Setjen DPR Gelar Rapat Monev Pelaksanaan Anggaran 2022
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri Rapat Kerja yang diselenggarakan Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) untuk mendorong optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran Setjen DPR RI tahun 2022. Dijelaskan Indra dalam rapat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (28/7/2022) itu, monitoring bertujuan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
Semntara evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi, pelajaran, dan pengalaman terkait pengelolaan kegiatan/proyek sebagai umpan balik bagi perencanaan selanjutnya. Menurutnya, peran monev sangat penting pada kondisi saat ini. Pasalnya, kini seluruh aspek dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat atau bergejolak (Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), Kompleksitas (Complexity) dan tidak ada kejelasan (Ambiguity) atau era VUCA. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor.
“Dalam era VUCA, peran monitoring dan evaluasi menjadi salah satu tools bagi seorang ASN dan pemimpin untuk mampu beradaptasi dalam gejolak VUCA yang memiliki visi ke depan yang harus diperjuangkan, memahami dan siap menghadapi perubahan. mempunyai perubahandalam mewujudkan visi secara fleksibel atau luwes serta lincah menghadapi perubahan,” jelas Indra saat memberikan sambutannya.
Namun, 7 bulan belakang, Indra melihat kinerja yang sudah dilakukan jajaran Setjen DPR RI sudah on the track. Dari sisi akuntabilitas, Setjen DPR kembali memperoleh Opini Wajar Tapa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021. “Hal ini mengindikasi bahwa kita senantiasa mematuhi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan),” tandas Indra.
Dari sisi tata kelola pemerintah (governance), berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021, Setjen DPR RI mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meskipun ada beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan seperti Indeks Sistem Merit, Kualitas Kebijakan, Indeks Profesionalitas ASN Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dan kualitas pengelolaan arsip.
Sementara, dari sisi penganggaran, realisasi anggaran DPR RI sampai dengan semester I 2022 mencapai sebesar 50,28 persen yang terdiri atas Satker (Satuan Kerja) Dewan sebesar 51,42 persen dan Saker Setjen sebesar 47,05 persen. “Realisasi tersebut sudah sesuai standar IKPA dan harus dapat dipertahankan,” tambah Indra.
Terakhir, Indra mengatakan Tahun 2022 tinggal tersisa 5 bulan lagi. Namun, masih banyak PR yang harus diselesaikan seluruh jajaran Setjen DPR RI dan tantangan ke depan tidak mudah. Di bulan Agustus mendatang akan diselenggarakan Sidang Bersama dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2023, kemudian di bulan Oktober ada Konferensi/Sidang P20, dan DPR RI bertindak sebagai tuan rumah. Ia mengingatkan berbagai persiapan harus diperhatikan secara detail dan harus siap dengan perubahan atau dinamika yang cukup tinggi.
“Saya percaya Ibu/Bapak mampu mengatasi ini semua. Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari lautan yang tenang. Kita mampu mengalokasikan anggaran yang ada ke kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan selaras dengan yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Bagi Ibu/Bapak yang berkomunikasi langsung dengan Anggota, terutama di AKD jadilah humas yang baik bagi kesetjenan,” pesan Indra.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
