Hadiri Gerakan Nusantara Bersatu, Presiden Jokowi: Pembangunan Harus Terus Berlanjut untuk Indonesia Emas Mendatang
Jakarta – Gabungan organ relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai elemen menggelar silaturahmi nasional dengan tema “Nusantara Bersatu” di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Presiden Jokowi pun turut hadir langsung untuk bertemu dan menyapa para relawan.
Puluhan ribu relawan dari berbagai latar belakang dan daerah memadati area GBK, mulai dari kelompok ibu-ibu, anak muda, hingga para santri. Para rombongan yang hadir tampak didominasi dengan pakaian berwarna putih.
Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di tempat acara, disambut oleh Ketua Panita dan Perwakilan Relawan. Tak berapa lama kemudian, Presiden Jokowi pun memberikan sambutannya kepada para relawan.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selama ini pembangunan dilakukan untuk mempercepat logistik memperpendek waktu perjalanan.sehingga semua berjalan dengan cepat.
“Pembangunan infrastruktur akan membangun titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Contoh di Mandalika, karena dulu tidak ada infrastruktur tidak ada perkembangan ekonomi. Sekarang lihat pertumbuhan ekonominya berapa pesat,” Ucap Presiden Jokowi.
“Akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru nantinya seperti di Labuan Bajo dan Likupang. Nanti akan menimbulkan titik baru sentra ekonomi pada masyarakat, dengan adanya titik-titik ekonomi baru tentu akan muncul lapangan kerja baru. Ini dikarenakan masyarakat Indonesia itu besar dan membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Sehingga dengan adanya titik ekonomi baru maka masyarakat dapat terus berkembang,” lanjutnya.
Presiden Jokowi menambahkan, pembangunan ekonomi saat ini memang memakan waktu delapan tahun, namun hasilnya akan dirasakan setelah 10 tahun ke depan. Hal ini bisa terlihat dan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Namun Presiden meminta agar jangan lengah dan terus waspada terhadap hasil-hasil tersebut.
“Dapat dilihat perekonomian sekarang bagaimana negara-negara besar banyak yang resesi namun indonesia masih dapat berkembang sebanyak 5,72%. Namun semua tentu harus hati-hati dan waspada jangan lengah,” kata Presiden.
Presiden Jokowi meminta masyarakat harus terus mendukung kebijakan yang diambil pemerintah. Apalagi apabila investor-investor yang masuk berinvestasi di Indonesia. Karena dengan adanya investasi maka lapangan kerja serta perkembangan ekonomi dapat terus berjalan.
“Kita patut bersyukur dengan masih adanya perkembangan ekonomi ditengah resesi yang saat ini melanda dunia. Seperti yang dikatakan oleh IMF pada pelaksanaan G20, Indonesia dapat menjadi cahaya ekonomi diantara kegelapan perekonomian negara-negara besar dunia,” tuturnya.
Menurut Presiden Jokowi dengan adanya reputasi baik yang diberikan oleh negara-negara lain harus terus dilanjutkan sampai 2028 dan seterusnya dan seterusnya. Semua harus berani memutuskan dan mengambil resiko.
“Semua harus bekerja keras, apa yang sudah dibangun harus terus berlanjut. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029 tetapi untuk Indonesia Emas mendatang,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga menyoroti mengenai suksesi kepemimpinan berikutnya, Ia berharap pembangunan yang telah dirancang dan dilaksanakan saat ini dapat terus dilanjutkan dan jangan berhenti ditengah jalan. Untuk itu Presiden meminta para relawan agar lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin berikutnya, ia meminta para relawan agar memilih pemimpin yang peduli dan mau turun menemui rakyatnya.
“Jangan karena kepentingan politik, pembangunan berhenti apalagi sekarang sudah berada di jalan yang benar. Pilih memilih harus hati-hati dan mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih pemimpin yang tau apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hanya senang duduk di istana dan ber AC dingin. Carilah pemimpin yang senang dan mau turun kebawah,” tegas Presiden Jokowi kepada relawan.
