Bertemu MRP dan DPRP, Wapres Ma’ruf Ajak Penguatan Kolaborasi Majukan Kesejahteraan Papua
Jayapura – 21 November 2022 yang lalu, Provinsi Papua baru saja memperingati Hari Otonomi Khusus (Otsus). Tanggal tersebut menandakan memasuki 21 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Untuk itu, diperlukan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Saya mengajak semua pihak untuk memperkuat pola sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi, di tingkat pusat, provinsi, juga kabupaten/kota, termasuk mengoptimalkan kemitraan dengan para pihak terkait lainnya,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat membahas pelaksanaan otonomi khusus Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran, di Aula Lantai 8 Gedung Keuangan Negara, Jl. Ahmad Yani No. 8 Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (29/11/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah beserta MRP dan DPRP yang telah mengelola perkembangan otsus dan mengharapkan peningkatan kinerja bersama di masa yang akan datang.
“Saya mengapresiasi Pemda Papua, DPRP, dan MRP, yang telah mengelola otsus dengan segala dinamikanya. Saya harap kinerja bersama ini dapat semakin ditingkatkan ke depan,” pesan Wapres.
Menurut Wapres, seluruh upaya yang dilakukan untuk menciptakan kedamaian dan inklusivitas bagi masyarakat Papua.
“Kita semua ingin mewujudkan Tanah Papua yang inklusif dan damai,” ucapnya.
Sementara itu, menindaklanjuti adanya Daerah Otonom Baru (DOB) yang menghadirkan provinsi-provinsi baru di Papua, Wapres menekankan kehadiran provinsi baru tersebut menjadi game changer, yang mampu meningkatkan pembangunan dan kualitas publik di Papua.
“Kehadiran provinsi-provinsi baru ini agar disikapi sebagai game changer yang akan mengubah desain pembangunan dan pelayanan publik, sehingga lebih dekat ke akar rumput,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wapres mengajak masyarakat Papua untuk meningkatkan semangat dan niat dalam memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Mari kita niatkan kita ingin memulai membangun Papua dengan semangat yang baru, tekad yang baru, desain baru, dan akan menghasilkan hasil yang optimal untuk Papua,” ajaknya.
Acara dilanjutkan dengan penabuhan tifa sebagai tanda peresmian operasional Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP). Sebelumnya, Wapres mengunjungi Kantor Sekretariat BPP yang terletak di Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Jayapura sekaligus melakukan prosesi seremoni pengguntingan pita sebagai tanda peresmian ruangan tersebut.
“Kita berharap kehadiran BPP ini semakin memperkuat percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua,” tegas Wapres.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sekretariat Badan Pengarah Papua, saya nyatakan diresmikan,” tambahnya.
Hadir pada kesempatan kali ini, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNU Muhammad Saleh Mustafa, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Johny Banua Rouw, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
