Dedie Rachim Dorong UMKM Kota Bogor Naik Kelas Lewat Indomaret
Jakarta – PT Indomarco Prismatama TBK. (Indomaret) kembali memberi pelatihan kepada puluhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bogor. Pelatihan kewirausahaan mandiri yang dilangsungkan di Balai Kota Bogor itu dibuka langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Kamis (28/7/2022).
Pada kesempatan itu, Dedie menyampaikan rasa syukur karena Indomaret sudah membuka peluang bagi kewirausahaan mandiri dan para pelaku UMKM untuk naik kelas. Ditengah kegalauan para pelaku UMKM dalam hal pemasaran produknya.
“Nah, sekarang ini ujung tombak pemasarannya sudah ada di depan ibu-ibu. Ada kurang lebih 300 outlet Indomaret se-Bogor. Jadi kalau bilang peluang, ini peluang besar daripada kita berkhayal – khayal dan juga mungkin kadang kala kendalanya yang besar,” ungkap Dedie.
Namun, sambung Dedie, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi jika ingin para pelaku UMKM menaruh produknya di Indomaret. Ada proses dan kurasi yang harus ditempuh agar semua syarat bisa terpenuhi. Terutama nilai manfaat produk yang dipasarkan harus sesuai termasuk sertifikasi halal.
“Ini juga perlu integritas, perlu kejujuran. Jadi sedapat mungkin tolong dilatih juga jangan sampai ada produk-produk yang memakai bahan pengawet, yang membahayakan manusia,” serunya.
Menurut Dedie, banyak olahan khas Bogor yang kemudian bisa dikemas dan diproduksi hingga masuk kedalam display di Indomaret. Sebut saja olahan talas, singkong, ubi dan sebagainya. Selain mudah didapat, harga beli bahannya pun relatif terjangkau.
“Banyak sekali modal-modal atau bahan-bahan yang bisa diolah dan selanjutnya dijadikan produk yang cantik, yang kemasannya bagus, halal, supaya bisa masuk di Indomaret. Kemudian teman – teman di Indomaret juga jangan mempersulit, berikan kesempatan kepada pelaku UMKM ini untuk paling tidak dengan standar produk yang memadai bisa dulu masuk display yang ada di Indomaret Kota Bogor,” urainya.
Kepala Bidang Promosi Kemitraan dan Jasa Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, Aip Samsul Mualif menambahkan, hingga saat ini ada sekitar 68 ribu UMKM yang tercatat di Kota Bogor dengan berbagai komoditi.
Komoditi yang terbesar adalah dari komoditi makanan dan minuman. Tentunya usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting baik ditinjau segi jumlah usaha maupun dari segi penyerapan tenaga kerja dengan terciptanya lapangan usaha.
“Hal ini disebabkan jumlah tenaga kerja yang relatif tinggi sehingga lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Semoga UMKM mampu menjadi penyedia lapangan kerja dan menciptakan wirausaha baru,” tambah Aip.
Kemudian, masih kata Aip, salah satu upaya yang terbilang pengembangan UMKM di Kota Bogor adalah melalui kemitraan. Kemitraan memiliki tiga prinsip utama, yaitu saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Termasuk kemitraan dengan Indomaret ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
