Komisi V: Pembangunan Labuan Bajo Harus Menyerap Aspirasi Daerah
Jakarta – Beberapa tahun belakangan ini, Labuan Bajo menjadi perhatian banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanagera. Selain ada taman nasional pelestarian satwa Komodo, Labuan Bajo memiliki kontur alam yang indah, inilah yang menjadi daya tarik wisatawan. Menyadari hal ini, pemerintah pusat melakukan pembangunan secara masif dengan melibatkan investor dan pemerintah daerah. Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengungkapkan, pembangunan di Labuan Bajo harus menyerap apa yang menjadi kemauan daerah.
Sudewo menjelaskan, saat ini masih berlangung proses pembangunan dan penataan. Nantinya usai pembangunan yang masif di Labuan Bajo perlu dipikirkan soal pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, agar apa yang sudah dibangun dapat termanfaatkan dengan baik dan memberi dampak positif bagi warga setempat. Menurutnya, aset berharga yang ada di Labuan Bajo harus dijaga bermasa dengan melibatkan warga setempat, pemeliharaan aset pun selayaknya di-share secara proporsional.
“Kalau pengelolaan dan pemeliharaan itu dishare dibagi dengan pemerintah daerah akan lebih ringan dan juga akan menyerap berbagai aspirasi daerah, bahwa kalau beberapa aset kalau dikelola oleh daeraha akan lebih tepat penyesuain-penyesuaian, karena daerah Pak Bupati yang lebih tau apa kondisi dan situasi yang ada di daerahnya,” papar Sudewo usai mengikuti rapat bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat, di Kantor Bupati, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/7/2022).
Ia mengatakan, pengalihan aset atau penyerahan aset dari pusat ke daerah selayaknya melalui proses musyawarah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan kedua belah pihak harus bisa meilih dan memilah mana yang harus dikelola, mana yang harus diserahkan ke pemerintah daerah, mana yang harus ditangani oleh pemerintah pusat. “Jangan sampai serta-merta ditetapkan oleh pusat bahwa segala sesutau yang telah dibangun oleh pemerintah pusat itu harus dikelola oleh pusat, karena beban pemeliharaan pengelolaan ke depan itu juga menjadi sangat berat, tidak hanya maslah pembangunan saja,” ujar Sudewo.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan hendaknya hasil dari pembangunan di Labuan Bajo ini memberikan dampak positif secara nyata bagi masyarakat setempat. Bahkan Sudewo mengatakan, jangan sampai hanya membangun infrastruktur di titik-titik tertentu di zona wisata, tetapi juga proses pembangunan infrastruktur daerah ke kecamatan-kecamatan ke jalan strategis desa itu perlu diperhatikan. Menurutnya pembangunan infrastruktur yang mengarah ke desa juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurut Sudewo, tidak menutup kemungkinan yang ada di desa-desa itu juga menjadi penyangga wisata Labuan Bajo, mengingat seluruh kawasan Labuan Bajo yang ada di Manggarai Barat sangat indah. “Pak Bupati juga akan mempersiapkan warganya yang ada di desa-desa ini menjadi masyarakat pariwisata. Infrastrukturnya kalau itu diserahkan sepenuhnya keseluruhannya kepada Bupati Manggarai Barat tentu tidak mungkin, perlu ada penanganan juga dari pemerintah pusat,” jelas legislator dapil Jawa Tengah III itu.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
