Jaga Ketahanan Ekonomi Nasional, Presiden Jokowi: Fiskal dan Moneter Harus Selalu Berdampingan
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimistis namun tetap hati-hati dan waspada dalam menghadapi kondisi global di tahun 2023 yang masih penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Dalam melakukan perumusan kebijakan, Presiden menekankan agar sinergi fiskal dan moneter terus diperkuat sehingga kebijakan atau policy ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
“Kita semuanya harus optimis tahun depan tetapi tetap harus hati-hati, harus waspada setiap membuat policy, fiskal moneter harus selalu berbicara, harus selalu berdampingan sehingga semua policy yang ada itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara,” ujar Presiden Jokowi saat berbicara di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022, Rabu (30/11/2022), di Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta.
Presiden pun menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam menghadapi kondisi global tersebut.
Pertama, adalah ekspor. Presiden menyampaikan, nilai ekspor Indonesia yang tahun lalu dan sekarang melompat sangat tinggi dapat mengalami penurunan di tahun mendatang terdampak situasi perekonomian di sejumlah mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok dan Uni Eropa.
“Problem di Tiongkok yang belum selesai sehingga ekonomi mereka juga turun karena policy nol COVID-19. Kemudian di Uni Eropa juga sama. Pelemahan ekonomi pasti, resesinya kapan, tinggal ditunggu saja, kita tunggu saja tapi pelemahan ekonomi pasti. Di Amerika juga sama, Fed Funds Rate terus naik. Artinya, itu mengerem pertumbuhan, artinya ekonominya pasti akan melemah. Ekspor kita ke sana juga gede banget, ekspor kita ke Tiongkok/Cina itu gede banget, ke Uni Eropa juga gede. Oleh sebab itu, hati-hati,” ujarnya.
Kedua, adalah investasi. Presiden menilai, upaya reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mendorong timbulnya kepercayaan dari para investor. Hal ini, imbuh Presiden, harus diikuti oleh implementasi yang benar di lapangan.
“Dilihat bahwa kita memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru, kita ingin membangun sebuah mindset baru, itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita. Tapi hati-hati, masih perlu policy-policy yang kita reform, dan perlu pelaksanaan di lapangan yang benar,” ujarnya.
Di tahun 2023 pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp1.400 triliun atau meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp900 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Meski tidak mudah karena semua negara berebut investasi, Presiden meyakini pemerataan pembangunan yang dilakukan di seluruh tanah air akan mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Saya titip tadi kepada seluruh kementerian, kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow/arus modal masuk dalam rangka investasi ini. Karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, pemerataan pembangunan juga berdampak besar pada peningkatan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sekaligus investasi di luar Jawa, seperti di kawasan pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Morowali di Sulawesi Tengah.
“Tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang investasi di luar Jawa itu sudah lebih besar dari Pulau Jawa. Dulu biasanya angkanya 70:30, Jawa 70, luar Jawa 30, sekarang luar Jawa sudah 53 persen, luar Jawa sudah 53 persen. Inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa,” tuturnya.
Ketiga, Presiden menekankan pentingnya untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang sangat berdampak pada produk domestik bruto (PDB) nasional.
“Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi, yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga ini tetap tumbuh dengan baik, sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
