Puan Terima Brevet Kehormatan TNI AL di KRI Alugoro-405
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima brevet kehormatan Hiu Kencana dari TNI AL (Angkatan Laut), sehingga Puan menjadi salah satu warga kehormatan TNI AL.
Penyerahan brevet Hiu Kencana digelar di Dermaga 100 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (28/11/2022). Brevet Hiu Kencana merupakan lambang kehormatan bagi Satuan Kapal Selam di TNI AL.
Saat tiba di lokasi, Puan disambut oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Upacara penyematan brevet dilakukan di dalam kapal selam milik TNI AL, KRI Alugoro-405 yang bersandar di Dermaga 100 Tanjung Priok.
Puan menerima brevet Hiu Kencana TNI AL bersama sejumlah pejabat negara, Anggota 1 BPK RI Nyoman Adhi Suryadyana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.
Sebelum memasuki KRI Alugoro-405, Puan bersama pejabat lain mendapat safety briefing dari perwakilan TNI AL, Kolonel Laut Widya Purwanda. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menjadi yang pertama masuk ke KRI Alugoro, kemudian disusul pejabat-pejabat lain.
KRI Alugoro-405 kemudian menyelam selama satu jam dengan berlayar di sekitar perairan Jakarta. Penyematan brevet Hiu Kencana kepada Puan dan pejabat lain dilakukan oleh KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dalam pelayaran tersebut.
Selain upacara penyematan brevet, pelayaran KRI Alugoro-405 juga diisi dengan pengenalan prajurit TNI awak kapal beserta isi dari kapal selam. Puan mendapat penjelasan apa saja pekerjaan para awal kapal hingga keunggulan dari KRI Alugoro-405 yang memiliki torpedo tersebut.
Tak hanya itu, Puan juga ditunjukkan operasional KRI Alugoro-405 manakala terjadi situasi kedaruratan. Menurutnya, KRI Alugoro-405 merupakan KRI yang cukup lengkap untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak KSAL yang sudah mengajak kami untuk bisa melihat keseharian KRI Alugoro-405 beserta dengan awaknya,” kata Puan usai pelayaran.
Meski ruangannya agak sempit, Puan mengaku KRI Alugoro-405 sangat nyaman. Ia pun merasa senang mendapat pengalaman baru dengan menaiki kapal selam yang dibuat atas kerja sama dengan Korea Selatan itu.
“Indonesia negara bebas aktif jadi kita buka peluang kerja sama dengan semua negara yang dapat mendorong disesuaikannya dengan demografi Indonesia,” sebutnya.
“Kami melihat dan berharap kapal ini akan menjadi salah satu KRI Pamungkas bagi TNI AL,” imbuh Puan.
Mantan Menko PMK itu memastikan DPR akan terus mendukung kemajuan alutsista TNI, termasuk kapal-kapal laut milik TNI AL. Hal ini, kata Puan, mengingat Indonesia merupakan negara maritim atau negara kelautan.
“Sehingga diperlukan lebih banyak lagi kapal-kapal laut yang bisa menjaga NKRI dan tentu saja menjaga jikalau ada hal-hal yang tidak diingingkan mengganggu kedaulatan negara kita,” jelas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR siap mengawal pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI. MEF disebutnya mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024. Pemenuhan MEF tahap III berangkat dari pencapaian MEF tahap II periode 2014-2019 yang mencapai sekitar 62 persen dari target sebesar 74,62 persen.
“DPR mendukung tercapainya MEF semaksimal mungkin. Dan kami akan mendorong sebelum 2024, target MEF renstra ketiga akan tercapai,” ungkap Puan.
Sementara itu, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan brevet Hiu Kencana diberikan sebagai wujud terima kasih atas kontribusi Puan dan pejabat negara lain dalam membangun TNI AL, khususnya kapal selam.
“Dengan penyematan brevet Hiu Kencana, bapak/ibu telah menjadi warga TNI AL dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Angkatan Laut,“ terang KSAL.
Laksamana Yudo pun menyatakan TNI AL merasa terhormat karena Puan dan pejabat penerima brevet Hiu Kencana lain bersedia ikut merasakan dan menyelamani kehidupan pengabdian kapal selam penjaga kedaulatan Indonesia.
“Kapal selam kunci keberhasilan operasi laut sebagai alat intai strategis. Awak kapal selam adalah gambaran prajurit gagah berani, tabah, tidak memikirkan publisitas,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
