Connect with us

Inkubator Bisnis pada Perguruan Tinggi jadi Entry Strategy Ciptakan New Entrepreneur

Jakarta – Sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi diversifikasi ekonomi Pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan inklusivitas pembangunan, melalui berbagai inovasi dan transfer of knowledge di dalamnya.

Urgensi pengembangan ekonomi kreatif perlu didukung oleh peningkatan produktivitas dan kualitas SDM sejalan dengan pemanfaatan bonus demografi Indonesia di tahun 2030. Dukungan ekonomi kreatif tersebut telah didorong Pemerintah melalui pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat yang utamanya untuk generasi muda sebagai agent of change.

Dalam acara Kemenko Perekonomian Goes to Campus yang digelar secara hybrid di Universitas Udayana pada Kamis (14/07), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mohammad Rudy Salahuddin menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang tinggi terkait minat wirausahawan muda yaitu mencapai 35,5%, sehingga dibutuhkan kolaborasi dukungan dari berbagai pihak salah satunya perguruan tinggi.

“Dalam hal ini, inkubasi yang dimulai dari perguruan tinggi menjadi salah satu entry strategy untuk mencetak entrepreneur muda yang berdaya saing di pasar global, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan inisiatif dalam berwirausaha untuk mencapai tujuan melalui pembentukan kesadaran terkait konteks kemampuan menangkap peluang, kreativitas, serta berani mengambil risiko,” ujar Deputi Rudy.

Lebih lanjut, Deputi Rudy menyampaikan bahwa wirausahawan muda saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan pasar, kurangnya pemahaman tentang dinamika berwirausaha, kurangnya dukungan keluarga, serta kurangnya akses permodalan, pemasaran, dan jejaring bisnis.

Untuk memberikan dukungan bagi generasi muda yang ingin memulai usahanya, Pemerintah juga menyediakan berbagai kebijakan seperti fasilitas ide usaha melalui inkubasi, pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis seperti program Kartu Prakerja, kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitas pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan sertifikasi, serta akses perizinan yang mudah.

Terkait dengan Kartu Prakerja, Pemerintah telah menyediakan akses pendampingan dan pelatihan kepada calon wirausahawan terkait wawasan tentang penjualan, pemasaran, teknologi informasi, hingga manajemen. Sedangkan program KUR merupakan salah satu program pembiayaan bagi UMKM bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Pada masa pandemi, Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan KUR Super Mikro hingga Rp10 Juta yang diarahkan khusus untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha.

Sebagai informasi, kegiatan Kemenko Perekonomian Goes to Campus di Universitas Udayana tersebut merupakan sosialisasi program Pemerintah yang dikemas dalam bentuk Seminar Nasional bertema “Membangun Semangat Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif dan Berdaya Saing”.

“Program Kemenko Perekonomian Goes to Campus ditujukan untuk mendorong minat generasi muda dalam menjadi new entrepreneur. Selain itu, tadi malam kami juga telah melakukan FGD dengan para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk menyerap aspirasi para komunitas diluar universitas,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Haryo Limanseto

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Chairul Saleh, S.H., LL.M, Ketua Udayana Student Creative Center Dr. Ir. I Ketut Sardiana, M.Si, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali I Wayan Ekadiana, S.E., M.Si., serta dimoderatori oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Abdul Ghofar, M.E.

Merespon program Kemenko Perekonomian Goes to Campus tersebut, Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Antara, M.Eng., IPU turut menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Sebagai Rektor Udayana, saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan seminar pada hari ini, semoga acara ini dapat berjalan sukses dan memberi kontribusi baik di masa mendatang,” ujar Rektor I Nyoman Gede Antara.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya