Menkeu: Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Mulai Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta – Pemulihan ekonomi masih dibayangi risiko geopolitik, inflasi, gejolak pasar keuangan, dan pelemahan ekonomi negara maju. Namun, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, pemulihan ekonomi optimis berjalan menguat.
Kinerja APBN secara umum menunjukkan pemulihan di tengah ketidakpastian situasi global, didukung oleh Purchasing Managers Index (PMI) yang ekspansif, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menguat, serta tumbuhnya sektor konsumsi, khususnya terkait konsumsi listrik industri dan bisnis.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Juni 2022 pada Kamis (23/6) mengatakan bahwa neraca perdagangan bulan Mei 2022 masih mencatatkan surplus USD2,90 miliar dengan akumulasi hingga Mei 2022 mencapai USD19,79 miliar. Ekspor bulan Mei mengalami surplus USD21,5 miliar, relatif melemah dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kalau kita lihat dibandingkan dengan impor kita yang mencapai USD18,6 miliar dengan pertumbuhan 30,7 persen, ini perlu untuk kita juga waspadai. Karena impor pertumbuhannya lebih tinggi dari ekspor, meskipun levelnya masih lebih rendah. Ini artinya trade balance kita, kalau kita tidak terus menjaga kinerja ekspor, suatu saat juga bisa makin mengecil surplusnya,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan berbagai indikator perekonomian juga masih melanjutkan tren pemulihan secara merata. Tren positif ini ditunjukkan baik dari sisi produksi maupun konsumsi.
Mobility Index Indonesia bulan Mei menunjukkan mobilitas yang meningkat sangat tajam di angka 18,6. Mobilitas masyarakat meningkat seiring dengan kondisi pandemi yang terkendali dan momen mudik pada Hari Raya Idulfitri.
Retail sales index tercatat 5,4 persen, terus meningkat sejalan dengan optimisme dan mobilitas masyarakat. Sementara, pertumbuhan impor bahan baku 33,9 persen dan barang modal sebesar 29,2 persen terlihat juga masih tinggi yang menunjukkan adanya penguatan produksi dalam negeri.
“Dan ini juga dikonfirmasi dengan konsumsi listrik di industri dan bisnis. Di industri bahkan pertumbuhannya double digit diatas 16,4 persen, sedangkan bisnis itu tumbuh 9,3 persen untuk permintaan listriknya,” lanjut Menkeu.
Menurut Menkeu, kapasitas produksi manufaktur Indonesia juga sudah mulai meningkat dan semakin mendekati level sebelum pandemi. Selanjutnya, Mandiri Spending index juga tercatat pada level tertinggi sejak Januari 2020 yaitu mencapai 149,2. Artinya, kelompok masyarakat, terutama menengah-atas, melakukan pengeluaran dengan menggunakan kartu kredit yang menunjukkan kenaikan aktivitas ekonomi.
“Dengan aktivitas yang masih sangat kuat, kita akan lebih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua masih akan sangat kuat di sekitar 4,8 hingga 5,3 persen, dengan titiknya mungkin di sekitar 5 persen. Tren ini adalah suatu tren yang cukup bagus, dilihat dari konsumennya meningkat, dengan aktivitas meningkat, dan juga dari sisi produksi meningkat. Ini berarti investasi tumbuh tinggi dan ekspor-impor juga tumbuh tinggi, namun neraca perdagangan masih mencatatkan surplus,” kata Menkeu.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi agregat demand, Menkeu melihat bahwa mesin pertumbuhan ekonomi mulai didorong dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi dalam bentuk berbagai macam ekspansi kapasitas, dan juga dari sisi sektor eksternal.
“Ini yang tentunya menggembirakan karena pertumbuhan ekonomi sekarang tidak tergantung lagi hanya dari sisi APBN. Bahkan APBN sekarang mulai bergeser menjadi instrumen untuk menjaga shock, tapi bukan sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi. Karena sekarang mesin pertumbuhan sudah mulai menyala pada sisi konsumsi, investasi, dan ekspor,” jelas Menkeu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
