang Nataru, hari ini kita melakukan kunjungan ke Gereja Katedral Jakarta. Tadi pihak gereja juga sudah menyampaikan kesiapan mereka jelang ibadah Natal. Secara keseluruhan, mereka sudah siap khususnya dalam penerapan protokol kesehatan,” tutur dr. Yanti.
Target yang diharapkan dari pemantauan persiapan Nataru tahun ini adalah kesiapan pemerintah pusat dan daerah sehingga kegiatan masyarakat baik ditempat ibadah dan fasilitas umum lainnya dapat berjalan dengan baik. Liburan Nataru ini agar tidak menjadi momen penularan COVID-19, yang pada akhirnya strategi pemerintah menuju endemis COVID-19 dapat terwujud.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
