Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air Usai Lakukan Kunjungan ke Kawasan Asia Timur
Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan tiba di Indonesia pada Jumat dini hari, 29 Juli 2022, setelah melakukan kunjungan kerja ke tiga negara di kawasan Asia Timur yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea Selatan. Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekira pukul 02.00 WIB, setelah menempuh penerbangan selama lebih kurang tujuh jam dari Seoul Airbase Seongnam, Korea Selatan.
Dalam keterangannya di Seoul, Korea Selatan, kemarin (28/7), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pada kunjungan kali ini Indonesia telah berhasil memperkokoh kerja sama ekonomi dengan ketiga negara di kawasan Asia Timur tersebut. Selain itu, menurut Retno, kepercayaan baik pemerintah maupun swasta dari ketiga negara tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat.
“Pendekatan kerja sama yang dibangun Indonesia selalu berdasarkan pada kerja sama yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Kepercayaan pemerintah dan swasta dari tiga negara tersebut terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah kuat,” ujar Menlu.
Retno juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi dari pemimpin ketiga negara tersebut atas kontribusinya bagi perdamaian dan permasalahan global. Meski di tengah situasi dunia yang penuh dengan rivalitas, Indonesia tetap memperkuat kerja sama dengan negara-negara di dunia.
“Di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas dan upaya containment, Indonesia justru memperkuat rajutan persahabatan dan kerja sama konkret dengan negara-negara dunia. Upaya ini akan terus dilakukan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Retno menuturkan, kunjungan ke RRT, Jepang, dan Korea Selatan memperkuat dukungan global untuk presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Selain itu, kata Retno, kunjungan ini akan bermanfaat dalam persiapan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan, mengingat ketiga negara tersebut memiliki posisi strategis dalam hubungan dengan ASEAN.
“Presiden dalam pertemuan-pertemuan mengatakan bahwa Indonesia ingin tetap memperkuat, terus memperkuat ASEAN, menjadikan ASEAN tetap relevan dan matters tidak saja bagi masyarakat ASEAN, namun juga bagi dunia,” kata Retno.
Selain bertemu dengan para pemimpin ketiga negara tersebut, Presiden Jokowi juga bertemu dengan para CEO dari perusahaan-perusahaan di Jepang dan Korea Selatan. Dalam pertemuan dengan CEO perusahaan Jepang, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan karakter investasi yang berkualitas dan meyakinkan para CEO bahwa Indonesia merupakan salah satu tempat investasi terbaik.
“Saya sangat menghargai kualitas investasi Jepang. Namun, saya juga berharap investor Jepang mempertimbangkan competitiveness-nya. Sehingga dapat bersaing dengan investor lain di Indonesia. In short, kualitas baik, harga bersaing, itulah yang kita harapkan dan saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik,” ujar Presiden.
Dalam pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan Korea Selatan, Presiden mendorong para investor untuk tidak segan menyampaikan kendala di lapangan kepada para menteri atau bahkan kepada Presiden langsung. Presiden juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia terus menyederhanakan dan mempermudah regulasi dengan hadirnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
“Mari kita melangkah maju bersama Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun ekonomi yang lebih baik,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Tanah Air yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
