Menparekraf Dukung Kota Solo Masuk “UNESCO Creative Cities Network” Tahun 2023
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh kesiapan yang diperlukan untuk menjadikan kota Solo, Jawa Tengah sebagai UNESCO Creative Cities Network (UCCN) yang akan diajukan kembali pada tahun 2023.
Menparekraf Sandiaga menjelaskan kota Solo telah dua kali mengajukan sebagai UCCN, namun belum mendapat pengakuan lantaran ada beberapa dokumen atau data yang perlu dilengkapi.
Oleh karenanya, ia memberi arahan langsung kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu dan Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Hariyanto untuk membantu proses pengajuan baik mulai dari kelengkapan data dan juga informasi.
“Saya langsung instruksikan kepada Pak Vinsen dan Pak Hariyanto untuk mengawal agar proses ini bisa langsung membuahkan hasil positif tahun depan, sehingga para pelaku seni pertunjukkan yang sudah vakum dua tahun ini segera bisa terfasilitasi, terbuka peluang usaha dan lapangan kerja,” kata Menparekraf Sandiaga, dalam kegiatan “Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan”, di The Purwohamijayan, Solo, Sabtu (2/7/2022).
Kehadiran “Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan” di Surakarta ini juga menjadi dukungan Kemenparekraf dalam menghadirkan ruang diskusi antara Kemenparekraf, Pemerintah Kota hingga pelaku seni pertunjukkan di Solo agar menemukan inovasi, ide atau langkah strategis yang mampu membawa Solo mendapat pengakuan UNESCO sebagai Creative Cities Network kategori seni pertunjukan.
Indonesia sendiri sudah memiliki tiga kota yang mendapat predikat UCCN yaitu Pekalongan kategori crafts and folk art, Bandung kategori desain, dan Ambon kategori musik.
Dengan legitimasi dari UNESCO tentu akan memberikan dampak yang besar. Tidak hanya pada keberlanjutan dan kelestarian potensi seni dan budaya yang ada, juga secara tidak langsung menjadi sarana promosi yang efektif. Dengan begitu minat wisatawan untuk datang ke Indonesia khususnya Solo akan meningkat dan masyarakat akan lebih sejahtera.
“Ini otomatis akan menjadi ekosistem yang dipantau langsung oleh UNESCO agar para pelakunya itu melestarikan seni pertunjukkan, budaya dan juga kegiatan-kegiatan event tahunan yang akan diadakan di kota Solo,” kata Menparekraf.
Dikatakan Menparekraf Sandiaga, untuk tahun 2022 Indonesia sudah mengajukan dua kota masuk dalam UCCN. Diantaranya Bitung dengan kuliner tuna dan Ponorogo dengan kesenian reog.
“Kalau tahun depan baru Solo yang sudah kita putuskan, satu lagi belum. Karena tiap tahun kita hanya diberi jatah dua kota,” ujarnya.
Di samping itu, Solo akan menjadi salah satu tempat berlangsungnya side event KTT G20. Yakni International Wellness Tourism Conference & Festival (IWTCF)” dengan tema “A Sustainability Strategy for The World Tourism Recovery and Growth Through Wellness Tourism For All,” yang berlangsung pada 5-7 Agustus 2022. Serta event lainnya, “Solo Batik Carnival” pada 7 Juli 2022 yang akan dimulai dari Stadion Sriwedari menuju Balai Kota Solo.
“Mudah-mudahan ini akan menjadi awal kebangkitan kita pasca-pandemi dan harapannya bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” katanya.
Turut Mendampingi Menparekraf Sandiaga, Staf Khusus Menparekraf Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-isu Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Brigjen TNI Ario Prawiseso dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
