Komisi XI Apresiasi Pemprov dan TPID Kepri dalam Menekan Laju Inflasi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran lembaga keuangan daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menekan laju inflasi di daerah tersebut. Amir berharap daerah lain dapat mencontoh Kepri.
Hal itu diungkapkan Amir usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran Pemprov Kepri, didampingi jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kepri, Bank Indonesia Kepri, dan lembaga keuangan lainnya, di Batam, Kepri, Jumat (9/9/2022).
“Karena kerja sama diantara seluruh tim, di mana kita dapat paparan dari Gubernur Kepri, bahwa inflasi terutama bahwa pengaruh dari cabe misalnya, itu bisa ditekan sampai 35 persen dari harga pasar. Ini saya kira sesuatu yang sangat fantastis, di mana pemerintah daerah dengan TPID itu bisa menekan harga sampai 35 persen pada posisi yang sangat strategis. Saya kira kerja-kerja ini perlu diikuti oleh daerah lain,” ungkap Amir.
Dengan posisi geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, yang juga sebagai perbatasan utara Indonesia dengan negara tetangga, Amir menilai Kepri sangat membutuhkan perhatian dari sisi transportasi dan juga logistik. Mengingat, penyebab inflasi di Kepri disebabkan dari faktor transportasi dan pangan.
“Kita lihat, Kenapa inflasi rata-rata secara nasional di Kepri ini diatas rata-rata, kalau untuk bulan juni tadi kita dapat datanya kalau secara rata-rata nasional 0,62, lalu di sini 0,82 tapi sekali lagi, bahwa pengendalian inflasi di sini cukup bagus,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Amir mengingatkan Pemprov Kepri, dan lembaga keuangan yang ada di Kepri, untuk dapat terus menekan tingkat inflasi daerahnya, karena menurutnya, percuma tingkat pertumbuhan tinggi jika tingkat inflasi pun tinggi. Sehingga, dirinya berharap terdapat nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pertumbuhan dengan ditekannya laju inflasi daerah.
Dari paparan Gubernur Kepri Ansar Ahmad diketahui, Pemprov Kepri telah melakukan sinergi dan koordinasi dengan daerah lain dalam menekan laju inflasi dari sektor pangan. Di antaranya kerja sama dengan beberapa daerah, dimulai dari Sumatera Utara, Riau hingga ke kabupaten/kota lainnya dalam pengadaan pangan.
“Jadi, saya kira ini sesuatu hal yang juga perlu diikuti oleh daerah lain. Dan kemudian dari sisi transportasi karena ini juga sangat berpengaruh terhadap inflasi, mereka berharap pemerintah pusat itu turut menangani kondisi-kondisi yang ada di Kepri ini, karena ada beban daerah di Kepri ini sangat terbatas, untuk fiskal yang dipaparkan dalam menanggulangi terutama subsidi untuk transportasi,” kata Amir.
Diketahui pertumbuhan ekonomi Kepri pada Kuartal II 2022 sebesar 5,01 persen. Inflasi per Agustus 2022 sebesar 0,50 persen (month to month/mtm) atau 3,86 persen (year to date/ytd). Dengan gini rasio 0,339 per September 2021, dan Pengangguran Terbuka 8,02 persen per Februari 2022, juga penduduk miskin 5,75 persen atau 137.750 per September 2021.
Tantangan yang dihadapi dalam menekan inflasi di Kepulauan Riau, diantaranya disebabkan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, yang mengakibatkan pendistribusian bahan pokok hingga tingkat retail memakan waktu yang panjang, juga belum kuatnya di sektor pangan.
Sehingga, Pemprov Riau berharap, Pemerintah Pusat dapat menambah kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L), untuk ketahanan pangan keluarga menambah alokasi pupuk subsidi untuk Kepri, dan menjadikan Kepri untuk membangun gudang pangan berbasis teknologi modern.
Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kepri, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno dan Sihar Sitorus dari F-PDI Perjuangan, Muhidin M. Said dan Melchias Markus Mekeng dari F-PG, Gus Irawan Pasaribu, Bahtra dan Wihadi Wiyanto dari F-Gerindra, Satori (F-NasDem), Didi Irawadi Syamsudin dan Siti Mufattahah dari F-PD, Hidayatullah dan Ecky Awal Muharam dari F-PKS, Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Wartiah (F-PPP).
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
