Bareng Tanam 1.000 Pohon di Lahan Kritis, Ganjar Apresiasi Inisiatif Warga Olah Hasil Tanaman
Banjarnegara – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menggalakkan penanaman pohon di lahan kritis. Kali ini ia bersama masyarakat melakukan penanaman 1.000 pohon di lahan kritis Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Senin (25/7/2022) sore.
“Kita galakkan karena ini kan kemarau basah, kita manfaatkan kebasahan selama musim kemarau itu untuk menanam. Sehingga kalau kita rutin, kelompok taninya juga aktif itu akan bermanfaat,” kata Ganjar, seusai penanaman pohon dan dialog dengan kelompok tani hutan.
Penanaman pohon itu diikuti sekitar 300-an orang, terdiri atas warga sekitar, pelajar, kelompok tani hutan, dan pegiat lingkungan. Lokasi penanaman merupakan lahan kritis yang berpotensi banjir di bagian bawah bukit. Pohon yang ditanam merupakan pohon buah dan pohon langka penyerap air, seperti pohon gayam, kluwek, dan tunjung.
Ganjar menjelaskan program penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari program desa dampingan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah. Selain penanaman pohon, program desa dampingan itu juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok tani hutan.
“Kalau inisiatif warga bisa seperti ini bagus, akan sangat bermanfaat. Program pemberdayaannya jalan, menanam pohonnya juga jalan untuk melakukan penghijauan di area-area yang memang kritis. Jadi kalau itu dilakukan, kelompok taninya oke, masyarakatnya mendukung, sudah bergeraklah semuanya bagus,” jelas Ganjar.
Di antara kelompok tani hutan yang menjadi dampingan atau partner dari Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah adalah Kelompok Tani Kiara. Kelompok tani yang beranggotakan 11 perempuan itu telah banyak menanam pohon-pohon yang dapat dipanen daunnya untuk ecoprint. Pohon yang ditanam antara lain pohon Afrika atau dikenal juga dengan pohon saman, kemudian pohon Kalpataru, Jarak Wulung dan Jarak Kepyar. Produk ecoprint yang sudah dihasilkan antara lain berupa kain, baju, tas dan sepatu.
“Ada yang buat ecoprint, tetapi tadi mereka masih punya problem terkait produksi dan pemasaran. Terus nggak bisa menjahit, jahit tas dan sepatu tidak bisa. Kita bisa lakukan pelatihan untuk itu,” kata Ganjar.
Hal lain yang membuat gubernur senang dengan inisiatif masyarakat dalam mengolah hasil tanaman, adalah kelompok tani hutan yang mampu mengolah talas menjadi tepung. Semua itu dilakukan dengan teknologi yang sederhana, dan di lokasi yang jauh dari pusat kota.
“Tadi saya senang, ternyata di sini sudah banyak yang mengolah tepung ya. Jadi tepungnya tadi macam-macam. Tepung pati ada, terus kemudian talas juga sudah bisa jadi tepung. Bayangkan dengan teknologi yang sederhana di area remote seperti ini, mereka bisa membuat produk itu,” ungkapnya.
Menurut Ganjar cara itu bisa menjadi alternatif mengenai diversifikasi dan ketahanan pangan. Misalnya orang-orang yang biasa mengolah atau menggunakan gandum bisa saja digantikan tepung dari para petani itu.
“Kalau kita bicara diversifikasi dan ketahanan pangan, orang yang banyak menggunakan gandum jangan-jangan tepung itu juga sudah bisa menggantikan. Substitusi dari gandum. Ini pola-pola yang menurut saya mesti dikembangkan sehingga pendampingan musti dilakukan,” tandas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