“Memilih pemimpin itu dari mukanya keliatan dari gayanya itu keliatan. Banyak yang punya kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada yang rambutnya sampe putih gara-gara mikirin rakyat. Dalam mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia. Pemimpin Indonesia itu harus menyadari keberagaman Indonesia. Indonesia itu macam-macam dan berbeda-beda,” imbuhnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan untuk terus memupuk rasa optimis dan percaya diri sebagai elemen bangsa. Untuk itu jangan pernah lelah dalam bekerja keras untuk rakyat dan bangsa Indonesia.
“Terakhir kita juga harus yakin akan kemauan kita sendiri, kita harus percaya diri dan optimis. Saat G20, kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak karena kita merupakan negara besar dan menunjukkan bahwa memiliki keinginan untuk menjadi negara maju dengan kerja keras tanpa mengeluh, dan tanpa lelah,” kata Presiden.
“Apabila ada kekurangan kita itu manusia biasa. Perlu ada evaluasi karena kita memang orang biasa apalagi dihadapi oleh pandemi dan situasi sulit saat ini. Memang saat ini masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan namun hal itu harus terus dilanjutkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, acara yang dimulai pukul 06.30 WIB hingga 11.00 WIB itu menghadirkan penampilan dari sejumlah musisi, di antaranya Inul Daratista, Tipe-X, Ruth Sahanaya, Ndarboy Genk, Farel Prayoga, Nasida Ria, hingga Godbless.
Dalam acara ini relawan pendukung Jokowi juga melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, dalam acara ini juga dibacakan pula maklumat kebangsaan.
Sebelumnya, Ketua Panitia Nusantara Bersatu Aminuddin Ma’ruf mengatakan bahwa Nusantara Bersatu merupakan perhelatan akbar tatap muka, temu kangen dan silaturahmi seluruh elemen relawan Jokowi bersama dengan Sang Presiden.
Ia menyebut Nusantara Bersatu dihelat dalam rangka menjaga keberhasilan Jokowo selama memimpin Indonesia dan mengawal menuju Indonesia Emas 2045. Nusantara Bersatu juga adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.
“Dalam rangka menjaga dan merawat ekonomi dan pembangunan lndonesia tersebut, maka relawan Presiden Jokowi berhimpun di dalam satu gerakan yang dinamai Gerakan Nusantara Bersatu,” kata Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi itu, Jumat (25/11/2022).
Setelah acara berakhir pada siang hari, kata Aminuddin, relawan Jokowi akan berangkat ke Cianjur untuk memberikan bantuan kepada korban gempa bumi.
“Kita akan melakukan doa bersama dan akan menggalang donasi untuk kita bawa. Kita berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Cianjur. Setelah acara besok, kami akan langsung menuju ke Cianjur,” kata Aminuddin.
“Kami yang tergabung dalam relawan Jokowi menyatakan diri untuk tetap setia satu komando di bawah komando yang terhormat Bapak Presiden Jokowi,” ujar dia.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD,SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat, menelorkan kriteria seleksi masuk sekolah dengan mempertimbangkan urutan prioritas berupa usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Sistem Zonasi).
PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Namun dalam perjalananya apakah tujuan ideal dari PPDB menggunakan system zonasi tersebut sudah tercapai atau jsutru jauh panggang dari api?
Pertanyaan mendasar tentang penerapan sistem zonasi yang medasarkan pada upaya pemerataan pendidikan adalah apakah lokasi sekolah yang dibangun pemerintah sudah merata pada semua wilayah (anggaplah skala kecamatan) di Indonesia.
Bahwa faktanya pendirian sekolah (di setiap jenjang pendidikan) tidaklah didasarkan pada sebaran dan populasi penduduk, sehingga banyak dijumpai tidak meratanya sebaran sekolah di hampir setiap daerah. Satu sisi beberapa sekolah terdapat dalam satu wilayah (kecamatan), tapi banyak juga dalam satu desa/kelurahan dan kecamatan yang belum tersedia sekolah. Hal ini justru menyebabkan puluhan hingga ratusan calon peserta didik tidak mendaptkan sekolah dikarenakan “kalah” dalam konteks jarak rumah dengan sekolah yang jauh, di luar jarak zonasi yang diperkenankan.
