Cerita Ganjar Saat Menyaksikan Umat Muslim Membantu Warga Kristiani Merayakan Natal
Semarang – Keharmonisan antarumat beragama terlihat begitu menyentuh di salah satu permukiman di Kota Semarang. Warga Muslim saling membantu dan membaur dalam kesibukan umat Kristiani yang tengah merayakan Natal, Senin (25/12).
Suasana penuh toleransi tersebut tepatnya ada di kampung di RT 07 RW 01 Kelurahan Bangetayu Wetan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yakni di rumah Pendeta Emeritus Eka Lasa Purwibawa. Sejak pagi warga yang di antaranya juga terdiri dari umat Muslim sudah sibuk menyiapkan hidangan dan tenda.
Rupanya, di antara tamu-tamu pendeta Eka Lasa yang datang, ada juga tamu spesial seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Sekda Provinsi Jateng Sri Puryono, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Prof Mudjahirin Thohir yang datang. Mereka semua hadir untuk menunjukkan sikap saling menghormati antarumat di Semarang.
Sekadar informasi, Pendeta Eka Laksa merupakan Ketua Persekutuan Gereja di Indonesia Tingkat Wilayah (PGIW) Jawa Tengah. Meski demikian, bukan karena Pendeta merupakan orang penting lantaran warga datang membantu, tingkat toleransi di Kampung tersebut memang sudah dikenal sangat tinggi.
Tak ayal, Ganjar dan rombongan yang hadir pun terkesan dengan sikap toleransi di kampung tersebut. Saat memberikan sambutan, yang diiringi suara azan yang berjarak 100 meter dari lokasi, Ganjar mengaku tersentuh dengan suasana yang disebutnya istimewa.
“Hari ini istimewa bisa rawuh semua ke sini… Nyuwun sewu (permisi), masuk azan, ya. Berhenti dulu,” ujar Pendeta Eka Lasa.
Spontan, warga yang Muslim pun langsung menghentikan kegiatannya menyajikan makanan dan mendengarkan azan. Sama halnya warga yang Nasrani pun menghormati dengan berdiri menunduk dan tidak berbicara hingga azan selesai. Baru setelah itu, Ganjar melanjutkan sambutannya. Ia lalu mengungkapkan kekagumannya setiap kali datang ke kampung tersebut.
“Tahun ini benar-benar istimewa. Ada adzan dan semua menghormati. Kita di kampung ini sudah menunjukkan toleransi,” ujar Ganjar.
Ganjar juga berharap suasana di Kampung Bangetayu Wetan itu bisa menular ke tempat lain. “Kata pak Wagub ini Pancasila dalam Praktik,” lanjutnya.
Bagi warga sana, saling bantu saat hari raya bukan hal istimewa. Tidak perlu ada orang yang mengingatkan, warga di kampung tersebut bakal ikut sibuk membantu.
Pendeta Eka Lasa kembali mengatakan saling menghormati antara umat beragama yang dipraktikkan oleh warga di kampungnya itu tidak untuk menjaga kerukunan, namun juga sebagai contoh bagi generasi muda.
“Jadi cikal yang baik, kalau jadi bakal ya bakal yang baik. Bangunan tidak bangunan agama dalam sektoral. Yangg kita bangun religiusitas, religi penyembahan Tuhan ditunjukkan dalam kegiataan riil. Kalau gawe seneng wong kan enak (kalau membuat orang lain senang kan enak),” ujarnya.
Sementara menurut Ketua RW setempat, Heri Dwi Utomo, warga Nasrani di wilayahnya memang hanya 5% dari 100 kepala keluarga yang ada. Namun kerukunan ditunjukkan 100% tanpa harus ada komando dari siapapun.
“Sudah kegiatan rutin, pemberitahuannya juga cuma lisan saja. Jadi siapapun punya hajat ya saling membantu,” kata Heri.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
