Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara
Jakarta – Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku Utara pada Jumat (8/7/2022). Tim Kunker Reses yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras ini melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Bupati Halmaera Selatan, yang juga dihadiri mitra kerja Komisi V DPR, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.
“Kunjungan kerja hari ini dilakukan dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN,” papar Andi Iwan dalam sambutannya. Selain itu, sambung Andi Iwan, juga untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah atas kebutuhan program infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara.
Secara rinci, Andi Iwan menyampaikan lima aspek pengawasan yang ia tekankan harus menjadi perhatian mitra kerja Komisi V, pertama, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2022 dengan tetap memperhatikan kualitas dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Kedua, meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan transportasi baik transportasi udara, laut, darat, dan perkeretaapian dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tutur politisi Partai Gerindra tersebut. Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa dan produk unggulan desa dalam mendorong perekonomian masyarakat di desa.
Kemudian, masih kata Andi Iwan, sosialisasi peringatan dini cuaca serta pelatihan potensi SAR di daerah, dan terakhir penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Usai menggelar pertemuan, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR kemudian melakukan tinjauan lapangan ke pemukiman kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Wilayah tersebut merupakan salah satu lokasi yang menjadi proyek National Slum Upgrading Project (NSUP) atau peningkatan kualitas permukiman kumuh Kementerian PUPR.
“Kita harapkan daerah kumuh yang tadinya ada di Kota Ternate ini bisa menjadi daerah yang sehat, bersih produktif, kemudian bisa menjadi daerah yang nyaman untuk masyarakat Ternate. Sehingga kemudian meningkatkan perekonomian yang ada di daerah. Yang tadinya kumuh dan tidak ada apa-apa kemudian menjadi daerah yang ekonomis,” ujar Andi Iwan.
Andi Iwan juga cukup menyayangkan pembangunan infrastruktur di Ternate yang sedikit tersendat, hal itu akibat pemindahan ibu kota provinsi yang semula di Ternate, kemudian pindah ke Kota Sofifi. “Karena ini terbagi bukan saja untuk Ternate, tetapi kemudian ada ibu kota lain (ibu kota baru) yang harus mendapat perhatian lebih dari APBN juga. Akibatnya saya melihat dari Kota Ternate sendiri penanganannya dari APBN kita belum terlalu optimal,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II itu.
Sementara dalam pertemuan yang berbeda, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menghaturkan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Maluku Utara. Dalam sambutannya, Abdul Gani menyampaikan progres pembangunan infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara serta usulan kegiatan strategis yang memerlukan penanganan secara nasional.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
