Buka Munas HIPMI, Presiden Jokowi Minta Pengusaha Bangun Kepercayaan Internasional
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII Tahun 2022, Senin (21/11/2022), di Ballroom Hotel Alila Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk membangun kepercayaan bahkan hingga ke tingkat global.
“Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, Indonesia baru saja menyelesaikan tanggung jawab sebagai presidensi G20 dan selanjutnya dipercaya untuk memegang keketuaan ASEAN.
“Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar. Dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini, karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN,” ujarnya.
Kepala Negara menekankan, kepercayaan tersebut bukan sesuatu hal yang mudah diperoleh. Kepercayaan global itu diraih Indonesia karena sejumlah indikator yang konkret dan riil.
“Ekonomi kita bagus, di antara negara-negara G20 kita termasuk yang terbaik. Ini membangun kepercayaan dari sana. Pas kita sebagai ketua G20, menyelenggarakan KTT G20 di Bali, pas ekonomi kita di kuartal ketiga berada di angka 5,72 persen,” tuturnya.
Selain itu, tingkat inflasi di tanah air juga masih dapat dikendalikan, yaitu di angka 5,7 persen. Nilai ekspor Indonesia di kuartal III juga masih dapat tumbuh sebesar 21,6 persen.
“Neraca perdagangan kita juga sudah 30 bulan berturut-turut selalu surplus. Artinya, yang berproduksi di dalam negeri itu barang-barangnya masih banyak yang menerima. Ingat, negara lain tidak seperti ini,” kata Kepala Negara.
Meski tetap optimis, Presiden juga mengingatkan bahwa situasi global masih penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan serta strategi yang tepat dalam menghadapi situasi tersebut.
“Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini. Jangan keliru, jangan salah. Utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tandasnya.
Sementara itu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kepercayaan global yang diperoleh Indonesia juga berdampak pada realisasi investasi di tanah air. Nilai investasi hingga kuartal III-2022 mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target investasi di tahun 2022 yang sebesar Rp1.200 triliun.
“Alhamdulillah dari target Rp1.200 triliun tersebut, Kuartal III kita mampu tumbuh dari Januari sampai September sudah mencapai 74,4 persen atau sebesar Rp892,4 triliun,” ujar Bahlil yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina HIPMI tersebut.
Menteri Investasi menambahkan, pembangunan yang dilakukan di seluruh penjuru tanah air turut memicu peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa.
“Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi kita di Pulau Jawa itu lebih besar. Tapi sejak 2020 Kuartal III sampai dengan 2022 Kuartal III, investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Karena harus kita yakini bahwa pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi kawasan baru, instrumennya adalah investasi,” kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan, tren investasi menunjukkan bahwa investor di Indonesia tidak dikuasai oleh satu negara tertentu. Pada tahun 2021, Singapura berada di urutan pertama disusul oleh Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.
“Kita berprinsip, selama negara mengikuti aturan perundang-undangan di negara kita, kita akan layani, tidak ada perlakuan khusus. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa perlakuan khusus kepada negara tertentu. Semuanya kita perlakukan sama karena negara kita menganut asas bebas aktif dan ekonominya juga bebas aktif,” kata Bahlil.
Munas HIPMI ini diselenggarakan selama tiga hari, yaitu 21-23 November 2022. Hadir dalam pembukaan, antara lain, Ketua MPR RI Bambang Soestyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UKM) Teten Masduki, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
