Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan agenda-agenda besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Hal tersebut diungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022) pagi.
“Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan lima agenda besar yang akan dilaksanakan Indonesia.
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan, hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp306 triliun di tahun 2021.
“Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” ujarnya.
Setelah nikel, tutur Presiden, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah.
“Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” kata Kepala Negara.
Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden menyampaikan, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon.
Presiden pun optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi.
“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujarnya.
Upaya tersebut, kata Presiden, dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.
“Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia,” ujarnya.
Terkait pangan, Presiden menyampaikan pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” ujarnya.
Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujarnya.
Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.
“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” ujarnya.
Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.
Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” ujarnya.
Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Menutup pidatonya Presiden mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu mewujudkan agenda besar tersebut.
“Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju, dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
