Ganjar Pranowo Terima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah provinsi, diikuti Jawa Barat peringkat dua, dan Jawa Timur peringkat tiga.
Penghargaan diterima Ganjar Pranowo dari Wakil Menteri LHK Alue Dohong, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (20/7/2022).
“Saya kira ini penghargaan untuk mereka pelaku atau aktivis yang bergerak menyelamatkan lingkungan, terus ia menginisiasi sampai pada kemudian pembuatan kebijakan. Saya mewakili mereka untuk menerima saja. Terima kasih untuk masyarakat, OPD, dan DPRD yang membantu,” kata Ganjar, ditemui seusai menerima penghargaan.
Menurut gubernur, ada tanggung jawab moral sebagai penerima penghargaan terbaik, yaitu lebih banyak untuk bisa menggerakkan. Sebab berbicara lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dan semua instansi.
“Pesan moral yang paling penting sebagai penerima penghargaan terbaik ini, menurut saya bukan berarti kita bangga atau senang. Bukan berarti kita berhenti. Justru ini punya pesan moral, di mana kita harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam rangka merawat lingkungan kita,” katanya.
Maka dari itu, lanjut Ganjar, membangun jejaring yang banyak menjadi penting. Pesan pentingnya, menggerakkan jejaring itu untuk berbuat sesuatu atau contoh baik.
“Menggerakkan adalah sesuatu yang paling penting. Artinya partisipasi bisa muncul, lingkungan bisa sustainable terpelihara dengan baik, dan para pelaku makin banyak,” ungkapnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, mengatakan, Nirwasita Tantra diberikan kepada pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk legislatif. Percampuran dari semua itu kemudian muncul pemeringkatan.
“Leadership itu menjadi kunci untuk penyelamatan LHK, 90 persen ditentukan oleh ketokohan. Dari sisi kebijakan dan juga untuk kebijakan implementasinya. Kalau di daerah indikatornya itu indeks kualitas lingkungan hidup, ada empat instrumen yang diukur. Instrumen kebijakan dan implementasi kebijakan,” tutur Bambang.
Pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra 2021 antara lain Kabupaten Sukoharjo untuk kategori kabupaten sedang, Kabupaten Banyumas kategori kabupaten besar. Sedangkan untuk kategori kota kecil ada Pemkot Magelang. Selain itu DPRD Jawa Tengah juga menyabet peringkat pertama untuk kategori DPRD Provinsi.
Selain Nirwasita Tantra 2021, KLHK juga memberikan penghargaan Kalpataru 2022, kepada 10 pahlawan lingkungan di seluruh Indonesia. Mereka terbagi dalam kategori perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina.
“Sebenarnya hari ini kalau kegiatannya disatukan antara eksekutif, legislatif, dan penggiat lingkungan, itu ada sebuah gerakan bukan kerumunan. Tapi barisan yang terintegrasi sehingga tujuan dari menjadikan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik, tutupan lahannya lebih baik. Iklim menjadi baik itu akan terjadi. Ini leadership kota dan kabupaten nanti disinergikan akan menjadi sumber koherensi secara nasional,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
