Presiden Jokowi Ungkap Tiga Hal yang Akan Dongkrak Daya Saing Indonesia
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di masa depan, bukan negara besar yang akan mengalahkan negara kecil ataupun negara kaya yang akan mengalahkan negara miskin, melainkan negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat. Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, dibutuhkan setidaknya tiga fondasi utama, yakni infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, serta digitalisasi.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat secara resmi membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Jumat, 5 Agustus 2022.
“Satu, infrastruktur. Ini mungkin baru akan terasa nanti lima tahun atau sepuluh tahun yang akan datang, tidak bisa instan kita rasakan sekarang. Tetapi begitu kita berkompetisi dengan negara-negara lain, kalau infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing,” ujar Presiden.
“Dalam tujuh tahun ini, telah (ber)tambah 2.042 km jalan tol, 5.500 km jalan nontol, bandara baru 16, pelabuhan baru 18, bendungan baru 38, irigasi 1,1 juta hektare. Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Mungkin tidak bisa kita rasakan instan sekarang, dan nanti efeknya akan ke APBN,” lanjutnya.
Fondasi kedua yakni hilirisasi dan industrialisasi. Presiden Jokowi menyoroti ekspor bahan mentah yang telah dilakukan sejak lama, misalnya nikel. Menurutnya, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah pada 2014 hanya mencapai USD1 miliar atau Rp15 triliun dan melompat berkali-kali lipat setelah ekspor tersebut dihentikan.
“Begitu kita stop, 2017 setop (ekspor bahan mentah) nikel, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun, melompat menjadi Rp300 triliun. Itu baru satu komoditas,” imbuhnya.
Menurut Presiden Jokowi, dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, penerimaan pajak akan meningkat, kedua, akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Untuk itu, pemerintah berencana menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah untuk komoditas lainnya.
“Setelah nikel inilah, meskipun belum rampung (gugatan) di WTO, akan kita stop lagi tahun ini mungkin timah atau bauksit, stop. Kerjakan oleh BUMN, bekerja sama dengan swasta. Kalau BUMN dan swasta belum siap teknologinya, mengambil partner, enggak apa-apa. Partner asing untuk transfer teknologi, enggak apa-apa,” jelasnya.
Fondasi ketiga adalah digitalisasi, utamanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Presiden, ada 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang semuanya berkontribusi pada 61 persen ekonomi Indonesia.
“Jangan lupakan mereka yang kecil-kecil ini. Oleh sebab itu, kita terus mendorong mereka untuk masuk pada ekosistem digital. Ini nanti yang akan menjadi fondasi kuat ekonomi Indonesia, (yaitu) usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, bukan yang gede-gede,” ucapnya.
Jika hilirisasi dan industrialisasi tersebut dilakukan secara konsisten, Kepala Negara meyakini, PDB/GDP ekonomi Indonesia yang saat ini berada pada ranking 15 di dunia akan dapat melompat ke urutan ketujuh di dunia pada 2030 nanti, dan urutan keempat pada tahun 2045.
“Kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, GDP kita baik, nanti di 2030 perkiraan kita sudah tiga kali yang sekarang, dari yang sekarang USD1,2-1,3 triliun menjadi di atas USD3 triliun. Akhirnya apa? APBN kita menjadi menggembung lebih besar,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
