BAKN Serap Masukan Akademisi Unpad Terkait Pengelolaan Produk CHT
Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat. Hal itu dalam rangka untuk menyerap pandangan dari para akademisi di kampus tersebut, terkait pengelolaan produk Cukai Hasil Tembakau (CHT), baik dari sisi kesehatan, cukai tembakau, hingga warisan budaya.
Kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad, serta para akademisi yang tergabung dalam CEDS (Center for Economics and Development Studies) FEB Unpad. Ketua Tim Kunspik BAKN DPR RI, Bachrudin Nasori, untuk mengukur bagaimana dampak dari merokok, meskipun ia berharap dampak signifikan bagi kesehatan itu tidak berasal dari rokok kretek tanpa filter (cigarette).
Sebab, ia menilai, rokok cigarette merupakan peninggalan budaya bangsa satu-satunya di dunia dan menjadi salah satu identitas Indonesia. Karena itu, selaku Anggota DPR, ia akan mengusulkan kepada UNESCO agar rokok cigarette ini menjadi peninggalan budaya Indonesia, seperti angklung, dan lain-lainnya
“Nah, kalau itu sudah menjadi budaya bangsa maka orang datang ke Indonesia. Dengan harapan, kalau tidak membawa pulang rokok cigarette (berarti) belum ke Indonesia. Sama seperti (kalau) kita pergi ke Korea Selatan, sebelum membawa pulang gingseng kita belum ke korea,” jelas Bachrudin Nasori usai memimpin pertemuan dengan peneliti CEDS FEB Unpad dan Wakil Dekan Unpad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/12/2022).
Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini juga mengatakan bahwa hasil penelitian dari peneliti CEDS Unpad, terungkap bahwa dampak dari rokok itu luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Bahkan, jika negara mendapatkan Rp203 triliun dari hasil cukai rokok, ternyata tidak berdampak positif untuk kesehatan. Bahkan, negara harus mengeluarkan biaya 10 kali lipat untuk kesehatan terdampa rokok tersebut.
“Yang kedua, saya banyak masukan bahwa dampak daripada rokok ini luar biasa terhadap kesehatan. Katakan kita dapat Rp203 triliun tapi untuk mengobatinya (kita harus) mengeluarkan biaya 10 kali lipat. Jadi apa yang dihasilkan dari cukai rokok ternyata tidak berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia,” ujar Bachrudin.
Diketahui, dalam kesempatan yang sama, BAKN DPR RI juga melakukan Kunspik ke Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Kunspik BAKN DPR RI ke UB tersebut juga dalam rangka untuk menyerap masukan terkait pengelolaan produk Cukai Hasil Tembakau (CHT), baik dari sisi kesehatan, cukai tembakau, hingga warisan budaya.
Karena itu, Politisi Fraksi PKB ini juga mengatakan nantinya usulan dari para akademisi, baik UB maupun Unpad ini akan digabungkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan anggaran dari Badan Intelijen Negara (BIN) RI
“Nah, jadi saya usulkan Karena nanti ada (dampak terhadap) ekonomi kesehatan di mana akan menghitung dampak kesehatan yang dihasilkan rokok cigarette dan non cigarette jadi kedepan nanti saya akan menggabungkan Unpad, UB, dengan BIN RI. Agar BIN RI membiayai nanti Unpad dan UB untuk meneliti dampak kesehatan dari rokok tersebut,” jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Salah satu peneliti CEDS UNPAD, Alfiah, mengutarakan bahwa dampak ekonomi dari kebiasaan merokok itu sangatlah besar, khususnya biaya secara langsung untuk kesehatan maupun biaya ekonomi, baik untuk jangka menengah mapun panjang.
“Terakhir kita juga menyampaikan hasil temuan hasil penelitian gabungan CEDS UNPAD dengan Indonesia Heart Society bahwa sebetulnya economic cost dari merokok itu besar sekali. Jadi, negara pun berat mengeluarkan dana kalau kita menghitung biaya secara keseluruhan dari merokok seperti itu.
Wakil Dekan FEB Unpad, Kurniawan Saefullah, pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan BAKN DPR RI ini, termasuk dari CEDS Unpad yang telah memaparkan dan berdiskusi mengenai fakta-fakta tentang cukai tembaga.
“Kami juga belajar bahwa perlu melihat trade off antara biaya ekonomi dengan dampak adanya pengangguran yang ditimbulkan kalau ada pengetatan konsumsi rokok, dan sebagainya. “Mudah-mudahan ada titik temu antara apa yang dihasilkan antar kampus dengan apa yang bisa diusulkan kepda pengambil kebijakan, terutama ketika mempertimbangkan secara keseluruhan pertimbangan tidak hanya dari satu sisi saja”, tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
