Resmi Dibuka, Rakernas KAPT Diharapkan Menghasilkan Rekomendasi untuk Kemajuan Berbangsa dan Bernegara
Jakarta – Rakernas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) yang mengangkat tema “ Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” secara resmi dibuka oleh Koordinator Nasional KAPT Bambang J Pramono pada Jumat 26 Agustus 2022. Rakernas yang berlangsung di Wisma DPR RI, Bogor, ini di hadiri hamper 200 peserta dari Dewan Pimpinan Nasiona (DPN) maupun perwakilan korwil dari sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam sambutannya Bambang berharap rakernas ini dapat menghasilkan gagasan atau ide-ide yang konstruktif bagi pemerintahan dari berbagai bidang yang akan dibahas oleh peserta yang hadir. Selain itu, hasil rakernas ini pun akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah sebagai bentuk sumbangsih pemikiran KAPT.
“Kami harapkan Rakernas KAPT ini, dapat melahirkan gagasan dan daya upaya dalam menjawab problematika yang dihadapi saat ini, serta merumuskan capaian ke depan, yakni Persatuan Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kami dapat memberikan gagasan, maupun ide-ide yang lugas berupa rekomendasi yang akan kami berikan kepada pemerintah agar menjadi road map jangka panjang,” ujar Bambang J Pramono.
Sementara itu Dewan Pengarah KAPT Ammarsjah sebelumnya menyampaikan, bahwa agenda rakernas ini diharapkan dapat menyusun rencana kerja tak hanya jangka pendek saja, namun juga dapat menentukan jangka panjang bagi organisasi dan juga memberikan masukan bagi pemerintah.
“Untuk itu, pada pertemuan ini kita optimalkan, sebisa mungkin, sekuat-kuatnya, agar kita bisa menyusun program yang bisa membawa bukan hanya sekedar KAPT pada posisi bisa membantu segala kesulitan saja, namun juga diharapkan dapat menyelamatkan bangsa ini kedepan. Karena krisis ini ada didepan mata,” tuturnya.
“Krisis ini jangan dianggap remeh, karena ini sudah menumbangkan banyak negara. Dan juga mengakibatkan instabilitas politik yang memungkinkan agenda-agenda yang jauh dari agenda kemakmuran bangsa, akan bisa didorong atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab,” sambung Ammarsjah.
Oleh karena itu, Ammarsjah menilai menjadi penting KAPT dengan latarbelakang intelektual dari beragam perguruan tinggi dengan berbagai bidang keilmuan seharusnya dapat memberi lebih dari sekedar relawan saja.
Ammarsjah juga menyampaikan KAPT saat ini tengah membangun titian muhibah kebangsaan niatnya membangun komunikasi kepada semua kelompok, komunitas, sehingga kedepan kita dapat merajut kembali paham kebangsaan, merajut kembali Indonesia yang kita cita-citakan sehingga kesejahteraan dan keadilan bisa didapatkan.
“Semoga rakernas ini dapat menghasilkan butir-butir yang cukup signifikan bagi kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Dalam rakernas hari pertama ini, sejumlah korwil KAPT juga menyampaikan pandangan umumnya mengenai program dan tantangan di wilayahnya masing-masing baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan.
Korwil Bantan misalnya, cukup aktif dalam membangun komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah kelompok atau komunitas seperti Gelem Tani, Pokja Wartawan, Relawan FBn, IeSPA, Lingkar Media Network.
Selain itu, KAPT Banten juga aktif dalam menyikapi isu-isu kedaerahan yang ada di wilayahnya seperti mandatory Gubernur, keterbukaan informasi public, isu dinasti dan oligarki, reformasi birokrasi. Kemudian permaslahan pendidikan, kebudayaan, sampai masalah infrastruktur jalan.
Sedangkan Korwil Jawa Barat dalam pandangan umumnya menyampaikan pentingnya program penguatan ekonomi akar rumput dalam menghadapi krisis saat ini. Selain itu optimalisasi riset perguruan tinggi, utamanya menghadapi krisis pangan dan energi.
Selanjutnya KAPT Korwil Bali berharap KAPT dapat melebarkan sayap, meneguhkan komitmen, satu sama lain tanpa saling curiga, saling mendukung.
Lalu ada KAPT Korwil Jawa Timur yang menyampaikan bahwa KAPT harus terus bergerak memberikan support penyelesaian krisis baik pandemi covid19 beserta dampaknya, krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.
Penanganan kebencanaan adalah keniscayaan dan hal yang paling steril dari kepentingan karena mengusung tema kemanusiaan. Penanganan Kebencanaan adalah pintu masuk universal dalam menunjukkan peran dan keberpihakan KAPT dalam kerelawanan untuk kemanusiaan.
Usai penyampaian pandangan umum Korwil KAPT, acara rakernas berlanjut dengan diskusi yang menghadirkan anggota DPR RI fraksi PKB yakni KH Maman Imanul Haq dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Untuk diketahui, rakernas KAPT berlangsung selama tiga hari 26-28 Agustus 2022.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
