Presiden Jokowi Terima Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali Tahun 2022
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali Tahun 2022 yang diserahkan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 November 2022. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi Cheikhna Abdallah AlSheikh AlMahfodh Bin Bayah.
“Kami di sini hari ini untuk menyerahkan Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali 2022 yang dianugerahkan kepada Presiden Indonesia, Yang Mulia Joko Widodo. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional” ucap Cheikhna Abdallah AlSheikh AlMahfodh Bin Bayah dalam keterangannya usai pertemuan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia karena Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW.
“Ini adalah award yang sangat bergengsi menggunakan menjunjung nama Imam Hasan Bin Ali, itu adalah tadi ditegaskan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus sebagai masyarakat Indonesia merupakan penghargaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia,” ucap Pratikno.
Pratikno juga menjelaskan bahwa sebelumnya Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali Tahun 2022 telah diserahkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di Ruang Majlis Lt. 5, Hotel Emirates Palace Abu Dhabi, pada Rabu (02/11/2022) yang lalu. “Yang diserahkan itu iya plakat. Jadi itu kan ada plakatnya, kemarin secara seremoninya kan sudah di sampaikan oleh Bapak Wapres di Abu Dhabi,” tutur Pratikno.
Pratikno pun menyatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi dunia. “Kalau kita bisa menyelesaikan ini berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mahfodh mengenai penghargaan ini. Sekali lagi Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini,” ujar Pratikno.
“Sekaligus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semuanya untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia,” tandasnya.
Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan, maupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai. Penghargaan pertama pada tahun 2015 diterima oleh Wahiduddin Khan, seorang intelektual India, atas kontribusinya dalam memerangi mentalitas kekerasan dan perang atas nama agama.
Penghargaan kedua diberikan pada tahun 2016 untuk National Interfaith Peace Platform di Afrika Tengah atas perannya dalam memulihkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai perdamaian melalui caranya sendiri dan komunikasi langsung dengan warga setelah perang saudara di Republik Afrika Tengah sejak 2012.
Penghargaan tahun 2017 diterima oleh inisiatif “Egyptian Family House”, sebagai pengakuan atas perannya dalam mendorong koeksistensi antarumat beragama. Penghargaan 2018 diterima oleh Presiden Eritrea Isaias Afwerki dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, sebagai pengakuan atas peran sentral mereka dalam mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama antara negara mereka dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi.
Pada tahun 2019, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, menerima penghargaan Internasional Imam Hassan bin Ali sebagai pengakuan atas upaya globalnya yang luar biasa dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di seluruh dunia. Tahun 2020 penghargaan ini diberikan kepada The Frontline Heroes Office dari PEA atas perhatian mereka terhadap individu-individu yang bekerja di garis terdepan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Aldhaheri serta Saeed Marhoon Alnaebi dari Forum Perdamaian Abu Dhabi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
