Connect with us
DPR RI

Komisi XI Tinjau Akses Pembiayaan UMKM Mitra BI dan OJK di Bogor

Komisi XI Tinjau Akses Pembiayaan UMKM Mitra BI dan OJK di Bogor
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat kunjungan di Pasar Kebon Kembang Blok F di Kota Bogor, Jumat (23/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau lebih lanjut seputar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM mitra binaan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Provinsi Jawa Barat. Adapun mitra binaan yang dikunjungi berada di Pasar Kebon Kembang Blok F di Kota Bogor.

Bertindak sebagai ketua tim kunjungan, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan tinjauan ini juga berfungsi untuk melihat pemulihan ekonomi di sektor riil. “Karena tidak bisa hanya mengandalkan pemulihan ekonomi di sektor pasar keuangan saja, tetapi juga sektor riil. Kalau ingin melihat apakah ekonomi itu sudah pulih kembali, maka coba lihat pasar tradisionalnya,” ungkapnya kepada Parlementaria saat kunjungan di pasar tersebut, Jumat (23/9/2022).

Ia berharap pemangku kebijakan terkait harus dapat mendorong perbankan agar dapat menyalurkan kredit, tidak hanya fokus pada pertumbuhan simpanan perbankan saja. “Bank perlu didorong sebagai mediator antara investor atau penabung dengan debitur, sebab tanpa berkembangnya aktivitas pinjaman maka perekonomian tidak ikut tumbuh,” ungkap Ecky.

Menurut Legislator Dapil Jawa Barat III ini, peran perbankan sangat vital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level diatas 5 persen, yakni menjadi penyalur bagi kredit-kredit di beragam sektor riil, salah satunya pelaku usaha di pasar tradisional. Adapun kondisi Pasar Kebon Kembang yang dikunjungi kali ini ia nilai, meski tergolong pasar yang baru direvitalisasi dan menemui beberapa kendala, namun pasar masih punya potensi untuk maju.

“Semoga saja Pasar Kebon Kembang ini bisa maju, kemudian juga kreditnya lancar semuanya kalau ada yang tengah mengambil kredit. Kami akan berusaha supaya jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa diperbanyak lagi platform-nya. Sehingga semua bisa memanfaatkan KUR dengan baik demi pemulihan ekonomi,” urai Ecky.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini mengatakan dukungannya kepada pasar tradisional agar bisa tetap tumbuh, berkembang dan eksis di Indonesia. “Jangan sampai pasar tradisional yang tersingkir oleh pasar-pasar modern. Tetap dia yang menjadi denyut ekonomi rakyat,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Herawanto. Pihaknya menjelaskan, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Barat, BI selama ini telah melakukan pengembangan UMKM baik dari sisi peningkatan produksi, pemasaran, dan akses keuangan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bentuk pameran, pelatihan, business matching dan pendampingan UMKM.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya