Pemerintah Perlu Percepat Realisasi Anggaran PC-PEN Guna Mitigasi Risiko Inflasi
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Realisasi anggaran tersebut diprioritaskan terutama untuk menjamin pasokan bahan pangan yang mencukupi, murah, dan mudah diakses. Lalu, menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui distribusi Bansos secara tepat dan cepat.
“Realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang hingga 22 Juli 2022 baru mencapai Rp146,7 triliun atau 32,2 persen dari pagu yang dialokasikan yakni Rp455,6 triliun,” kata politisi yang kerap disapa Hergun itu kepada awak media, Jumat (5/8/2022).
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis tingkat inflasi pada Juli 2022 mencapai 0,64 persen (mom) dan 4,94 persen (yoy). Tingkat inflasi secara tahunan merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015 yang mencapai 6,25 persen. Karena itu, Hergun mendorong pemerintah dan Bank Indonesia agar memperkuat koordinasi untuk mengatasi merambatnya inflasi.
Bauran antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diyakini akan mampu mempertahankan tingkat inflasi pada rentang yang moderat dan terukur. Idealnya, kata Hergun, pada periode Semeter I-2022 realisasi PC-PEN sudah mencapai 50 persen, sehingga pada Semester II tidak menumpuk. Masih rendahnya realisasi PEN dikhawatirkan akan mengulang realisasi tahun lalu yang tidak optimal, yakni hanya 88,4 persen.
“Realisasi PC-PEN perlu lebih didorong agar terserap lebih optimal, terutama program perlindungan sosial karena akan dijadikan bantalan untuk menopang daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga mengingatkan, sejatinya tingkat inflasi yang hampir menyentuh angka 5 persen sudah melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2022 yaitu pada rentang 2 persen hingga 4 persen. Namun, menurutnya, Bank Indonesia perlu mengkaji lebih mendalam bila ingin menaikkan suku bunga. Hal tersebut mengingat tingkat inflasi Indonesia yang masih lebih rendah dibanding negara-negara maju yang sudah menaikkan suku bunganya.
“Misalnya, Amerika Serikat tingkat inflasinya sudah mencapai 9,1 persen pada Juni 2022. Maka, suku bunga The Fed dinaikkan dari 0,25 persen menjadi 2,25 persen hingga 2,50 persen. Lalu, Inggris tingkat inflasinya mencapai 9,4 persen, maka suku bunga Bank of England dinaikkan dari 0,1 persen menjadi 1,2 persen,” paparnya.
Hergun juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi di Amerika dan Inggris juga sudah mencapai pada titik optimal pasca terpuruk saat Pandemi Covid-19. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal II-2020 yang terkontraksi hingga 9,10 persen (yoy). Lalu pada kuartal II-2021 melesat tumbuh positif hingga 13,40 persen (yoy).
“Lalu, pertumbuhan ekonomi Inggris pada kuartal II-2020 terkontraksi hingga 21,10 persen (yoy). Namun, pada periode yang sama 2021 membalikkan keadaan menjadi tumbuh positif hingga 24,50 persen (yoy),” tegasnya. Ia menyimpulkan, tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut mengerek naik tingkat inflasi dari sisi permintaan. Keadaan diperparah dengan terganggunya rantai pasok sehingga mengerek inflasi dari sisi penawaran.
“Berbeda dengan Indonesia yang pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya tercapai pada level 7,16 persen pada kuartal II 2021. Sehingga bagi Indonesia masih perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui suku bunga bank sentral yang rendah,” tambah legislator daerah pemilihan Jawa Barat IV tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
