Presiden Jokowi dan Presiden Steinmeier Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jerman
Bogor – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dalam kunjungan kenegaraanya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/06/2022). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah upaya kerja sama bilateral utamanya dalam bidang ekonomi.
“Pertemuan bilateral tadi berlangsung sangat bersahabat dan produktif. Dan mengenai isu-isu bilateral kita fokus berbicara mengenai kerja sama ekonomi,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Presiden Frank-Walter Steinmeier usai pertemuan.
Pertama, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerja sama di Industri 4.0 khususnya percepatan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Telah terdapat MoU antara Kementerian Perindustrian dengan Deutsche Messe AG dan dengan Infineon AG yang akan ditandatangani nanti sore. Selain itu, Indonesia akan menjadi partner country Hannover Messe pada tahun 2023, setelah juga berpartisipasi di pameran industri 4.0 di Hannover Messe tahun 2022 ini,” ujarnya.
Kedua, kedua pemimpin membahas peningkatan investasi Jerman di industri berteknologi tinggi, antara lain investasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Kepala Negara mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor dan berinvestasi di berbagai kawasan industri hijau di Indonesia.
“Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok cip global, dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia. Saya menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun German Industrial Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Ketiga, Presiden menekankan mengenai penguatan kerja sama perubahan iklim. Presiden mengajak Jerman menjadi mitra Indonesia dalam mengolah potensi-potensi sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia.
“Saya menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar Euro, pembangunan pusat mangrove dunia yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu, kemudian integrasi transmisi hijau di Sulawesi Utara senilai 150 juta Euro, serta pilot project pengembangan energi geotermal senilai 300 juta Euro,” ujarnya.
Pada tahun 2022 Indonesia memegang presidensi G20 sedangkan Jerman memegang presidensi G7. Kepala Negara pun mendorong kolaborasi antara kedua belah pihak khususnya dalam transisi energi yang menjadi prioritas bersama.
“G20 dan G7 mempunyai prioritas yang sama, yaitu transisi energi. Saya mengundang kontribusi Jerman dan negara-negara G7 dalam berbagai pengetahuan dan teknologi, serta akses pendanaan. Saya mengajak Jerman untuk mendukung pembentukan energy transition financing dan pasar karbon di Indonesia, serta kerja sama riset di bidang energi hidrogen dan mobil,” ujarnya.
Selain kerja sama di bidang ekonomi, kedua pemimpin juga membahas isu kawasan dan global di antaranya perkembangan situasi di Ukraina dan kerja sama Indo-Pasifik.
“Secara tegas saya menyampaikan kembali posisi konsisten Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Untuk itu, prinsip-prinsip dan hukum internasional harus dipatuhi secara konsisten, dan budaya damai serta saling menghormati, serta semangat kerja sama perlu terus diperkuat. Saya juga mendorong penguatan kerja sama mengatasi dampak perang Ukraina, khususnya terhadap pangan dan energi,” ujar Presiden.
Terkait dengan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, Presiden menekankan pentingnya arsitektur kawasan secara inklusif yang mengedepankan semangat kolaborasi dan kerja sama multilarisme dan perdamaian.
Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan kegembiraannya menerima kunjungan Presiden Frank-Walter Steinmeier beserta seluruh delegasi. Presiden mengungkapkan bahwa Presiden Steinmeier bukan orang baru baginya. Kedua tokoh pernah bertemu di tahun 2014 di Jakarta saat Presiden Steinmeier menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
“Indonesia menjadi salah satu tujuan pertama kunjungan bilateral Presiden Jerman setelah kembali terpilih sebagai Presiden Jerman bulan Februari tahun ini. Tentu ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara, yang mana Jerman adalah Ketua G7 dan Indonesia adalah Presiden G20,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