Banyaknya calon siswa yang secara domisili jauh dari sekolah menyebabkan pupusnya kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan secara layak, sesuai yang diamanatkan undang-undang. Fakta itu tidak saja di daerah terpencil ataupun luar jawa, bahkan di kota besar sekelas Surabaya juga masih dijumpai. Belum lagi munculnya fenomena pindah KK untuk bisa menjadi dasar untuk memenuhi kriteria zonasi. Ada yang pindah KK ke saudaranya, mencari tempat domisili (apartemen, beli/sewa rumah, dsb.) hingga tawaran pindah KK yang dilakukan oknum, calo, perantara dengan mematok tarif tertentu untuk bisa mengegolkan masuk ke sekolah yang diinginkan.
Atas polemik itu, dimuculkan kebijakan baru berupa jalur baru PPDB selain jalur zonasi, yakni jalur afirmasi (keluarga miskin), jalur prestasi (akademik) dan jalur prestasi non-akademik (olah raga, seni, budaya dsb.) yang persentasenya terus diutak-atik dengan pertimbangan yang kurang jelas. Apakah kebijakan tersebut tepat dan sesuai sasaran? .
Alih-alih memberikan solusi, tapi justru menambah permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Awalnya sempat membuat lega dan menjadi oase bagi sebagian masyarakat yang berharap putra-putrinya tetap bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, namun nyata justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak semudah yang dibayangkan dalam mengakses “jalur alternatif” tersebut.
Beberapa kendala dan permasalahan ternyata sering muncul dan jadi rasan-rasan di kalangan Masyarakat terutama para ibu-ibu. Ada banyak sinyalemen dan desas-desus yang berkenbang mengenai sulitnya ditembus serta penyelewengan dari “jalur alternatif” tersebut. Jalur afirmasi khususnya bagi keluarga miskin (gakin, gamis, SKTM, KIS, KIP, dll) ternyata sulit diakses. Beberapa sekolah juga “enggan” untuk menerima dan memaksimalkan kuota untuk jalur gakin karena nantinya merka akan gratis dan tidak boleh dikenakan pungutan apapun. Ada juga kemunculan gakin baru/dadakan jelang PPDB.
Demikian halnya dengan jalur presetasi baik akademik maupun non akademik. Banyak yang merasa memenuhi kriteria, tapi dalam pengurusannya “dipersulit’ hingga batas pengajuan persyaratan yang diminta tidak bisa terpenuhi. Setali tiga uang, beberapa kabar yang beredar justru muncul anak-anak yang tiba-tiba “berprestasi” dan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Maka muncullah banyak isu tak sedap tentang “permainan” hingga sejumlah nominal yang harus disiapkan untuk menebus jalur tersebut.
Ada pula fenomena munculnya jalur khusus, yakni “jalur rekom” yang bisa muncul mulai dari yang logis hingga yang tidak masuk akal. Yang logis semisal orang tua yang bekerja di wilayah dekat sekolah bisa meminta rekom agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Ada pula jalur rekomendasi mulai dari para pejabat di lingkup pemerintahan, maupun stakeholder pendidikan berbagai lini, yang berlangsung massif baik prodeo maupun “bertarif”. Tentunya hal tersebut berlangsung ekslusif, karen hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses dan koneksi erat saja yang bisa memanfaatkannya.
Semua sinyalemen dan desas-desus tersebut memang sulit dibuktikan hingga ke ranah hukum namun seperti sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Sistem Zonasi dalam PPDB yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan justru dalam prakteknya memunculkan berbagai permasalahan yang menambah carut marut permasalahan di dunia pendidikan. Amanat untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan telah gagal diwujudkan. Sudah saatnya sistem zonasi dalam PPDB dengan pertimbangan utama jarak rumah siswa dengan sekolah, dihapuskan, dikembalikan pada sekolah dengan mempertimbangkan aspek sosial kemasyakartan, kompetensi, ketersediaan kuota, prestasi, dan keadilan.
Pemerintah hendaknya melaksanakan tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan lebih fokus pada penggodokan kurikulum pendidikan yang lebih canggih dan modern untuk dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sehingga potensi peserta didik dapat berkembang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Radian Jadid
*Kepala Sekolah Rakyat Kejawan
*Wakil Sekretaris LKKNU PW Jatim
*Ketua Harian Paguyuban Angkatan 93 ITS
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
