Tingkatkan Kontribusi untuk Negara, Pupuk Indonesia Perkuat Inovasi
Karawang – PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar konvensi inovasi di tingkat holding, Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2022. Program ini bertujuan untuk memperkuat budaya inovasi sekaligus mendukung program transformasi bisnis Pupuk Indonesia Grup.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, menyatakan bahwa kegiatan konvensi inovasi pada tahun ini menghasilkan banyak karya inovatif dari insan Pupuk Indonesia Grup. Melalui inovasi tersebut, Pupuk Indonesia mampu meningkatkan efektivitas proses, efisiensi biaya, dan kinerja guna meningkatkan daya saing perusahaan.
“PIQI 2022 ini menjadi harapan kita bersama untuk dapat terus mendorong Pupuk Indonesia Grup mencapai visi dan misi sebagai perusahaan berkelas dunia, serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional,” ujar Bakir saat acara puncak PIQI 2022 yang digelar di PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Kamis (8/9/2022).
Kedepan, lanjut Bakir, kegiatan inovasi di Pupuk Indonesia grup akan semakin masif, mulai dari inovasi yang bersifat strategis dan berdampak besar ke perusahaan, hingga inovasi yang bersifat operasional dan memberikan nilai tambah bagi customer dan stakeholder.
“Karena inovasi ini bagian dari upaya perusahaan untuk menggairahkan pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau tanpa inovasi, perusahaan itu mati dan saya bangga sekali dengan apa yang dilakukan teman-teman di sini sangat luar biasa sehingga memacu EBITDA uplift ataupun apa yang menghasilkan pertumbuhan lebih baik,” ungkap Bakir.
Adapun tujuan lainnya dari konvensi inovasi PIQI 2022 adalah untuk memanfaatkan karya inovasi dalam pengembangan usaha, baik produk maupun proses dan diselaraskan dengan Master Plan atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar Pupuk Indonesia bisa berinovasi dan bertransformasi jadi perusahaan kelas dunia.
PIQI 2022 diharapkan juga dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi perusahaan di lingkungan Pupuk Indonesia Grup. Karena Pupuk Indonesia sedang berusaha untuk menyamakan persepsi bahwa inovasi harus fokus dan mendukung upaya peningkatan profitabilitas bisnis.
Sementara itu, Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky, mengatakan bahwa kegiatan PIQI 2022 diikuti oleh 45 tim inovasi terbaik dari Pupuk Indonesia dan sepuluh perusahaan anggota holding Pupuk Indonesia. Nantinya, sebanyak 9 tim inovasi terbaik yang telah didapatkan dari kompetisi ini, akan dapat mewakili Pupuk Indonesia grup pada ajang konvensi inovasi yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Kami sudah estimasi, tidak hanya yang ada di sini tapi ratusan inovasi yang mengikuti konvensi inovasi di PI Grup kami identifikasi bisa menghasilkan lebih dari Rp 1 triliun peningkatan EBITDA di PI Grup. Jadi ini tidak hanya di atas kertas tapi benar-benar berdampak pada kinerja perusahaan,” ujar Panji.
Lebih lanjut Panji menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia membagi inovasi menjadi tiga kategori. Pertama Pupuk Indonesia Agile, yaitu Inovasi yang mendorong Transformasi Bisnis, Customer Centric dan/atau EBITDA Uplift sehingga memiliki dampak yang bernilai tambah terhadap Perusahaan, bersifat breakthrough, dan berpotensi untuk diproses menjadi Hak Paten/HAKI.
Kedua, Pupuk Indonesia Care, yaitu inovasi yang memberikan intangible value bagi customer dan stakeholder, bersifat qualitative diantaranya bidang budaya, pengelolaan lingkungan, K3, CSR, dan sebagainya. Ketiga, adalah Pupuk Indonesia Competent, yaitu inovasi di tingkat operasional yang menghasilkan peningkatan kualitas, efektifitas, dan efisiensi pada proses bisnis.
Adapun dari 9 tim inovasi yang terbaik ini terpilih satu karya inovasi yang terpilih sebagai grand champion yaitu karya inovasi dari Gugus Inovasi Operasional (GIO) FABA PT Petrokimia Gresik. Gugus inovasi ini menciptakan metode baru pemanfaatan limbah Fly Ash-Bottom Ash (FABA) sebagai bahan baku pupuk NPK dengan penghematan Rp 7,4 miliar per tahun.
Kegiatan konvensi inovasi PIQI 2022 ini juga didukung oleh enam juri berstandar nasional dan internasional. Serta melibatkan sebelas observer yang berasal dari perwakilan Entitas Pupuk Indonesia grup sebagai bentuk pembinaan dan knowledge transfer dengan harapan selanjutnya dapat menjadi juri inovasi dari internal perusahaan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
